Skip to main content

'Revolusi Mental' ala Jokowi Tak Jelas, Mensos Khofifah Serukan 'Revolusi Karakter'



Revolusi mental yang di gaungkan Jokowi sampai hari ini memang belum jelas kemana arahnya. Publik seperti dibingungkan. Maka wajar jika ada yang menilai harusnya Jokowi-lah sebagai orang yang terlebih dahulu di revolusi mentalnya. Kenapa harus Jokowi? Ada banyak faktor. Hingga kini Jokowi masih mau diremehkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati dengan label "petugas partai".

Selain itu, banyaknya aksi Jokowi yang di nilai memalukan dan memilukan. Ingat ketika Jokowi tanda tangan Perpres tapi tidak membacanya. Lain lagi dengan Jokowi yang lebih memilih datang di Kongres PDIP IV daripada hadiri HUT TNI AU ke 9 beberapa yang lalu.

Hal itu belum lagi di tambah dengan semakin tak terhitunganya jumlah bohongnya Jokowi. Janji di kampanye Pilpres 2014 tak menaikkan harga BBM, faktanya Jokowi menaikkan sampai mencabut subsidi BBM.

Aksi kriminalitas semakin meningkat, bukan saja di lakukan begal motor, tapi kriminalitas kepada lembaga KPK. Tak cukup itu saja, suasana politik gaduh yang di mainkan aktor Menkumham Yasonna Laoly.

Efeknya kekecewaan pun berdatangan dari mereka yang dulunya adalah pendukung Jokowi, tak terbendung jumlahnya.

Singkatnya, "Revolusi Mental" ala Jokowi tidak memberikan dampak apa-apa bagi perbaikan Indonesia, lantaran Jokowi sebagai pelopornya tidak menjadi "ustawun hasanah" terlebih dahulu.

Dan buat semakin aneh adalah, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dalam sebuah kesempatan malah mengkait-kaitkan "Revolusi Mental" dengan Jamu.

Hal yang membuat heboh kini adalah, sebuah istilah baru di suarakan oleh Menteri Sosial terkait remaja terjerat praktek prostitusi.

Dilansir Rol yang merilis judul berita, "Remaja Terjerat Prosititusi, Mensos Galakkan Revolusi Karakter" pada tanggal 19 April 2015. Berikut berita singkatnya:

Kementerian Sosial (Kemensos) RI juga akan melakukan revolusi karakter dan restorasi sosial tak hanya untuk masyarakat miskin, namun juga kepada para remaja. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menuturkan, para pekerja prostitusi belum tentu melakukan pekerjaannya karena kemiskinan.

Namun bagi para remaja, menjadi pekerja prostitusi bisa saja karena tuntutan lifestyle. "Jadi kalau sudah terkait lifestyle, maka ada persoalan karakter yang dibangun," kata dia dalam Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial VIII di Padang, Sumatra Barat (Sumbar), Ahad (19/4).

Kemensos, lanjut dia, telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) RI membentuk Satgas pornografi. Kemensos, juga akan meminta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk memberikan pelatihan pendidikan karakter kepada guru-guru.

"Pelatihan guru tidak hanya terkait metode belajar mengajar, kurikulum, tetapi juga penguatan pendidikan karakter (untuk diajarkan pada murid)," ujar Khofifah, demikian Rol.

Nah, yang jadi pertanyaan adalah, mengapa Mensos tidak suarakan "Revolusi Mental" padahal Jokowi dalam beberapa kesempatan menyatakan Revolusi Mental adalah sebuah proses menuju "Akhlakul Karimah". Apa mungkin Mensos lupa atau tidak yakin dengan konsep Revolusi Mental ala Jokowi? Lalu, kenapa harus ada lagi Revolusi Karakter?

Atas penyataan Revolusi Karakter oleh Mensos Khofifah membuat netizen kaget dan bertanya, "Apalagi nih? :)))," tulis akun @panca66 dilaman twitter sekaligus me-retweet berita terkait. [sal]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...