maidanycom

Presiden Joko Widodo alias Jokowi memiliki nyali. Sayangnya, nyali itu tidak digunakan untuk kepentingan yang berpihak pada rakyat. Begitu dikatakan Fungsionaris Partai Nadem, Despen Ompusunggu dalam diskusi front page RMOL berjudul "Menagih Janji Trisakti, Menguji Nyali Jokowi" di bilangan Menteng Pusat, Jakarta, Kamis (30/4). Nyali Jokowi, kata Despen,mulai terlihat saat Jokowi yang awalnya hanya pengusaha kayu berhasil menjadi seorang Wali Kota di Solo. Kemudian dari jabatan itu Jokowi kembali berhasi menjadi Gubernur DKI Jakarta dan sekarang menjadi presiden. "Artinya kita bisa simpulkan dia (Jokowi) ada nyali, cuma persoalannya, nyali yang dia miliki tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dan kemaslahatan umat," terang dia. Menurut Despen, selain memiliki nyali, seorang pemimpin juga harus membutuhkan suatu political stand yang konsisten. Salah satu kebijakan Jokowi yang bernyali tapi tidak pro rakyat adalah, pada saat mengimpor beras dari

Peristiwa cukup janggal di sebuah acara kepartaian terjadi saat panitia "Deklarasi Kaukus Penyelamat Partai Demokrat" langsung menahan seorang reporter dari media Transcorp yang hendak meliput. Acara itu sendiri digelar di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta. "Maaf Mas, kita enggak ngundang," kata panitia tersebut kepada sang repoter, Kamis (30/4/2015). Larangan bagi media di bawah naungan Transcorp sendiri sudah dipampang secara jelas di dekat pintu masuk ruang acara. Di sana tertulis, "Wartawan/reporter/fotorgrafer dari Trans TV, Trans7, Detik.com, majalah Detik.com, CNN tidak mengundang Anda serta mempersilakan Anda masuk, karena media Anda terkait dengan SBY dan kroninya". Saat Okezone menanyakan kepada salah satu panitia tentang larangan tersebut, dia beralasan bahwa kebijakan itu diambil karena pemberitaan dari media Transcorp yang dianggap tidak berimbang tentang Partai Demokrat. "Kita memang tidak mengundang, kan kita semua tah

Walau Kongres Partai Demokrat untuk memilih sosok ketua umum yang "baru"  akan digelar Mei mendatang namun kesan bukan orang "baru"  yang akan menakhodai partai berlambang mercy terbaca sudah. Kaukus Penyelamat Partai Demokrat yang digagas untuk melawan arogansi pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat berusaha agar nominasi calon ketua umum di kongres nanti tidak mengerucut kepada sosok tunggal, Susilo Bambang Yuhoyono (SBY). Pengamat komunikasi poilitik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi mengakui di tubuh Demokrat pasca SBY menuntaskan sepuluh tahun pemerintahannya kini dilanda kegamangan. Ada pihak yang menilai tuah "kesaktian" SBY sudah jauh berkurang apalagi jika nanti berlaga di 2019, namun pihak yang lain tetap memuja SBY sebagai satu-satunya roh partai. "SBY dengan segala kelebihan dan kekurangannya, memang baiknya menjadi guru bangsa. Kelas SBY bukan lagi ketua umum, tetapi membuka jalan regenerasi di partainya. Pemikira

Publik seperti terkejut dengan isi pidato Presiden Jokowi di forum KAA ke 60 yang di gelar di Indonesia. Jokowi mengkritik IMF dan Bank Dunia tanpa ada beban. “Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya bisa diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF (Dana Moneter Internasional), dan ADB (Bank Pembangunan Asia) adalah pandangan usang yang perlu dibuang,” tegas Jokowi dalam sambutannya di acara peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA), di Jakarta Convention Center, Rabu (22/4/2015). Tentu saja pidato Jokowi banyak mendapat kritik karena tidak sesuai dengan kebijakan hutang Indonesia. Dan usai acara KAA, Jokowi pun tiba-tiba mengklarifikasi pidatonya dengan mengatakan, "Siapa yang bilang anti, kita masih pinjam ke sana kok. Siapa yang kritik, itu sebuah pandangan," ujar Jokowi, Minggu 26 April 2015, dilansir Viva. Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo juga menuai kecaman dari Amerika Serikat, seusai berpidato mengkritik sejumlah lembaga keuangan intern

Sebuah sekolah di Prancis dilaporkan telah melarang seorang murid perempuan muslim masuk ke dalam kelas hanya karena memakai rok panjang berwarna hitam. Tindakan tersebut dinilai sebagai penafsiran ekstrim terhadap aturan sekuler yang memang telah melarang pemakaian atribut keagamaan yang dianggap mencolok saat di sekolah. Murid perempuan bernama Sarah ini sebenarnya telah "mematuhi" aturan dengan melepas jilbabnya saat bersekolah, dan mengira jika rok panjang tidak melanggar hukum jahiliyah tersebut. Namun menurut beberapa guru, murid perempuan yang sengaja memakai rok panjang juga telah melanggar hukum karena dianggap secara terang-terangan telah berupaya menunjukkan identitas mereka sebagai Muslim. Gadis tersebut kemudian diminta oleh pihak sekolah untuk keluar dari kelas dan mengganti roknya dengan pakaian yang "netral". Namun ayah gadis tersebut tak mau putrinya kembali ke sekolah. Menurut aktivis Islamofobia Prancis, CCIF (Collectif Contre l'Isla

Sekitar 150 buruh bakal memasuki Jakarta untuk memperingati Hari Buruh Sedunia (May Day), Jumat (1/5/2015). Sejumlah rangkaian aksi akan digelar di sepanjang Jalan Sudirman, MH Thamrin dan Merdeka Barat. Sekjen Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI) Muhammad Rusdi mengatakan, selain aksi jalan kaki (longmarch), ratusan ribu buruh juga akan shalat Jumat di Jalan Merdeka Barat sampai depan Istana Negara. “Ya, karena May Day hari Jumat, kita juga akan shalat jumat di jalanan,” ujarnya kepada Okezone, Kamis (30/4/2015). Ia menambahkan, kemungkinan sepanjang Jalan Merdeka Barat hingga depan Istana Negara akan ditutup. Sebab jamaah akan menyesaki jalan tersebut. Rusdi juga mengatakan, seorang buruh telah disiapkan untuk berdakwah pada salat Jumat itu. Usai shalat Jumat, aksi akan kembali dilanjutkan. Yakni berorasi di depan Istana Negara. Orasi akan dilakukan hingga sore. Sebelumnya, FSGI telah menyiapkan sejumlah tuntutan yang akan diutarakan pada May Day. Di antaranya, pengh

Permintaan maaf Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka karena meminta kaum buruh memilih Jokowi di pilpres lalu merupakan sikap berani dan patut diapresiasi. Pasalnya, apa yang menjadi inti dari pandangan Rieke tersebut benar dan dirasakan masyarakat saat ini. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL , Rabu (29/4). Sebelumnya, Rieke minta maaf kepada kaum buruh karena dulu telah mengajak mereka memililih Jokowi, yang mana sekarang Jokowi dinilai gagal merealisasikan janji-janji kampanyenya untuk menyejahterakan buruh. Jajat menilai, rakyat akan memberi nilai plus lagi kepada Rieke jika bisa merealisasikan apa yang diucapkannya. Mengingat posisinya saat ini sebagai anggota dewan. "Jika benar ingin memperjuangkan hak rakyat kenapa tidak melalui jalur yang tepat seperti mendukung hak tanya dan hak angket kepada pemerintah. Dengan begini apa yang

Tampaknya publik semakin hati-hati dalam menilai pernyataan para politisi. Khususnya politisi dari PDI Perjuangan yang dalam hal ini adalah Rieke Diah Pitaloka. Dilansir Rmol (30/4), bahwa sikap politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka yang meminta maaf kepada elemen buruh telah mengajak memilih Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat masa kampanye baru-baru ini terus menuai kritik keras. Pentolah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (SBSI 92), Sunarti mengatakan, permohonan maaf Rieke adalah sebuah lip service atau sebuah ekspresi dari perjanjian yang tidak didukung oleh keyakinan nyata. "Itu sekedar lip service bahwa dia merasa berdosa, orang tidak akan percaya," terang Sunarti saat ditemui seusai diskusi di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/4) Sunarti menjelaskan perlakuan Rieke tidak hanya sebatas mengarahkan buruh dalam pemilihan presiden untuk memilih salah satu calon kandidat, namun dalam proses membuat undang-undang Badan penyelenggar

Hampir semua tulisan tentang eksekusi Bali Nine di media Australia memojokan Indonesia, dan memperlihatkan simpati untuk Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Namun, tidak dengan tulisan Jon Donnison di BBC Australia. Donnison, dalam tulisan Does Australia have double standards for Bali Nine duo? memberi pemahaman soal sikap Negeri Kanguru dan Barat, yang kerap menganggap warganya tidak layak dihukum di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura, atau di negara lain dengan sistem hukum yang dituduh korup. Chan dan Sukumaran telah lama diicar polisi Australia. Keduanya ditangkap polisi Indonesia tahun 2006, ketika mencoba menyelundupkan narkoba dari Bali ke Australia. Donnison menulis; Bayangkan jika saat itu Chan dan Sukumaran berhasil membawa 8,3 kilogram heroin itu ke Australia, berapa besar kontribusi keduanya terhadap kehancuran banyak orang. Pencandu narkoba remaja, tulis Donnison, mungkin ditemukan tewas di gang-gang, dengan jarum tergantung di lengan, atau

Pemerintah kota Bandung akan membuat Apartemen Yatim yang diperuntukan sebagai asrama bagi 60 anak yatim dari seluruh daerah di Jawa Barat. Ridwan Kamil lebih memilih menamakan Apartemen dibandingkan Asrama karena ada beberapa perbedaan, diantaranya adalah dari struktur kelembagaan dan desain bangunan. Bangunan apartemen Yatim tersebut akan dibangun di tanah seluas 300 meter dan akan dibangun setinggi tiga lantai. Perencangan bangunan tersebut menghabiskan waktu hingga lima bulan. Rencana mulia Ridwan kamil ini tentu saja sangat kontras dengan rencana gubernur Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang malah akan membuat apartemen khusus untuk para pelacur. Ahok mewacanakan akan membangun apartemen khusus untuk melakukan praktik perzinaan.  Ahok berdalih, daripada prostitusi tersebebut beredar luas di jalanan, lebih baik prostitusi di pusatkan di satu lokasi saja. Bahkan untuk merealisasikan wacana tersebut, Pemprov DKI Jakarta dalam waktu dekat akan melakukan audensi

Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Joko Widodo ini memang tengah dilanda masalah krusial. Tak main-main soal data IMF di antara Presiden dan para pembantunya tak satu suara. Beginikah potret pemerintahan kita saat ini? Selasa (28//2015) siang, publik cukup dihebohkan dengan linimasa mantan Presiden SBY soal sanggahan pernyataan Presiden Joko Widodo di sebuah koran politik terbitan Ibukota. Intinya, SBY mengoreksi soal posisi Republik Indonesia (RI) terkait dengan utang ke International Monetary Fund (IMF) sebagaimana disebut Jokowi. "Jika pernyataan Presiden Jokowi tersebut tidak saya koreksi, rakyat bisa menuduh saya yang berbohong. Kebenaran bagi saya mutlak," tegas SBY melalui akun Twitternya @SBYudhoyono. Mulanya, publik terkonsentrasi dengan polemik antar kedua tokoh tersebut, yakni SBY dan Jokowi. Apalagi keduanya memang pernah memiliki sejarah saling sindir satu sama lain. Namun, sikap penasaran publik terkait isi linimasa SBY, setidaknya diindikasikan dengan ri

Penangkapan Ustad Muhammad Basri Pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Qur’an pada Jum’at lalu menyisakan sisi lain dari bobroknya penegakan hukum di Indonesia. Aksi penangkapan yang dinilai sangat tidak manusiawi dan melanggar hak asasi tersebut banyak mendapat kecaman dari berbagai kalangan. Belakangan ramai dibicarakan terkait dengan kitab suci umat Islam yang dijadikan salah satu barang bukti oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88). Direktur Eksekutif SNH Advocacy Center, Sylviani Abdul Hamid mengingatkan pemerintah dalam hal ini Densus 88 untuk segera meminta maaf kepada umat Islam yang telah menjadikan Al-Qur’an sebagai barang bukti apabila informasi ini benar adanya. Lebih lanjut Sylvi mengatakan, dalam Pasal 40 KUHAP disebutkan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana sebagai barang bukti. “Kalau kita mengacu Pasal 40 KUHAP, maka Al-Qur’an dianggap oleh Densus 88 merupakan salah

Sejumlah pihak membesar-besarkan bahwa penurunan besaran Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) tahun 2015 sebagai prestasi dan bukti pemerintah pro-rakyat. Klaim tersebut dinilai terlalu berlebihan bahkan klaim dianggap tidak sesuai fakta yang terjadi ketika pembahasan BPIH. Sebab, di awal pembahasan, pemerintah dipastikan hanya menawarkan penurunan sebesar USD 24. "Mulanya, pemerintah menawarkan besaran BPIH USD 3195. Dibandingkan tahun lalu yang besarannya USD 3219, memang turun USD 24. Kalau DPR menyetujui itu, berarti jamaah akan membayar lebih dari 40 juta rupiah dengan kurs dollar yang masih bertahan pada kisaran 13 ribu rupiah," jelas Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, (Selasa, 28/4). Karena tidak menyetujui usulan itu, Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII meminta Kemenag untuk melakukan rasionalisasi dan efisiensi. Panja BPIH Komisi VIII juga pada saat yang sama memberikan rekomendasi dan catatan tentang komponen BPIH yang bisa diturunkan.

Isu eksekusi mati menjadi sasaran empuk bagi berbagai media termasuk dari Australia untuk menaikkan pamor dan melariskan oplah. Media Australia yang terkenal nyeleneh, The Courier Mail, pagi ini menerbitkan sampul depan yang menyindir seolah Presiden Joko Widodo merupakan seorang pembunuh. Dikutip dari The Courier Mail edisi Rabu, 29 April 2015,  di sampul depan, mereka memasang foto mantan Gubernur DKI Jakarta yang tengah melambaikan tangan. Lalu, di bagian telapak tangannya, terdapat darah. Kemudian di bagian bawah ditulis dengan judul "Bloody Hands" atau tangan berdarah. Seolah ingin menunjukkan bahwa Jokowi bertanggung jawab atas eksekusi mati dua gembong narkoba Myuran Sukumaran dan Andrew Chan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dini hari tadi. Di bagian sampul depan, juga ditampilkan tulisan mengenai detik-detik terakhir kedua warga Sydney itu sebelum dieksekusi. Courier Mail memang dikenal kerap membuat berita yang nyeleneh. Sebelumnya, mereka juga pernah

Lepas tengah malam, Rabu (29/4/2015), suara letusan senjata memecah keheningan di Pulau Nusakambangan, saat 8 terpidana mati dieksekusi regu tembak sekaligus. Di antara mereka ada Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, duo sindikat narkoba Bali Nine. Pemerintah Australia -- negara asal mereka -- telah memperingatkan bahwa kematian keduanya akan mengakibatkan konsekuensi bagi Indonesia. Apa yang akan dilakukan Negeri Kanguru? Situs The Australian menyebut, pemerintahan PM Abbott kemungkinan 'membalas' keputusan Indonesia dengan cara menarik duta besarnya, Paul Grigson, dari Indonesia. Sementara, seperti dikutip dari ABC News, Rabu dini hari, Pemerintah Federal Australia masih menimbang langkah apa yang akan dilakukan terhadap Indonesia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop kembali mengeluarkan ancaman, bahwa ada 'konsekuensi' yang akan ditanggung Indonesia jika duo Bali Nine dieksekusi. "Saya tak berniat fokus pada konsekuensi (untuk Indon

