maidanycom

Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (RUU KKR) berpotensi merugikan para Kyai, Ormas-ormas Islam dan TNI. ‎RUU yang sudah masuk prolegnas ini juga akan membuat terjadinya gejolak sosial di masyarakat. Direktur Eksekutif Pusat Analis Dan Kajian Publik (Pustaka Institute), Rahmat Sholeh yang mengatakan itu dalam surat elektronik yang dikirim ke redaksi, Sabtu (5/9). Dia menduga, semangat RUU KKR ini adalah metamorfosis dari wacana permohonan maaf presiden atas nama negara kepada korban PKI. ‎"Meskipun RUU KKR pernah ditolak DPR RI, lalu kini oleh pemerintahan Jokowi diajukan kembali ke DPR RI dengan sedikit modifikasi, sehingga masuk dalam daftar Prolegnas DPR RI tahun 2015," terang Rahmat.‎ Dia tekankan, pembahasan ataupun pengesahan RUU ini nantinya bakal menimbulkan sederet implikasi hukum, sosial maupun politik yang tidak bisa dihindari. Utamanya, status hukum PKI menjadi di pihak yang benar.‎ "Ini berarti bahwa semua pihak yang terlib...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memperjelas melalui sebuah penyelidikan soal kontroversi tentang Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo yang diduga masih terima gaji sebagai Anggota DPR-RI sejak diangkat menjadi menteri. "Publik semakin bingung, karena penjelasan dari Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo bahwa sejak menjadi menteri di Kabinet Kerja, keduanya tidak lagi menerima gaji sebagai anggota DPR sementara penjelasan Sekjen DPR Winantuningtyastiti menyebutkan bahwa Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo masih menerima gaji karena baik Puan maupun Tjajo belum mengundurkan diri dari DPR dan/atau belum dilakukan PAW,"  Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus saat berbincang dengan wartawan, Jumat (15/5). Menurut Petrus, jika terdapat fakta bahwa Puan dan Tjahjo tidak segera mengundurkan diri dari kedudukan sebagai anggota dewan dan juga PDIP tidak segera melakukan PAW sehingga gaji sebagai anggota dewan tetap diterima, sementara gaji sebagai mente...

Perda DKI Nomor 8 Tahun 2017 tentang ketertiban umum ternyata bisa digunakan untuk menjerat pekerja seks komersial (PSK) dan para hidung belang. Sayangnya, Pemprov DKI selalu menggunakan perda ini hanya untuk menertibkan PKL, pengemis, atau gelandangan. Pengamat Sosial dan Budaya Universitas Indonesia Devie Rahmawati mengungkapkan, sudah ada peraturan yang mengatur mengenai pengguna PSK namun masih dalam tahap level lokal sepert Perda. "Momentum kasus AA sebenarnya dapat digunakan untuk menegakkan Perda tersebut," ujar Devie saat dihubungi, Kamis (14/5/2015). Devie sangat berharap, kasus prostitusi artis ini dapat menjadi alarm bagi para pengguna PSK di Jakarta dan kota-kota lain. "Jika apa yang sudah didesain dan diterapkan di DKI berjalan efektif, tentu saja ini berpeluang untuk diadopsi di level nasional," terangnya. Diketahui, Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Pasal 42 ayat 2 yang berbunyi setiap orang dilarang: a. menyuruh, memfa...

Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un diketahui menghabisi nyawa Menteri Pertahanan Hyon Yong-chol dengan sadis. Pejabat yang membawahkan penelitian militer di bidang nuklir Korut itu ditembak mati di depan ratusan orang. Bukan dengan senapan biasa, melainkan dengan meriam antipesawat. Pembunuhan itu diungkapkan Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan. Rabu (13/5) NIS melaporkan peristiwa tersebut kepada badan legislatif Korsel. Menurut laporan itu, Hyon dituding melakukan berbagai kesalahan. Termasuk pengkhianatan, pembangkangan, serta tertidur dalam acara apel militer resmi yang dihadiri Kim Jong-un. Hyon juga dilaporkan kerap mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Kim. ’’Eksekusi Menteri Pertahanan Hyon Yong-chol dilakukan sekitar 30 April lalu di akademi militer di utara Pyongyang,’’ ungkap Wakil Direktur NIS Han Ki-beom. Dia menambahkan, Hyon ditembak dengan meriam antipesawat berkaliber 14,5 milimeter hingga hancur. Eksekusi semacam itu kerap dilakuk...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang semestinya hati-hati dalam menjadikan orang sebagai tersangka ternyata tidak mengindahkan kaidah hukum yang berlaku.  Hal ini terbukti dengan kalahnya KPK dalam sidang praperadilan penetapan tersangka koruptor terhadap mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin. Penetapan tersangka dilakukan KPK tanpa dua alat bukti terungkap dalam sidang itu. Melansir Koransindo yang dikutip Okezone (13/5), Menyikapi hal tersebut, pakar hukum pidana dari Universitas Padjajaran Bandung, Romli Atmasasmita, menilai KPK tidak profesional. “Ini contoh KPK tidak profesional. Kenapa bisa sampai tidak ada bukti?” ujarnya, Rabu (13/5/2015). Ia menambahkan, kekalahan KPK di sidang praperadilan juga menunjukkan kualitas KPK menurun. Oleh karena itu, KPK diminta untuk introspeksi diri. “Dulu salah menangkap orang, sekarang kurang bukti. Padahal, kewenangan alat bukti itu kan artinya KUHP tidak dipakai,” tutur Romli. Ia juga menilai penetapan Ilham se...

Mantan tunangan pedangdut Zaskia Gotik yang kini berprofesi sebagai artis, Vicky Prasetyo, rasanya tak pernah jera berurusan dengan pihak yang berwajib. Usai keluar dari penjara beberapa waktu lalu akibat penipuan yang dilakukannya, Vicky memang lebih banyak berprofesi sebagai artis dan menjadi bintang tamu di beberapa stasiun televisi. Namun tiba-tiba seorang wanita bernama Eva mengaku telah ditipu oleh pria asal Bekasi, Jawa barat itu dan telah melaporkan Vicky ke pihak yang berwajib. Hal itu diungkapkan kuasa hukum Eva, Muara Karta, saat dihubungi wartawan, Sabtu (9/5). "Jadi kami telah melaporkan saudara Vicky Prasetyo kepada pihak Kepolisian di Polresta Bekasi terkait kasus penipuan yang dilakukannya terhadap klien kami ibu Eva. Ibu Eva telah ditipu dengan total kerugian ratusan juta rupiah," ungkap Muara. Kasus penipuan yang dilakukan Vicky sendiri adalah meminjam dua buah mobil yang telah dijual Vicky kepada Eva yang diakuinya untuk keperluan syuting. "...

Wacana untuk merekrut penyidik KPK dari anggota Tentara Nasional Indonesia terus bergulir. Menurut mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua, siapapun berhak menjadi bagian dari lembaga antikorupsi tersebut, tak terkecuali anggota TNI. “Yang penting, calon pegawai memiliki dua hal utama, integritas dan profesional,” kata Hehamahua kepada ROL, Jumat (8/5) malam. Dia mengatakan, setelah lulus seleksi, pegawai KPK harus tunduk pada standart operation procedure (SOP), kode etik, dan budaya kerja KPK. Dalam konteks ini, kata dia, seorang pegawai yang berasal instansi tertentu hanya melaksanakan perintah dari atasannya di KPK, bukan atasan di instansi asalnya. Hehamahua menjelaskan, dalam PP Nomor 63 Tahun 2005 tentang Manajemen SDM KPK, pegawai KPK terdiri dari pegawai negeri yang dipekerjakan, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap. Penyidik KPK adalah yang terkategori sebagai pegawai negeri yang dipekerjakan. Menurut KUHAP, lanjut dia, penyidik adalah pejabat Polri atau Penyidik...

Peneliti divisi kajian hukum tatanegara dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) M Imam Nasef, menegaskan wacana merekrut penyidik KPK dari kalangan TNI tidak tepat. "Setidaknya karena empat alasan," ungkap Nasef saat berbincang dengan Okezone, Jumat (8/5/2015). Alasan pertama, kata Nasef, wacana merekrut penyidik KPK dari TNI tidak sesuai dengan tupoksi tentara yang telah diatur dalam konstitusi. Menurutnya, dalam Pasal 30 Ayat (3) UUD 1945 sangat jelas diatur bahwa TNI itu merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. "Oleh karenanya, tentu tugas penyidikan sebagai bagian dari proses penegakan hukum tidak termasuk ke dalam tupoksi TNI. Untuk tugas penegakan hukum, konstitusi menyerahkannya kepada Kepolisian sebagaimana tertera dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945," terangnya. Kedua, penyidik dari TNI tidak dimungkinkan oleh UU 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dia melanjutkan, meruju...

Media sebagai pilar demokrasi seharusnya mendapat penghargaan dari pemerintah. Anehnya, di era pemerintahan Jokowi hal tersebut tidak terjadi. Yang ada, selain media Islam di blokir, ada wartawan wanita (Wartawati) yang di cubit dan di bentak ketika hendak mengambil berita terkait presiden Jokowi. Meski yang mencubit bukan Jokowi, melainkan Albiner Sitompul selaku Kepala Biro Pers Istana, tetap saja cara tersebut mencerminkan kinerja pemerintahan Jokowi. Atas kejadian tersebut, seperti dilansir Merdeka , Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta mengecam Kepala Biro Pers Istana Albiner Sitompul karena mencubit dan melecehkan wartawan Suara.com, Wita Ayodya Putri saat melakukan peliputan peluncuran Program 35.000 MW oleh presiden Jokowi di Pantai Goa Cemara, Bantul, Senin (4/5). Pada saat door stop, korban bermaksud menanyakan kepada Jokowi terkait dengan seorang buruh yang melakukan aksi bakar diri di GBK. Namun belum sempat bertanya, Kabiro Pers Istana menanyakan pada korban...

Bekas Menteri ESDM Jero Wacik langsung ditahan oleh penyidik KPK. Politikus Partai Demokrat itu ditahan usai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian ESDM. Namun dia menolak menandatangani berita acara penahanan. Sebab ia menilai tindakan penahanan yang dilakukan KPK tergolong tak adil. Dimana sebelum menjalani pemeriksaan dia sudah memohan penangguhan untuk tidak ditahan pada hari ini. Dengan begitu, Jero meminta bantuan pada Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk membantu kasus yang membelitnya. Pasalnya, ia mengaku tak mengetahui apa yang harus dilakukan setelah ditahan oleh penyidik KPK. "Saya mohon Pak Presiden Jokowi, bapak mengenal saya dengan baik. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Pak wapres, Pak JK, lima tahun saya dibawah bapak," kata Jero sebelum ditahan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/5/2015). Jero yang mengenakan baju tahanan KPK berwarna orange menyampaikan permintaan ini dengan muka sedikit memelas....

Belasan pengurus dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ponorogo ngluruk Mapolres Ponorogo Kamis (23/4/2015) siang. Kader banteng moncong putih ini melaporkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan  Desa (Bapemas Pemdes) Kabupaten Ponorogo Najib Susilo yang dinilai mendiskreditkan PDIP. Ketua DPC PDIP Ponorogo Agus Widodo yang memimpin rombongan menyatakan, Najib dianggap melakukan perbuatan tidak menyenangkan karena sering membuat posting atau status di facebook yang tendensius dan menjelek-jelekkan PDIP. Bahkan, kata Agus, dalam salah satu posting Najib menyebut PDIP sebagai sarang komunis dan disamakan dengan PKI. “Kami laporkan ke polisi karena saudara Najib kami nilai melanggar pasal 27 ayat 3 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Tulisan atau komentarnya berbau provokasi, tendensius dan mengadu domba warga PDIP. Mencemarkan nama baik partai kami,” ungkap Agus Widodo usai melapor. Dikatakannya, ia dan sejumla...

