Skip to main content

Siapa Dulu Gubernurnya... Cleaning Service Pemprov DKI Jakarta Belum Digaji 2 Bulan

Persoalan pengesahan APBD DKI yang tak kunjung selesai mengakibatkan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) tersendat. Sejumlah pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengaku gelisah karena Tunjangan Kerja Daerahnya (TKD) belum turun. Padahal, normalnya tanggal 18 setiap bulan sudah bisa diterima.

Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengharapkan agar tunjangan tersebut bisa segera diterima. Namun, Sekda mengaku tidak tahu kapan insentif tersebut bisa dicairkan. "Iya tunjangan saya juga belum turun," ujarnya kepada Republika, Jumat (20/2).

Saefullah mengatakanm kondisi ini terjadi karena masalah APBD yang juga belum selesai. Ia menyampaikan, draft RAPBD sedang diperbaiki dan akan diserahkan kembali ke Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) pada Senin (23/2).

Adapun gaji cleaning service Balai Kota yang belum dibayar selama dua bulan, Saefullah memberikan solusi. "Itu nanti kita bayar menggunakan dana mendahului."

Terkait kapan pencairan TKD PNS akan dibayarkan, Sekda berdalih menunggu pengesahan APBD 2015. Kondisi itu sontak membuat pegawai DKI dari berbagai golongan merasa resah. Terutama golongan IIB ke bawah. Mereka berharap agar hak yang mereka miliki segera ditunaikan oleh pemerintah.

Adapun pendapatan total PNS golongan IIB saat ini sekitar Rp 2,8 juta per bulan. Gaji pegawai tersebut masih berlaku bagi mereka yang sudah bekerja selama 15 tahun di Balai Kota.

Jika selama ini Gubernur Ahok selalu menggembor-gemborkan pendapatan PNS DKI yang fantastis, nyatanya hal tersebut belum terealisasi. Bahkan seolah menjadi isu saja. Karena sampai sekarang sama sekali belum ada kejelasan mengenai hal tersebut.

Banyak juga pegawai yang akhirnya mengeluh dan menganggap dirinya sebagai korban kekerasan hati pimpinan (gubernur dan DPRD) yang enggan untuk berdamai. Kondisi tersebut dibenarkan Sekda DKI.  Namun begitu, ia tetap berkata bahwa persoalan gaji yang tersendat akan segera diselesaikan. "Ya saya juga berharap masalah gaji ini bisa cepat selesai. Karena kondisi saya juga sama," tuturnya. [rol]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...