Soal tuduhan pemerintahan Jokowi kepada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait hutang Indonesia ke lembaga IMF memang menarik perhatian publik. SBY sudah menyatakan hutang Indonesia sudah lunas kepada IMF pada tahun 2016. Tapi Jokowi tidak percaya, lalu mengatakan Indonesia masih punya hutang ke IMF. Terjadi polemik antar mantan Presiden dan Presiden yang menjadi komsumsi publik. Merasa tersudut, SBY pun mengklarifikasi tuduhan Jokowi melalui laman Twitter. *** "SBY: Indonesia Sudah Melunasi Seluruh Utang IMF di Tahun 2006" by @SBYudhoyono Maaf, saya terpaksa mengoreksi pernyataan Presiden Jokowi ttg utang IMF yg dimuat di harian Rakyat Merdeka kemarin, tgl 27 April 2015. *SBY*   Pak Jokowi mengatakan yg intinya Indonesia masih pinjam uang ke IMF. Berarti kita dianggap masih punya utang kepada IMF. *SBY*   Saya harus mengatakan bahwa pernyataan Pak Jokowi tsb salah. Indonesia sudah melunasi semua utang kpd IMF pada th 2006 lalu. *SBY*   Sejak

Ada persoalan pribadi antara politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka dengan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Hal itu yang menyebabkan Rieke minta maaf kepada para buruh di Surabaya waktu pemilihan presiden mengajak mereka ramai-ramai mencoblos Jokowi. Analisa itu seperti diutarakan oleh pengamat politik dari Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo dalam perbicangan dengan redaksi, Selasa (28/4) malam. "Dia kan merasa berjuang sejak pilgub dan pilpres," terang dia. Soal apa kekecewaan yang dimaksud, Karyono bilang, cuma Rieke yang tahu. Namun, kalau boleh menebak, Rieke sakit hati karena tak berada di dalam pemerintahan. "Kalau boleh menebak-nebak karna dia gak masuk dalam kabinet," tandasnya. Sebelumnya dalam konferensi pers dengan beberapa elem buruh di kantor LBH Surabaya, siang tadi, Rieke juga mengajak para buruh untuk menduduki istana Jumat mendatang. Anggota Komisi IX DPR RI ini merasa bersalah karena hingga saat ini janji pemimpin nege

Polda Sulselbar menahan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif, Abraham Samad, terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen. Samad ditahan pada Selasa (28/4/2015) malam sekitar pukul 19.30 Wita, setelah menjalani pemeriksaan lebih dari 7 jam. Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Sulselbar Komisaris Besar Polisi Joko Hartanto menjelaskan alasan penahanan Abraham Samad. "Karena ditakutkan melarikan diri dan mengulangi perbuatannya," kata Joko Hartanto kepada wartawan, Selasa malam. Joko membantah ada unsur rekayasa dalam penahanan Abraham Samad. "Dari hasil analisis penyidik berdasarkan fakta hukum, maka tersangka AS dilakukan upaya berupa upaya penahanan," kata dia. Sebelumnya, Joko Hartanto mengaku belum menyita kartu keluarga (KK) milik Abraham Samad yang diduga palsu. Saat ini, menurut Joko, KK asli masih dipegang Samad. "Kami tidak menyita KK asli yang diduga palsu itu. KK asli masih ada sama beliau (Abraham Samad). Yang ada sama ka

Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka mengajak massa buruh menduduki Istana Negara pada Jumat (1/5/2015) mendatang. Rieke yang saat ini menduduki Komisi IX DPR merasa bersalah karena hingga saat ini janji pemimpin negeri ini belum merealisasikan janjinya. “Saya minta maaf kepada teman-teman karena dulu saya mengajak mencoblos Pak Jokowi (sebagai presiden),” kata Rieke saat konferensi pers dengan beberapa elemen buruh di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, Selasa (28/4/2015). Pemeran Oneng dalam tayangan komedi situasi Bajaj Bajuri di Trans TV itu menilai duet Jokowi-JK gagal merealisasikan janji-janji kampanyenya untuk mensejahterakan buruh. Menurut Rieke, program Tiga Layak Jokowi (layak upah, layak kerja, dan layak hidup) tidak pernah direalisasikan oleh pemerintah. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu pun berencana memobilisasi massa dari seluruh daerah untuk turut bergabung dalam peringatan May Day di depan Istana. “Ini penting untuk kita dorong bersama,” kata

