Skip to main content

Konflik ke DPRD Belum Selesai, Ahok Malah Tantang Tjahjo Kumolo

Konflik DPRD DKI Jakarta dengan Ahok belum juga reda dan masih menjadi komsumsi publik (baca: hiburan), kini di kabarkan Ahok malah tantang Tjahjo Kumolo.

Seperti dilansir laman JPPN, bahwa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah 80 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), digunakan untuk belanja pegawai seperti dikatakan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Tjahjo ‎menyatakan 80 persen APBD digunakan untuk belanja pegawai. Hanya 20 persen yang digunakan untuk pembangunan. Hal ini menyebabkan banyak jalanan daerah yang rusak tidak diperbaiki.

‎"Mana ada 80 persen, justru semua honor coba bandingkan dengan yang lain. Tim pengendalian teknis kami buang honornya, honor pengadaan kami buang dan honor-honor lain dibuang," kata ‎Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (24/2).

Karena itu, ‎Ahok meminta agar Kemendagri membuat surat resmi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Sehingga, Pemprov bisa menjelaskan soal penggunaan APBD. "‎Sudah deh bikin surat resmi ke kita biar bisa berdebat," ujarnya. (baca, 2 Bulan Gaji Cleaning Service Balai Kota belum di gaji)

Mantan Bupati Belitung Timur itu juga meminta kepada Mendagri untuk membuka soal Anggaran Siluman yang ditemukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI selama dua tahun belakangan.

Pada tahun 2013, anggaran siluman ditemukan di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Sementara itu, tahun 2014, anggaran siluman ditemukan di Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum.

"Makanya saya pikir sekarang mau diproses enggak temuan BPKP dua kali kenapa Mendagri enggak ngomong. Ini bukan saya yang ngomong loh tapi BPKP soal 'anggaran siluman' Ahok sebelum e-budgeting. Kenapa enggak mau ngomong," tandas Ahok.

Sebelumnya juga sempat beredar video Ahok emosi dan gebrak mobil di hadapan nenek berkursi roda. Kira - kira kapan lagi ya Ahok marah - marah lagi? [sal]
Labels:

Popular posts from this blog

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang
Read more

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi
Read more

Dibalik Pemberhentian Jenderal Sutarman oleh Jokowi, Isu Jilbab Polwankah?

Publik banyak bertanya, mengapa dan alasan apa jenderal sutarman diberhentikan oleh jokowi sebelum masa pensiun nya pada bulan oktober 2015 sebuah tradisi yang lazim di tubuh kepolisian adalah pergantian jabatan kapolri berdasarkan masa akhir pengabdian sang pejabat kapolri yang mendekati masa pensiun semua, kecuali tentu diluar kisah tentang kapolri bimantoro yang diberhentikan presiden gus dur, tetapi akhirnya dipulihkan posisi nya oleh presiden megawati | #sejarah hampir semua berhenti dengan embel embel sudah memasuki masa pensiun alias habis masanya teringat kebiasaan dulu | penggantian kapolri oleh presiden | didahului oleh permintaan presiden kepada wanjati atau dewan jabatan tinggi polri untuk mengajukan nama terbaiknya sesuai masa angkatan yang ada (kaderisasi) saya tertarik pada surat yang dikirimkan oleh jokowi kepada DPR dengan hanya menuliskan memberhentikan dengan hormat jenderal sutarman dari jabatannya sebagai kepala kepolisian RI dulu, standa
Read more