Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumbar simpati masyarakat dengan cita-cita luhur dan mulia untuk dapat membangun Indonesia lebih baik. Namun, nyatanya segala bentuk perubahan dan Nawa Cita serta Tri Sakti belum diterapkan dengan baik.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, mengatakan sangat sulit untuk mengharapkan perubahan hukum dan politik, karena Jokowi tidak memiliki sifat kepemimpinan yang matang.
"Ketegasan, kejelasan dan konsistensi Presiden itu sangat diperlukan dalam mengambil dan menetapkan kebijakan. Agar presiden itu tidak terombang-ambing sendiri dan masyarakat juga tidak bingung," kata Zuhro di Jalan Tebet Timur Dalam Raya, Jakarta Selatan, Minggu (19/4/2015).
Perempuan yang akrab disapa Wiwiek ini menambahkan, bahwa visi misi Jokowi pada saat kampanye yang lalu harus bisa dibuktikan, jika tidak akan membuat masyarakat gundah dan keresahan sosial yang meluas.
"Pastinya akan ada mosi tidak percaya dengan masyarakat. Ketika mosi tidak percaya dari masyarakat seperti itu akan ditanggapi oleh DPR sebagai wakil rakyat," tambahnya.
Padahal saat Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, besar harapan masyarakat keduanya bisa mengubah Indonesia menjadi lebih baik.
Namun nyatanya enam bulan memimpin Indonesia, masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Hal tersebut berdasarkan survei yang dikeluarkan Poltracking.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon mengatakan, wajar jika publik kecewa dengan pemerintahan Jokowi-JK. Sebab, selama ini dua tokoh itu belum berpihak ke rakyat.
"Saya sudah lama melihat kelemahan-kelemahan pemerintahan Jokowi-JK, nyatanya memang amburadul seperti naiknya bahan-bahan sembako, BBM, dan masih banyak lagi," ujar Effendi kepada Okezone di Jakarta, Senin (20/4/2015).
Anggota Komisi VII DPR tersebut berpesan kepada publik untuk tidak menyalahkan para menteri di Kabinet Kerja. Sebab, yang harus bertangung jawab atas ketidakpuasan publik tersebut adalah Jokowi dan JK.
"Ya majikannya harus dikoreksi dong, karena carut marutnya negeri ini. Jadi tidak bisa kesalahannya tersebut dilimpahkan kepada para menteri," tegasnya.
Dari hasil survei tersebut juga menjadi cerminan bagi Jokowi-JK bagaimana publik sudah semakin kecewa Indonesia dipimpin dua tokoh tersebut. Menurutnya, Jokowi telah lupa dengan janjinya pada saat kampanye dahulu.
"Mengelola negara kok kaya simsalabim dengan enaknya saja. Nah kepercayaan publik hilang itu cerminan bagi Jokowi ketidakmampuan memimpin negeri ini," sindirnya.
Namun nyatanya enam bulan memimpin Indonesia, masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Hal tersebut berdasarkan survei yang dikeluarkan Poltracking.
Kali ini sindiran datang dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lagi. Effendi Simbolon mengatakan, wajar jika publik kecewa dengan pemerintahan Jokowi-JK. Sebab, selama ini dua tokoh itu belum berpihak ke rakyat.
"Saya sudah lama melihat kelemahan-kelemahan pemerintahan Jokowi-JK, nyatanya memang amburadul seperti naiknya bahan-bahan sembako, BBM, dan masih banyak lagi," ujar Effendi kepada Okezone di Jakarta, Senin (20/4/2015).
Anggota Komisi VII DPR tersebut berpesan kepada publik untuk tidak menyalahkan para menteri di Kabinet Kerja. Sebab, yang harus bertangung jawab atas ketidakpuasan publik tersebut adalah Jokowi dan JK.
"Ya majikannya harus dikoreksi dong, karena carut marutnya negeri ini. Jadi tidak bisa kesalahannya tersebut dilimpahkan kepada para menteri," tegasnya.
Dari hasil survei tersebut juga menjadi cerminan bagi Jokowi-JK bagaimana publik sudah semakin kecewa Indonesia dipimpin dua tokoh tersebut. Menurutnya, Jokowi telah lupa dengan janjinya pada saat kampanye dahulu.
"Mengelola negara kok kaya simsalabim dengan enaknya saja. Nah kepercayaan publik hilang itu cerminan bagi Jokowi ketidakmampuan memimpin negeri ini," sindirnya. [sal/okezone]