PTUN Jakarta Timur tidak selayaknya menerima gugatan Ketua Umum DPP Golkar, Aburizal Bakrie terhadap Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dengan perkara nomor 63/PTUN/IV/2015. Pasalnya, kuasa hukum kubu ARB dalam perkara itu, yakni Yusril Ihza Mahendra untuk diketahui tidak pernah mengikuti pendidikan khusus advokat. Begitu disebutkan anggota Peradi yang juga Direktur Eksekutif Government Against Corruption and Discrimination melalui pesan singkatnya, hari ini (Selasa, 28/4). "Yusril non kapasitas advokat, cacat hukum sidang maka demi hukum, pengadilan PTUN harus menolak gugatan ketum DPP Golkar ARB terhadap Menkumham sah SK Menkumham mengesahkan Munas Golkar di Ancol mengangkat Agung Laksono ketum DPP Golkar," tegas Andar. Terkait hal ini, tambah Andar, pihaknya sudah mengirimkan sepucuk surat disertai satu bundel kopi dokumen yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua PTUN Jakarta. Isi surat nomor 27/GAC&D/IV/2015 tertanggal 27 April 2015 terseb

Perdebatan antara pemerintahan Jokowi dengan SBY soal utang Indonesia ke IMF jadi panjang. SBY mengklaim, semua utang ke IMF sudah lunas sejak 2006, saat dirinya memerintah. Tapi, pihak Istana menyanggah, bahwa saat ini Indonesia masih berutang ke IMF karena ada pinjaman pada 2009, saat SBY memerintah. Di 2006 tidak ada, tapi 2009 muncul lagi. (Utangnya) masih ada sampai hari ini," ucap Seskab Andi Widjajanto di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (28/4). Perbedatan utang ini muncul saat Jokowi mengklarifikasi isi pidatonya di Konferensi Asia Afrika bahwa Indonesia tidak anti IMF sebelum berangkat ke KTT ASEAN Minggu (26/4). Sebab, sampai saat ini Indonesia juga masih berutang ke IMF. Mendengar ini, SBY merasa tertanggu dengan pernyataan itu. Kepada Rakyat Merdeka, SBY menjelaskan secara rinci bahwa utang Indonesia ke IMF sudah lunas sejak 2006. Dalam akun twitternya, @SBYudhoyono, SBY juga membuat beberapa cuitan untuk menjelaskan kinerjanya

Bukan tidak mungkin isu lokalisasi pelacuran adalah sebuah upaya Ahok untuk mengalihkan isu lain. Yakni, isu tentang kinerja Pemrovsu DKI Jakarta yang mendapat rapor merah alias bobrok. Jadi, wacana membangun lokalisasi di Ibu Kota sengaja digulirkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama untuk memancing reaksi publik sehingga terfokus kepada lokalisasi dan lupa mengkritisi kinerja Ahok. Hal tersebut seperti dilansir Rmol (28/4), bahwa Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris yang mengatakan itu saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Selasa, 28/4). "Jadi orang konsentrasinya terpecah. Tingkat kemiskinan menambah, isu reklamasi tertutup jadinya. Menurut saya prostitusi ini hanya wacana yang bikin gaduh memperhatikan kinerja pemprov lainnya," katanya. Anggota DPD dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta ini juga bilang, seharusnya Ahok lebih dulu membentuk tim sebelum berwacana. Dia harus memikirkan secara matang dengan membentuk tim ahli atau kon

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,

Gubernur DKI Basuki T Purnama kembali melontarkan ide untuk melokalisasi PSK di Jakarta. Namun, ia tahu idenya akan menuai pertentangan dari masyarakat dan anggota dewan. Pertentangan ini dinilainya pasti terjadi karena masyarakat masih menilai ide itu akan melegalkan proses prostitusi dan merusak akhlak generasi muda. Hanya saja, menurut Ahok, tujuan lokalisasi itu untuk mengumpulkan PSK dalam satu tempat. Mereka terdata dan dapat disirami ajaran-ajaran agama hingga tobat. Meski dengan alasan itu, ia sadar idenya tetap akan menuai penolakan. Ia pun berseloroh jika lokalisasi itu benar terealisasi, maka akan dipasang plang larangan masuk untuk orang yang merasa dirinya suci. "Mungkin nanti di (area) lokalisasi kita juga tulis begitu kok, yang merasa suci enggak boleh masuk, gitu loh. Enggak apa-apa, gitu loh. Ya kenapa tidak boleh?" kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (27/4/2015). Ia pun meminta agar masyarakat yang menolak idenya itu

