Skip to main content

Seharusnya Rieke Diah Pitaloka "Mendukung Hak Tanya Dan Hak Angket Kepada Jokowi"



Permintaan maaf Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka karena meminta kaum buruh memilih Jokowi di pilpres lalu merupakan sikap berani dan patut diapresiasi. Pasalnya, apa yang menjadi inti dari pandangan Rieke tersebut benar dan dirasakan masyarakat saat ini.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/4).

Sebelumnya, Rieke minta maaf kepada kaum buruh karena dulu telah mengajak mereka memililih Jokowi, yang mana sekarang Jokowi dinilai gagal merealisasikan janji-janji kampanyenya untuk menyejahterakan buruh.

Jajat menilai, rakyat akan memberi nilai plus lagi kepada Rieke jika bisa merealisasikan apa yang diucapkannya. Mengingat posisinya saat ini sebagai anggota dewan.

"Jika benar ingin memperjuangkan hak rakyat kenapa tidak melalui jalur yang tepat seperti mendukung hak tanya dan hak angket kepada pemerintah. Dengan begini apa yang dilakukan Rieke bisa terarah, rakyat juga akan menilai langsung apa yang diucapkan Rieke tersebut bukan hanya sebatas dagelan semata," tutur Jajat.

Ia juga menilai, tanggapan negatif masyarakat akan pernyataan Rieke juga merupakan hal yang wajar. Pasalnya, yang menjadi keraguan masyarakat adalah hingga saat ini Rieke masih sebagai kader PDIP yaitu partai pengusung Jokowi. Sebagai sama-sama kader PDIP apakah Rieke mau disebut pembangkang karena tidak mendukung kebijakan Jokowi. Padahal dalam pidato beberapa waktu yang lalu sudah jelas dikatakan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, jika tidak ingin disebut petugas partai silahkan keluar dari PDIP.

"Meski terlambat sebagai seorang politikus sejati sikap Rieke yang berani mengakui kesalahannya merupakan contoh yang baik. Akan tetapi, saat ini rakyat juga sudah pintar dalam menilai, jika benar serius terhadap apa yang ucapkannya silahkan buktikan, kalau tidak bisa membuktikan, rakyat akan menilai ternyata Rieke sendiri sama aja dengan Jokowi yang kerjanya hanya bisa janji. Jangan sampai ini hanya langkah politis Rieke untuk mendapatkan dukungan masyarakat kembali," demikian Jajat. [rus/rmol]

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi