Skip to main content

Usai Blokir Media Islam, Jokowi Jadi Anggota Kehormatan Forum Ekonomi Islam Dunia



Beberapa waktu yang lalu, nusantara di hebohkan dengan ulah pemerintahan Jokowi yang memblokir situs-situs media Islam. Melalui anak buahnya BNPT dan Menkominfo, situs Islam yang di blokir itu di tuding menyebarkan paham radikal. Faktanya, situs-situs Islam itu kini telah sebagian sudah bebas blokir, namun pemerintah Jokowi tidak mau meminta maaf secara terbuka atas kesalahannya.

Ada yang menilai bahwa pemerintahan Jokowi anti dengan Islam. Karena yang terjadi, situs Islam di blokir tapi situs Komunis di biarkan. Inilah yang mungkin membuat Iwan Piliang kecewa dengan Jokowi, padahal dulu Iwan adalah tim sukses Jokowi ketika Pilpres 2014 dan Pilgub DKI Jakarta. (Baca, Publik Minta Iwan Piliang Bongkar Rekayasa Pencitraan Jokowi Jadi Imam Sholat Ketika Pilpres 2014)

Kabar terbarunya, bersamaan dengan momen Konferensi Asia Afrika (KAA) ke 60 yang di gelar di Indonesia, Jokowi secara tiba-tiba dijadikan Anggota Kehormatan Forum Ekonomi Syariah Dunia pada tanggal 21 April 2015. Wow!

Dilansir dari laman Setgab (21/4), bahwa Delegasi Yayasan World Islamic Economic Forum (WIEF) atau Forum Ekonomi Islam Dunia yang dipimpin ketuanya Tun Musa Hitam mengunjungi Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/4) sore. Dalam pertemuan ini disampaikan penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah World Islamic Economic Forum atau Forum Ekonomi Islam Dunia pada bulan Mei tahun 2016 mendatang, dan pengangkatan Presiden Jokowi sebagai Anggota Kehormatan Forum Ekonomi Islam Dunia.

“Kita akan menjadi tuan rumah WIEF 2016 pada Mei di Jakarta, bersamaan dengan annual meeting Islamic Development Bank, ” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima Ketua Yayasan WIEF Tun Musa Hitam di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/4).

Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia pernah menjadi tuan rumah pertemuan foruk ekonomi Islam itu pada 2009.

Forum tersebut, menurut Bambang Brodjonegoro, strategis karena akan dihadiri oleh para pelaku bisnis dari seluruh dunia, termasuk dari negara-negara Islam yang punya banyak dana untuk diinvestasikan.

Bambang Brodjonegoro juga mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo dinobatkan menjadi anggota kehormatan WIEF, menggantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia menyebutkan, anggota kehormatan WIEF selama ini terdiri atas Perdana Menteri Malaysia, Presiden Indonesia, dan Presiden ADB.

“Jadi ketika Presiden Indonesia ganti maka ini harus disampaikan lagi. Presiden Jokowi menyatakan menerima keanggotaan kehormatan itu dan mendukung serta mengusahakan untuk hadir salam WIEF tahun depan di Jakarta,” kata Bambang Brodjonegoro, demikian Setgab.

Diketahui sebelumnya, pada tanggal 16 April 2015, Presiden Jokowi juga menjadi Warga Kehormatan TNI. [sal]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...