Belakangan ini terbongkar fakta prostitusi online yang menawarkan layanan seksual melalui sarana media sosial. Terkait dengan persoalan ini, ada pandangan bahwa lokalisasi prostitusi menjadi solusi agar tidak menimbulkan kerugian bagi perempuan dan menghindari makin menyebarnya HIV/AIDS. Terkait dengan pandangan tersebut, Jurubicara muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Iffah Ainur Rochmah, menegaskan bahwa lokalisasi bukanlah solusi mengatasi prostitusi. Pandangan untuk mengadakan lokalisasi hanya menunjukkan cara berfikir pragmatis, kompromis dan sekular. "Prostitusi adalah perilaku terlarang menurut pandangan agama dan norma manapun. Dan setiap yang bertentangan dengan agama hanya akan melahirkan bahaya dan kerusakan," kata Iffah kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 28/4). Karena itu, ungkap Iffah, lokalisasi membuka peluang terjadinya prostitusi dan hanya mengurangi risiko kriminalitas dan penyakit semacam HIV/AIDS atau bahkan menganggapn

Ide Ahok terkait lokalisasi prostitusi di Jakarta ternyata tidak mendapat sambutan yang baik oleh publik. Hal itu terlihat pada komentar-komentar para netizen di laman media sosial, baik twitter maupun Facebook. Ada yang menyebut cara berpikir Ahok sudah gawat dan harus di sadarkan. Tapi ada juga yang "setuju" dengan ide Ahok soal lokalisai, asal keluarga Ahok juga di tempat di lokalisasi prostitusi tersebut. (Baca, Ide Ahok Soal Lokalisasi dan Sertifikasi PSK mendapat Ledekan ) Di awal, mantan Bupati Bangkalan Belitung itu sudah yakin bahwa idenya bakal di tolak masyarakat. Namun ia siap berdebat dengan pilihannya yang kontroversial tersebut. "Itu kan hanya wacana. Kita tahu pasti ditolak. Tanpa izin DPRD enggak mungkin dilakukan. Makanya saya katakan itu hanya pilihan, kita bisa berdebat soal itu. Anda pingin sampah berserakan di mana-di mana atau Anda taruh di toilet," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Senin (27/4/2015), dilansir Liputan6. Kemudian,

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang mau mewacanakn Pekerja Skes Komersial (PSK) harus punya setifikat mendapat banyak ledekan dari para netizen. Wacana Ahok tersebut dinilai selain tak lazim juga terkesan mengada-ada alias susah untuk di terapkan. Ada netizen yang menuding cara berpikir Ahok tidak lurus sehingga perlu di sadarkan. "Ibu @KhofifahIP (Mensos Khofifah-ed) tolong sadarkan Ahok. Cara berpikirnya perlu diluruskan. Sebelum rakyat marah benar ke dia," tulis akun@ferrykoto. Lebih lanjut, netizen tersebut mengibaratkan cara bepikir Ahok seperti berikut "Cara berpikir Ahok, Korupsi itu akan selalu ada selama manusia ada, maka legalkan saja korupsi..," pungkas  @ferrykoto di laman Twitter pada tanggal 27 April 2015. Kritik berbeda dari netizen lain yang menegaskan bahwa tugas pemerintah bukan menciptakan lapangan prostitusi. "Tugas pemerintah adalah menciptakan lapangan pekerjaan, bukan menciptakan lapangan prostitusi,&q

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib

Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Saefullah mengatakan pihaknya akan melegalkan sebagian tower di apartemen untuk dijadikan lokalisasi prostitusi. Hal itu diungkapkan usai Apartemen Kalibata City terbongkar dijadikan lokasi praktik prostiusi melalui media online. "Ini juga akan kita lakukan penelitian. Idenya itu dari Pak Gubernur, adalah tower yang mana dilegalkan di situ untuk urusan-urusan itu (prostitusi). Baru dilempar itu. Kalau seperti itu, ini kira-kira nanti masukan dari masyarakat, sosial ekonominya seperti apa. Jadi ini ide dari Pak Gubernur," kata Saefullah, di Balai Kota Jakarta, Senin (27/4/2015). Namun, mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu menyatakan belum menentukan apartemen mana saja yang akan dijadikan lokasi praktik prostitusi legal itu. "Kalau bisa, ada satu apartemen yang memang berizin profesi itu (PSK), dia dikasih sertifikat gitu. Sertifikat seperti di Filipina. Jadi kalau dia memang profesinya itu, dia punya sertifikat. Saya prakti

Raksasa media Amerika Serikat, Warner Bros, membela diri setelah ketahuan menyingkirkan dua wanita Muslimah dari kursi penonton karena mengenakan kerudung dalam acara talk show ‘The Real’. Menurut keluhan yang disampaikan Council on American-Islamic Relations (CAIR) kepada Warner Bros, dua wanita Muslim tersebut diminta meninggalkan kursi penonton di bagian depan oleh petugas. Hal itu dilakukan karena menampilkan penonton berjilbab di depan kamera bertentangan dengan kebijakan studio tersebut. “Warner Bros tidak memiliki justifikasi hukum untuk menyingkirkan wanita berhijab dari sorotan kamera,” kata seorang juru bicara CAIR dikutip Al-Arabiya Sabtu (25/4/2015). “Tidak ada studio yang boleh memberlakukan kebijakan diskriminatif semacam itu, yang melarang orang-orang yang menggunakan penutup kepala relijius terlihat di barisan penonton studionya. Hal ini sungguh sangat mengherankan, karena acara tersebut ingin menyembunyikan penonton Muslim yang terlihat, sementara acara itu d

Kedekatan Syafii Maarif (Buya Syafii) dengan Joko Widodo (Jokowi) tak bisa diragukan lagi. Bahkan mantan ketua Muhammadiyah itu secara blak-blakan mendukung Jokowi menjadi Presiden pada kampanye Pilpres 2014 silam. Beda dengan Amien Rais yang lebih memilih mendukung Prabowo Subianto dengan segala alasannya, mungkin karena pasangan Prabowo adalah Hatta Rajasa. Kembali kepada hubungan Jokowi dan Buya Syafii yang sepertinya di uji ketika Jokowi sudah menjadi presiden. Ujian itu bermula dari orang yang bernama Budi Gunawan. Ya, publik mengetahui bahwa Komjen Pol Budi Gunawan di ajukan Presiden Jokowi menjadi calon tunggal Kapolri ketika itu. Dan Buya termasuk orang yang tidak sepakat dengan pencalonan mantan ajudan Megawati tersebut. Pada masa yang sama di waktu itu, terjadi penolakan pelantikan BG oleh pendukung dan relawan Jokowi sendiri dalam berbagai aksi, termasuk demo turun kejalan menuju istana yang di komandoi Fadjroel Rachman. Dan pada waktu yang sama juga, Komisi Pember

Akankah China membawa kemakmuran di dunia ketiga? Akankah China jadi Pemimpin Negara2 Ketiga di Dunia dgn kerjasama saling menguntungkan? Akankah China jadi kiblat ekonomi negara dunia ketiga dan tinggalkan AS - Barat yg nyinyir dgn HAM dan tetek benget politik dan birokrasi? Akankah China menjadi rahmat bukan bencana bagi negara dunia ketiga yg selama puluhan tahun didikte Barat selaku kreditor? Akankah China memisahkan kepentingan politik dan ekonominya dlm berkerjasama dgn negara ketiga tnpa sebarkan komunisme global? USD 4000 miliar Devisa RRC, 1,5 miliar penduduk menghasilkan produk yg siap diekspor ke negara2 dunia ketiga sbg pasarnya Apakah Indonesia mampu tembus pasar RRC selain produk mentah dan 1/2 jadi dari SDA RI? Apa keunggulan komparatif dan kompetitif produk RI? Mampukah RI hadang produk murah dan tenaga kerja murah massal RRC yg sdh lama masuk RI dan kini akan mendominasi? "Belajarlah sampai ke negeri China..." Ungkapan ini harus jadi slogan