Mayoritas Kader PBB Usung 'Satria Bergitar' Sebagai Ketua Umum

Peserta Mukhtamar Partai Bulan Bintang (PBB) ke IV, mendesak pedangdut Rhoma Irama untuk memimpin partai tersebut. Tercatat, dari 485 pemegang hak suara dalam mukhtamar tersebut, 302 di antaranya menyatakan dukungan terhadap penyanyi berjuluk 'Satria Bergitar' dan 'Raja Dangdut' tersebut.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kalimantan Timur (Kaltim) Sugianto mengungkapkan, konsolidasi peserta mukhtamar akan solid mendukung Rhoma dalam pemilihan ketua umum partai. "Pendukung Rhoma sudah 61 persen. Kami akan mendesak perubahan aturan pencalonan ketua umum," kata kordinator tim pemenangan Rhoma.

PBB menggelar Mukhtamar ke IV di, Bogor Jawa Barat, sejak Jumat (24/4). Agenda terpenting dalam perhelatan partai l-ima tahunan itu, ialah regenerasi kepemimpinan puncak. Sejumlah nama disorongkan menjadi calon ketua umum. Antara lain: Ketua Dewan Syuro, Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua DPP bidang Pemenangan Pemilu, Amrullah Andi Hamid serta Wakil Ketua Umum Sahar L. Hassan.

Namun, belakangan muncul nama Rhoma untuk dicalonkan. Akan tetapi, penolakan terhadap Rhoma, kencang di tingkat elite. Dikatakan, Rhoma tak bisa dimajukan lantaran syarat calon ketua umum, mengharuskan calon harus berasal dari kader internal. Rhoma, bukanlah kader PBB.

Sugianto melanjutkan, Rhoma adalah kader. Sejak Januari 2015, kartu tanda anggota (KTA) partai untuknya sudah dikeluarkan. Kata dia, Sekertaris Jenderal (Sekjen) PBB, BM Wib-owo mengeluarkan KTA untuk Rhoma via kepengurusan partai Jakarta Selatan (Jaksel).

Pantauan Republika di hari ke-2 mukhtamar, proses pemilih-an untuk mengganti Ketua Umum MS Ka'ban belum berlangsung. Berdasarkan agenda mukhtamar, pergantian ketua umum terjadwal malam ini. Namun, panitia mukhtamar, atau steering committe belum menyusun tata tertib pemilihan ketua umum.

Sementara itu, konsolidasi untuk mendukung Rhoma agar terpilih terjadi di luar lokasi muktamar. Masih berdasarkan pant-uan Republika, sejumlah 50-an ketua DPW dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) memboyong Rhoma ke sebuah vila bernama Muara, di Jalan Siliwangi nomor 11, untuk diyakinkan maju sebagai ketua umum. [Rol]

Comments

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog