'Rindu', BEM UNS Dirikan Posko Relawan Penjemputan Pulang Jokowi ke Solo

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, mendirikan posko relawan penjemputan pulang Presiden Jokowi di depan Sekretariat BEM UNS.

Posko itu sengaja mereka dirikan untuk merekut para relawan yang akan berangkat ke Jakarta. Sesuai janji mereka sebelum 20 Mei, para mahasiswa ini akan membawa pulang Presiden Jokowi kembali ke kampung halaman.

Gilang Garendi, Menko Eskternal Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS, mengatakan mereka terpaksa menjemput Jokowi untuk pulang kampung, karena selama enam bulan masa pemerintahannya, belum mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di negeri ini.

Mulai dari pencabutan subsidi BBM, naiknya harga kebutuhan pokok, sampai pada turunnya nilai tukar rupiah. Atas dasar itulah para mahasiswa yang selama ini konsisten mengawal Jokowi-JK, sepakat untuk menjemput Jokowi kembali ke kota yang dulu pernah dipimpinnya selama dua periode. Tujuannya, para mahasiswa ini hanya ingin berdialog langsung dengan Presiden Jokowi.

"Kita berharap Pak Jokowi sebagai Presiden mampu menyelesaikan masalah yang tersebut, Kita ingin berdialog dengan bapak Jokowi. Untuk itu kita membentuk relawan yang akan melakukan penjemputan kepada pak Jokowi," jelas Gilang di depan posko relawan penjemputan Jokowi, di kampus UNS, Solo Jawa Tengah Selasa, (22/4/2015).

Menurut Gilang, penjemputan ini terpaksa mereka lakukan. Karena mereka melihat Jokowi sebagai Presiden tak mampu menyelesaikan masalah yang ada. Justru sebaliknya, masalah-masalah baru muncul pada saat pemerintahaan Presiden Jokowi.

Dalam catatan mahasiswa, ungkap Gilang, permasalahan yang timbul dan menjadi 'batu besarnya' adalah masalah KPK-Polri, kisruh politik, subsidi BBM dicabut, rupiah melemah dan masih banyak lagi. Target para mahasiswa yang akan berhasil direkut sebagai relawan, melalui 'Posko Relawan Mahasiswa Menjemput Jokowi Pulang Bapak Jokowi' ini adalah 10.00 orang mahasiswa.

Nantinya, 1.000 mahasiswa yang telah berhasil direkut ini akan dibawa ke Jakarta dengan menggunakan 20 bus untuk menuju ke Istana guna menjemput Presiden Jokowi. "Mulai hari ini, posko relawan resmi kami dirikan. Sebelum 20 Mei, kami sudah berangkat ke Jakarta untuk menjemput Pak Jokowi. Ini tak hanya kami lakukan di Jakarta saja. Aksi meminta Jokowi pulang kampung ini pun, pekan depan juga akan kami gelar di Solo,"pungkasnya. [Okezone]

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

maidanycom

Search This Blog