Skip to main content

Ide Ahok: Nanti di Lokalisasi PSK Dipasang Plang 'Orang Suci Dilarang Masuk'



Gubernur DKI Basuki T Purnama kembali melontarkan ide untuk melokalisasi PSK di Jakarta. Namun, ia tahu idenya akan menuai pertentangan dari masyarakat dan anggota dewan.

Pertentangan ini dinilainya pasti terjadi karena masyarakat masih menilai ide itu akan melegalkan proses prostitusi dan merusak akhlak generasi muda. Hanya saja, menurut Ahok, tujuan lokalisasi itu untuk mengumpulkan PSK dalam satu tempat. Mereka terdata dan dapat disirami ajaran-ajaran agama hingga tobat.

Meski dengan alasan itu, ia sadar idenya tetap akan menuai penolakan. Ia pun berseloroh jika lokalisasi itu benar terealisasi, maka akan dipasang plang larangan masuk untuk orang yang merasa dirinya suci.

"Mungkin nanti di (area) lokalisasi kita juga tulis begitu kok, yang merasa suci enggak boleh masuk, gitu loh. Enggak apa-apa, gitu loh. Ya kenapa tidak boleh?" kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (27/4/2015).

Ia pun meminta agar masyarakat yang menolak idenya itu tidak hanya menolak tanpa memberikan solusi. Hal ini karena menurutnya urusan pemberantasan praktek prostitusi adalah tanggung jawab masyarakat dan pemerintah, demikian laman detikcom (28/4) mengabarkan.

Tak sepaham dengan pernyataan Ahok, para netizen pun berikan komentar. Ada Netizen yang berkomentar sambil menyindir dengan pernyataan untuk Ahok gratis seumur hidup

"Untuk Ahok gratis luar dalam..kalau perlu member seumur hidup..!," tulisn akun dengan nama Wahyu Sri Widodo di Facebook.

Dan ada juga yang menyatakan Ahok tambah ngawur aja cara berpikirnya.

"Ini pak ahok makin ngawur aja , memang itu solusi ... tapi bangsa ink mau dikemanakan ? kita ini negeri beragama , sudah jelas di dalam agama tidak boleh hal semacam ini ... merusak generasi muda , tau sendiri anak alay abg macam sekarang ! mau jadi apaan kalo legal ... mending di brantas !..." tulian Bayu Aji.

Seperti diketahui, Ahok bukan baru pertama kali keluarkan pernyataan kontroversial. Sebelumnya, Ahok juga pernah menyatakan bahwa minuman alkohol halal dan tidak ada bahayanya yang kemudian mendapat protes dari publik. [sal]

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi