Skip to main content

"Di Kongres PDIP Jokowi Kau Lecehkan, Di KAA Dirimu Jalan Paling Depan"



Megawati Soekarnoputri yang sudah 4 periode jadi ketua umum PDIP memang bisa di bilang tidak tahu diri. Mengapa? Karena anak Soekarno itu sudah melecehkan simbol negara Indonesia di Kongres PDIP IV Bali yang di gelar 9-12 April 2015 lalu.

Pelecehan tersebut terkait dengan tak mengizinkan Presiden Jokowi untuk berpidato. Padahal sepanjang sejarah Kongres, Muktamar, atau Munas Partai Politik tidak pernah ada di dunia Presiden di undang tanpa memberikan sepatah atau dua patah kata. Meski di perlakukan begitu oleh Mega, tampaknya Jokowi tidak merasa dilecehkan. Sebab, usai Mega berpidato, Jokowi malan menuangkan air minum ke gelas Megawati. Nah, inilah yang sepertinya menjadi tugas besar Presiden Jokowi di Kongres PDIP IV Bali itu.

Waktu pun berlalu dan banyak media mengabadikan persitiwa tersebut karena memang langka sifatnya. Anehnya, pada saat acara forum Konferensi Asia Afrika (KAA) ke 60 yang sejatinya Presiden Jokowi yang menjadi bintangnya, eh, malah Megawati menampilkan diri bak orang penting.

Kejadian di acara napak tilas KAA di Bandung, tampak jelas Megawati memainkan peran tersebut. Dengan gayanya, Mega menonjolkan diri pada barisan pemimpin-pemimpin negara lain. Tentu saja aksi Mega memancing banyak kritik sampai hujatan, terutama di media sosial.  Banyak yang bertanya posisi Megawati sebagai apa di barisan terdepan? (Baca, Megawati, Sang Wanita Yang Selalu "Haus Panggung")

Bagi mereka yang membenarkan aksi Mega, pastinya punya segudang alasan untuk membenarkan. Karena -mungkin- bagi mereka Megawati adalah orang yang tidak pernah salah.

Namun hal yang perlu diperhatikan dan menjadi pelajaran bersama, kenapa Presiden Jokowi di acara Kongres PDIP IV di lecehkan oleh Megawati, kemudian pada acara KAA ke - 60 Megawati tampil dibarisan terdepan.

Susah untuk memahami kejadian tersebut, baik dari segi etika maupun kesantunan politik. Dan sebenarnya, jika tidak ada gambar Megawati didepan pada acara napak tilas KAA yang digelar di Bandung, pastinya tulisan dengan gaya dan terkesan mencibir serta memilih judul "Di Kongres PDIP Jokowi Kau Lecehkan, Di KAA Dirimu Jalan Paling Depan" ini tak akan pernah ada. Karena jujur, dengan adanya Megawati di barisan delegasi KAA memang mengganggu pandangan mata, khususnya mata penulis. Bagaimana dengan mata Pembaca yang budiman?

[JK Sinaga]

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi