Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengaku siap menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015. Walau belum memastikan berapa persen target kemenangan, namun partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini mengaku akan mati-matian.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat, Sabtu 21 November 2015, menyatakan bahwa partainya tidak akan mengandalkan popularitas Joko Widodo alias efek Jokowi.
"Kita tidak berfikir Jokowi efek, tapi bagaimana kader-kader menentukan," ujar Djarot di kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Menurut Djarot, saat ini memang PDI Perjuangan menjadi partai pemerintah. Pada pemilu 2014 lalu, PDI Perjuangan sukses mengantarkan Joko Widodo menjadi Presiden RI ke-7, setelah 10 tahun sebelumnya partai berlambang banteng kekar ini menjadi oposisi.
Namun, kesuksesan itu tidak serta merta menjamin calon yang diusung PDI Perjuangan pada pilkada nanti juga akan menang.
"Sekarang PDI Perjuangan menjadi partai yang ada di pemerintah. Pertarungannya di situ, apakah rakyat bisa menerima. Termasuk juga kinerja mereka di wilayah-wilayah," kata Djarot.
Djarot, yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, bercermin pada kenyataan selama 10 tahun Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden, banyak juga calon kepala daerah yang gagal meski telah mendapat dukungan Partai Demokrat.
Dia mencontohkan, saat PDI Perjuangan mengusung Jokowi pada Pemilihan Gubernur DKI 2012 lalu, para kader harus berjuang keras menggalang simpati dan dukungan warga Jakarta demi mengalahkan petahana Fauzi Bowo yang diusung Demokrat.
"Tidak simetris dari kader Demokrat bisa menang, tergantung kerja kita di lapangan. Misalnya, Demokrat 10 tahun (berkuasa) tidak lantas berpengaruh pada proses pilkada," kata Djarot.
Saat ini, ia menambahkan, tidak bisa diharapkan lagi efek Jokowi. Karena, calon yang diusung, termasuk popularitas dan latar belakang pribadinya, lebih menentukan untuk dinilai dan diterima oleh publik.
Djarot juga mengatakan, soliditas partai sangat menentukan. Tidak bisa sekedar bergantung pada Jokowi efek.
"Karena masing-masing wilayah punya karakter sendiri-sendiri, potensi sendiri-sendiri," kata mantan Walikota Blitar Jawa Timur ini.
Dan perlu diketahui, 2 provinsi besar yakni Sumatera Utara (Sumut) dan Jawab Barat (Jabar) ketika PDIP dulu andalkan Jokowi efek. Dimana Jokowi yang ketika itu Gubernur DKI Jakarta harus "turun gunung" ikut kampanye ke daerah tersebut. Namun tetap saja calon gubernur yang di usung PDIP kalah pada pemilihan gubernur (Pilgub) di Sumut dan Jabar beberapa waktu lalu. [viva/pknews]