Skip to main content

Usai Blokir Media Islam, Jokowi Jadi Anggota Kehormatan Forum Ekonomi Islam Dunia



Beberapa waktu yang lalu, nusantara di hebohkan dengan ulah pemerintahan Jokowi yang memblokir situs-situs media Islam. Melalui anak buahnya BNPT dan Menkominfo, situs Islam yang di blokir itu di tuding menyebarkan paham radikal. Faktanya, situs-situs Islam itu kini telah sebagian sudah bebas blokir, namun pemerintah Jokowi tidak mau meminta maaf secara terbuka atas kesalahannya.

Ada yang menilai bahwa pemerintahan Jokowi anti dengan Islam. Karena yang terjadi, situs Islam di blokir tapi situs Komunis di biarkan. Inilah yang mungkin membuat Iwan Piliang kecewa dengan Jokowi, padahal dulu Iwan adalah tim sukses Jokowi ketika Pilpres 2014 dan Pilgub DKI Jakarta. (Baca, Publik Minta Iwan Piliang Bongkar Rekayasa Pencitraan Jokowi Jadi Imam Sholat Ketika Pilpres 2014)

Kabar terbarunya, bersamaan dengan momen Konferensi Asia Afrika (KAA) ke 60 yang di gelar di Indonesia, Jokowi secara tiba-tiba dijadikan Anggota Kehormatan Forum Ekonomi Syariah Dunia pada tanggal 21 April 2015. Wow!

Dilansir dari laman Setgab (21/4), bahwa Delegasi Yayasan World Islamic Economic Forum (WIEF) atau Forum Ekonomi Islam Dunia yang dipimpin ketuanya Tun Musa Hitam mengunjungi Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/4) sore. Dalam pertemuan ini disampaikan penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah World Islamic Economic Forum atau Forum Ekonomi Islam Dunia pada bulan Mei tahun 2016 mendatang, dan pengangkatan Presiden Jokowi sebagai Anggota Kehormatan Forum Ekonomi Islam Dunia.

“Kita akan menjadi tuan rumah WIEF 2016 pada Mei di Jakarta, bersamaan dengan annual meeting Islamic Development Bank, ” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima Ketua Yayasan WIEF Tun Musa Hitam di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/4).

Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia pernah menjadi tuan rumah pertemuan foruk ekonomi Islam itu pada 2009.

Forum tersebut, menurut Bambang Brodjonegoro, strategis karena akan dihadiri oleh para pelaku bisnis dari seluruh dunia, termasuk dari negara-negara Islam yang punya banyak dana untuk diinvestasikan.

Bambang Brodjonegoro juga mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo dinobatkan menjadi anggota kehormatan WIEF, menggantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia menyebutkan, anggota kehormatan WIEF selama ini terdiri atas Perdana Menteri Malaysia, Presiden Indonesia, dan Presiden ADB.

“Jadi ketika Presiden Indonesia ganti maka ini harus disampaikan lagi. Presiden Jokowi menyatakan menerima keanggotaan kehormatan itu dan mendukung serta mengusahakan untuk hadir salam WIEF tahun depan di Jakarta,” kata Bambang Brodjonegoro, demikian Setgab.

Diketahui sebelumnya, pada tanggal 16 April 2015, Presiden Jokowi juga menjadi Warga Kehormatan TNI. [sal]

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi