Skip to main content

Menpora Bekukan PSSI, Jokowi Terancam 'Potong Leher'



Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) resmi dibekukan oleh pemrintah. Seluruh kegiatan PSSI dinyatakan sudah tidak diakui lagi.

Kementerian Pemuda dan Olahraga menyatakan, pembekuan dilakukan karena PSSI telah mengabaikan tiga teguran yang dilayangkan pihaknya. PSSI pun nyata-nyata secara sah dan meyakinkan telah terbukti tidak mematuhi kebijakan Pemerintah melalui teguran tertulis dimaksud.

Keputusan pembekuan PSSI diatur dalam Keputusan Menpora nomor 0137 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan PSSI Tidak Diakui. Keputusan diteken Menteri Imam Nahrawi pada 17 April 2015, seperti dilansir Liputan6.

Atas keputusan Menpora, Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattaliti menyatakan pihaknya akan melawan keputusan pemerintah itu.

"Keputusan Kongres ini akan berjalan terus dan PSSI akan tetap mengikuti aturan hukum FIFA," ujar La Nyalla di Hotel JW Marriot, tempat berlangsung Kongres, Sabtu 18 April 2015.

Pria yang juga menjabat Kamar Dagang Indonesia itu pun bakal menyiapkan langkah hukum merespon keputusan Menpora. "(Keputusan) Itu akan diproses tim hukum. Kami akan mempelajarinya. Kami ikuti aturan hukum," tegasnya, masih dari Liputan6.

Publik pun merespon kejadian tersebut. Ada yang mendukung keputusan Menpora, namun ada juga yang menyayangkan sikap menteri Imam Nahrawi.

Terlepas dari semua itu, jika kembali kemasa lalu, tepatnya pada (5/6/2014) Jokowi pernah sesumbar bicara di depan warga Papua ketika kampanye PIlpres 2014. Jika sepak bola Indonesia kalah, Jokowi siap potong leher.

Dikutip dari tribunnews.com, pada saat kampanye perdana Jokowi ke Papua di GOR Waringin, Distrik Abepura, Jayapura, Kamis, (5/6/2014), Jokowi menyempatkan berbicara mengenai sepak bola Indonesia alias timnas ‘Merah Putih’.

Ada kalimat yang sangat membuat riuh massa yang hadir kala itu, Jokowi berani potong leher kalau Timnas Indonesia kalah ketika dirinya jadi presiden.

“Kalau tidak juara saya berani di (sambil memeragakan memotong leher). Nanti saya urus setelah saya jadi presiden,” tutur Jokowi penuh percaya diri, demikian Tribunnews.

Nah, terkait dengan pembekuan PSSI oleh Menpora Imam Nahrawi yang dinilai akan memberikan efek negatif bagi prestasi sepak bola Indonesia kedepan. Jika FIFA berikan sanksi kepada PSSI, maka yang kasihan adalah para atlit sepak bola Indonesia. Terutama akan berpengaruh terhadap Persib yang sedang melakoni Piala AFC.

Selai itu, jika sampai terjadi sepak bola Indonesia tidak ikut bertanding, maka sama saja artinya sepak bola Indonesia tidak juara atau kalah. Bagaimana dengan janji Jokowi yang siap potong leher? [sal]

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi