Anggota DPD RI, Gede Pasek Suardika mengatakan, jika Jokowi tidak hati-hati, maka bisa tergelincir pada krisis konstitusional. Sebab, DPR telah menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri yang diajukan Jokowi.
"Dalam urusan Kapolri tampaknya Presiden Jokowi akan tergerus pada masalah politik dan hukum ketatanegaraan," kata Pasek, di Jakarta, Jumat (20/2/2015).
Dia mengatakan, yang menjadi masalah adalah BG tidak jadi dilantik bukan karena alasan hukum melainkan karena pengaruh opini.
Menurutnya, seandainya Jokowi memutuskan untuk tidak melantik Budi Gunawan sebelum ada putusan pra peradilan maka masih ada alasan kuat untuk melakukannya.
Tetapi setelah lahir putusan pra peradilan yang menyatakan penetapan status tersangka Budi Gunawan oleh KPK tidak sah, maka tidak ada alasan hukum yang bisa dipakai untuk membatalkan pelantikannya.
"Presiden Jokowi jangan menganggap sepele persoalan ini, agar tidak bernasib sama dengan Presiden Gus Dur (Abdurrahman Wahid) yang berhenti di tengah jalan karena tidak harmonis dengan parlemen," katanya.
Dan terkait dengan plt pimpinan sementara di KPK yang sudah di lantik Jokowi, pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin berkomentar, bahwa KPK tidak memerlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menyusul ditetapkannya Abraham Samad menjadi tersangka oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia, karena lembaga antikorupsi masih bisa berjalan.
“Tidak perlu karena tidak ada kegentingan yang memaksa, dan KPK masih bisa berjalan,” kata Irman, Selasa (17/2/2015), dilansir Harian Aceh.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin minta semua pihak hormati keputusan Presiden Jokowi.
"Bagi kita semua, apapun keputusan Presiden Jokowi tentang Kapolri, marilah kita terima dengan legowo. Itulah pilihan yang terbaik," kata Din kepada wartawan di sela acara kunjungannya ke kantor Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur di Jalan Kertomenanggal, Surabaya, Sabtu (14/2/2015), demikian di laporkan Analisa.
Namun, politisi PDIP Mansithon Pasaribu malah bertanya, "Calon Kapolri Budi Gunawan yang kami setujui itu kemana?" Sebagian besar politisi PDIP kecewa dengan kebijakan Jokowi yang batal lantik BG. Tapi memang masih misteri, apa itu hanya sandiwara di antara mereka saja. Karena sebelum ambik keputusan, Jokowi sempat jumpa dengan petinggi KIH, termasuk Megawati.
Singkatnya, dari pro kontra yang hadir karena keputusan Presiden Jokowi itu. Muncul pertanyaan: apa manfaatnya Jokowi menunda pelantikan BG dan membatalkannya? Kenapa tidak lama Abraham Samad jadi tersangka, Jokowi langsung bersikap? Aneh.
Jika mengacu pendapat Gede Pasek, secara etika dan hukum, Jokowi di nilai sudah melanggar dalam penyelesaikan konflik KPK vs Polri. Dan perlu di ketahui, bukan baru kali ini saja suami Iriana itu melakukan perbuatan melawan hukum. Lalu, kalau Jokowi begitu terus, bagaimana nasibnya kedepan? [inilah/pkn]