Skip to main content

Di KAA Jokowi Rendahkan IMF, Usai KAA, IMF 'Telanjangi' Begonya Jokowi dan Kabinetnya



Publik seperti terkejut dengan isi pidato Presiden Jokowi di forum KAA ke 60 yang di gelar di Indonesia. Jokowi mengkritik IMF dan Bank Dunia tanpa ada beban.

“Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya bisa diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF (Dana Moneter Internasional), dan ADB (Bank Pembangunan Asia) adalah pandangan usang yang perlu dibuang,” tegas Jokowi dalam sambutannya di acara peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA), di Jakarta Convention Center, Rabu (22/4/2015).

Tentu saja pidato Jokowi banyak mendapat kritik karena tidak sesuai dengan kebijakan hutang Indonesia. Dan usai acara KAA, Jokowi pun tiba-tiba mengklarifikasi pidatonya dengan mengatakan, "Siapa yang bilang anti, kita masih pinjam ke sana kok. Siapa yang kritik, itu sebuah pandangan," ujar Jokowi, Minggu 26 April 2015, dilansir Viva.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo juga menuai kecaman dari Amerika Serikat, seusai berpidato mengkritik sejumlah lembaga keuangan internasional yang dianggap merugikan negara dunia ketiga (negara berkembang seperti Indonesia).

"Pemerintah seperti ingin gampangnya saja. Menyuruh investor untuk datang, tapi belum siap untuk menerapkan perbaikan yang akan memfasilitasi investasi itu," ucap Ernest Bower, peneliti Center for Strategic and International Studies Washington DC.

Seperti tak cukup mengkritik Jokowi, IMF pun tak berhenti sampai disitu saja. Momentum koreksi SBY terkait pemerintah Jokowi salah kutip hutang Indoneia ke IMF menjadi senjata empuk IMF tuk "telanjangi" begonya Jokowi dan pemerintahannya.

Dilansir CNN Indonesia (29/4), Dana Moneter Internasional (IMF) mengklarifikasi pernyataan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto soal posisi utang pemerintah di lembaga multilateral tersebut. Adviser IMF Benedict Bingham menegaskan Indonesia tidak memiliki utang ke IMF.

"Ada sejumlah pernyataan terbaru tentang kewajiban Indonesia untuk IMF. Indonesia saat ini tidak memiliki pinjaman dari IMF," kata Bingham dalam keterangan resminya, seperti dikutip dari situs resmi IMF, Rabu (29/4).

Dari pernyataan IMF diatas, secara langsung IMF sedang menyerang pemerintahan Jokowi. Entah ini sebagai aksi balas dendam IMF kepada Jokowi, bisa jadi. Hematnya, jika di forum KAA Jokowi mempermalukan IMF, kini di usai forum KAA, IMF lah yang mempermalukan dan "menelanjangi" begonya pemerintahan Jokowi. Padahal sebelumnya, SBY melalui akun twitter sudah membuat malu -juga- Jokowi karena asal bunyi (asbun) menuduh SBY. (Baca, Begini Cara SBY Bungkam Jokowi Soal Hutang Indonesia ke IMF)

Bisa saja Jokowi menyalahkan Seskab Andi Widjajanto karena memberikan data sampah dan menyesatkan terkait hutang Indonesia ke IMF. Namun, bukankah hal itu sama saja Jokowi meludahi muka sendiri, bukan?

[JK Sinaga]

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi