Konflik ke DPRD Belum Selesai, Ahok Malah Tantang Tjahjo Kumolo

Konflik DPRD DKI Jakarta dengan Ahok belum juga reda dan masih menjadi komsumsi publik (baca: hiburan), kini di kabarkan Ahok malah tantang Tjahjo Kumolo.

Seperti dilansir laman JPPN, bahwa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah 80 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), digunakan untuk belanja pegawai seperti dikatakan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Tjahjo ‎menyatakan 80 persen APBD digunakan untuk belanja pegawai. Hanya 20 persen yang digunakan untuk pembangunan. Hal ini menyebabkan banyak jalanan daerah yang rusak tidak diperbaiki.

‎"Mana ada 80 persen, justru semua honor coba bandingkan dengan yang lain. Tim pengendalian teknis kami buang honornya, honor pengadaan kami buang dan honor-honor lain dibuang," kata ‎Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (24/2).

Karena itu, ‎Ahok meminta agar Kemendagri membuat surat resmi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Sehingga, Pemprov bisa menjelaskan soal penggunaan APBD. "‎Sudah deh bikin surat resmi ke kita biar bisa berdebat," ujarnya. (baca, 2 Bulan Gaji Cleaning Service Balai Kota belum di gaji)

Mantan Bupati Belitung Timur itu juga meminta kepada Mendagri untuk membuka soal Anggaran Siluman yang ditemukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI selama dua tahun belakangan.

Pada tahun 2013, anggaran siluman ditemukan di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Sementara itu, tahun 2014, anggaran siluman ditemukan di Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum.

"Makanya saya pikir sekarang mau diproses enggak temuan BPKP dua kali kenapa Mendagri enggak ngomong. Ini bukan saya yang ngomong loh tapi BPKP soal 'anggaran siluman' Ahok sebelum e-budgeting. Kenapa enggak mau ngomong," tandas Ahok.

Sebelumnya juga sempat beredar video Ahok emosi dan gebrak mobil di hadapan nenek berkursi roda. Kira - kira kapan lagi ya Ahok marah - marah lagi? [sal]

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog