Skip to main content

Megawati, Sang Wanita Yang Selalu "Haus Panggung"



Pada hajatan 5 tahun sekali itu, Megawati lah pemilik panggungnya. Dimana anak Soekarno itu berpidato di pembukaan dan di penutupan Kongres PDIP ke IV yang di gelar di Bali.

Sementara Presiden Jokowi, sedikit pun tidak di beri panggung selain posisinya yang di pertegas oleh Megawati sebagai "petugas partai" saja. "Jika tidak mau disebut sebagai petugas partai silahkan keluar..," begitu kira-kira bunyi pidato Mega di kala itu.

Banyak pihak yang sangat menyesalkan posisi Jokowi yang tidak diperkenankan pidato pada kongres PDIP IV itu. Bahkan seorang Tommy Soeharto yang selalu mengkritik Jokowi tak rela Presiden Jokowi diperlakukan seperti itu. Karena hal tersebut sebuah pelecehan yang nyata kepada simbol negara.

Tapi sudahlah, itu masa lalu dan mari kita ambil pelajaran bersama bagi Indonesia. Walaupun sangat disayangkan Jokowi datang ke Kongres PDIP ke IV pakai fasilitas negara ketika itu.

Kini, pada acara Konferensi Asia Afrika (KAA) ke 60 sesi napak tilas atau historical walk untuk mengenang peristiwa bersejarah Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 yang pertama di Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/4), publik terkejut menyaksikan ada gambar Megawati sejajar dengan para pemimpin negara-negara lain (delegasi KAA). Tentu saja, hal ini tidak wajar, karena posisi Megawati adalah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Meski ada yang meminta hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan dengan alasan Megawati adalah anak Soekarno, sehingga lumrah jika ia berada di barisan para pemimpin negara lain.

Namun ternyata, tak sedikit juga yang menjadikan hal tersebut adalah sebuah ketidak wajaran. Komentar para netizen pun tak bisa di bendung.

"Neng Mega ngapain di depan? Some people just doesn't know when to quit yah," tulisnya akun @MalikAbdulAzzis sekalian melampirkan gambar penampakan Megawati di barisan depan bersama pemimpin negara lain pada acara napak tilas KAA.

Lain lagi komentar netizen berikut ini yang menyebut Megawati sebagai Komisaris Presiden. Makanya wajar berada di barisan tersebut.

"Ada yg salah ? Bu Mega itu "Presiden Komisaris Presiden" lho... ", kicau @Abeng2709 dengan nada menyindir.

Sedang akun @diansyah76 berikan komentar dengan menyatakan Megawati sebagai owner partai yang tak mau ketinggalan.

"eh, owner partainya ikutan juga...," bunyi kicauannya yang singkat padat.

Pada waktu yang sama, media mainstream pun hampir semua memberitakan terkait gambar Megawati di napak tilas KAA yang posisinya di barisan depan. Seperti Tribunnews memuat judul berita "Megawati Satu-satunya Ketua Umum Parpol yang Ikut Napak Tilas KAA" pada tanggal 24 April 2015. Kemudian, media Kompas merilis judul berita "Ada Megawati dan Puan di Antara Para Pemimpin Dunia". Dan masih banyak media lain.

Tentu saja, respon publik atas aksi Megawati itu, menandakan bahwa kejadian tersebut menuai pro dan kontra. Tidak salah bagi yang kontra menuding bahwa Megawati adalah wanita yang selalu "haus panggung". Pasalnya, kenapa sewaktu Kongres PDIP IV cuma Megawati saja yang mendapat panggung dan di acara KAA-60 Megawati malah seperti mencari panggung? Pertanyaan inilah pemicunya.

Belum lagi fakta yang menyatakan bahwa Megawati seperti sang Ratu. Pasalnya, selama 4 periode menjabat sebagai ketua umum PDIP terus. Jika Mega tidak "haus panggung", kenapa harus 4 periode? Jawaban klise pun hadir, "Ibu Megawati jadi Ketum PDIP 4 periode karena keingingan semua kader PDIP". Mungkin dan mungkin saja jawaban itu ada benarnya. Tapi, peluang publik untuk menilai Megawati sebagai wanita "haus kekuasaan alias haus panggung" tidak bisa di nafikan, bukan? Karena penilaian tersebut punya landasan argumentasi yang terbangun.

[JK Sinaga]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...