Skip to main content

Mayoritas Kader PBB Usung 'Satria Bergitar' Sebagai Ketua Umum

Peserta Mukhtamar Partai Bulan Bintang (PBB) ke IV, mendesak pedangdut Rhoma Irama untuk memimpin partai tersebut. Tercatat, dari 485 pemegang hak suara dalam mukhtamar tersebut, 302 di antaranya menyatakan dukungan terhadap penyanyi berjuluk 'Satria Bergitar' dan 'Raja Dangdut' tersebut.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kalimantan Timur (Kaltim) Sugianto mengungkapkan, konsolidasi peserta mukhtamar akan solid mendukung Rhoma dalam pemilihan ketua umum partai. "Pendukung Rhoma sudah 61 persen. Kami akan mendesak perubahan aturan pencalonan ketua umum," kata kordinator tim pemenangan Rhoma.

PBB menggelar Mukhtamar ke IV di, Bogor Jawa Barat, sejak Jumat (24/4). Agenda terpenting dalam perhelatan partai l-ima tahunan itu, ialah regenerasi kepemimpinan puncak. Sejumlah nama disorongkan menjadi calon ketua umum. Antara lain: Ketua Dewan Syuro, Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua DPP bidang Pemenangan Pemilu, Amrullah Andi Hamid serta Wakil Ketua Umum Sahar L. Hassan.

Namun, belakangan muncul nama Rhoma untuk dicalonkan. Akan tetapi, penolakan terhadap Rhoma, kencang di tingkat elite. Dikatakan, Rhoma tak bisa dimajukan lantaran syarat calon ketua umum, mengharuskan calon harus berasal dari kader internal. Rhoma, bukanlah kader PBB.

Sugianto melanjutkan, Rhoma adalah kader. Sejak Januari 2015, kartu tanda anggota (KTA) partai untuknya sudah dikeluarkan. Kata dia, Sekertaris Jenderal (Sekjen) PBB, BM Wib-owo mengeluarkan KTA untuk Rhoma via kepengurusan partai Jakarta Selatan (Jaksel).

Pantauan Republika di hari ke-2 mukhtamar, proses pemilih-an untuk mengganti Ketua Umum MS Ka'ban belum berlangsung. Berdasarkan agenda mukhtamar, pergantian ketua umum terjadwal malam ini. Namun, panitia mukhtamar, atau steering committe  belum menyusun tata tertib pemilihan ketua umum.

Sementara itu, konsolidasi untuk mendukung Rhoma agar terpilih terjadi di luar lokasi muktamar. Masih berdasarkan pant-uan Republika, sejumlah 50-an ketua DPW dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) memboyong Rhoma ke sebuah vila bernama Muara, di Jalan Siliwangi nomor 11, untuk diyakinkan maju sebagai ketua umum. [Rol]


Labels:
Location: Tembung, Percut Sei Tuan, Indonesia

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,
Read more

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang
Read more

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi
Read more