Mengutil dua botol kecap di Indomaret, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebingtinggi, Sumatera Utara (Sumut), Sunhok alias Ahok (36), warga Jalan KF Tandean, Kelurahan Bulian, diamankan Polres Tebing Tinggi, Sabtu (2/5/2015). Awalnya Ahok datang ke Indomaret. Setelah masuk, ia pura-pura berbelanja sambil memantau situasi. Merasa aman, ia mengambil dua botol kecap, lalu dimasukkan ke dalam jaketnya. Ia tak mengira aksinya tersebut terekam CCTV. Saat melenggang keluar, Ahok langsung diamankan karyawan Indomaret. Awalnya, ia marah-marah saat disebut mencuri. Namun akhirnya Ahok terdiam saat karyawan Indomaret menemukan dua botol kecap dari balik jaketnya. Ahok lalu dibawa ke Mapolres Tebing Tinggi. Saat diperiksa polisi, Ahok mengaku mencuri karena miskin. Ia bercerita, awalnya berdagang buah, namun usahanya itu bangkrut karena selalu diutang oleh pelanggannya. Kecap yang dicurinya itu untuk lauk nasi yang ia makan bersama keluarganya. “Pe...

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan, tidak ada ucapan Presiden Joko Widodo yang dapat dipegang. Jokowi pun dinilainya sebagai sosok yang mahir dalam mempermainakan sandiwara politik didepan publik. "Sudah biasa Presiden mengeluarkan Statemen bermata dua. Tidak ada yang bisa dipegang," ucap Refli dalam diskusi di Kantor Pusat YLBHI, Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (2/5/2015). Refly mengatakan keberpihakan Jokowi dalam perkara penegakan hukum di Indonesia, masih diragukan. Pasalnya, Jokowi tidak pernah konsisten dalam setiap mengeluarkan ucapanya sehingga kerap terjadi interprestasi yang oleh para bawahannya dipemerintahan. "Contoh sederhana, soal 'stop kriminalisasi KPK', tapi di satu sisi dia juga bilang jangan ada sok diatas hukum. Ucapan dia selalu bersayap," kata Refli. Lebih lanjut Refly mengungkapkan, keseriusan Jokowi menginstruksikan Polri untuk membebaskan Novel Baswedan dari penahanan Polri juga masih diragukan. Mengingat sampai...

Terkait penangkapan yang dilakukan Pihak Kepolisian kepada Penyidik KPK Novel Baswedan, Presiden Jokowi langsung memerintahkan kepolisian melepaskan Novel. "Saya sudah perintahkan kepada Kapolri, agar tidak ditahan. Saya juga minta agar proses hukum yang transparan dan adil," ujar Jokowi, kepada wartawan, usai melakukan salat Jumat di Masjid Kottabarat, Solo, Jumat (1/5). Namun, yang membuat aneh adalah, Jokowi memerintahkannya cuma melalui lisan saja, tanpa tertulis. Padahal idealnya, perintah atau Instruksi Presiden bisa punya kekuatan hukum jika tertulis. Hal tersebut lah yang dilakukan mantan Presiden Susilo bambang Yudhoyono (SBY) ketika mengatasi konflik KPP vs Polri dalam kasus yang sama, yakni di tangkapnya Novel Baswedan oleh Polisi. Kala itu, SBY mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres). “Harusnya seperti SBY. Panggil Kapolri lalu minta penjelasan, sehabis itu keluarkan instruksi. Presiden punya wewenang seperti tiu,” ujarnya Mantan penasihat KPK Abdulla...

Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso menyarankan, agar lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepuh langkah praperadilan ketimbang mengancam mundur untuk membela Novel Baswedan. "Praperadilan lebih bagus, jadi jangan lebay," kata Buwas di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (1/5). Dia mengatakan, Novel Baswedan bukanlah seorang dewa yang kebal atas hukum. Dia menyebut, semua orang sama dimata hukum, termasuk Novel yang merupakan seorang penyidik KPK. "Novel itu bukan hal yang luar biasa, biasa-biasa saja. Karena dia bukan dewa." Dia menilai, lembaga KPK tak akan bubar meski Novel ditahan oleh penyidik Bareskrim dalam kasus penganiayaan di Bengkulu itu. "KPK tidak ada Novel tidak akan berhenti, jadi bagian sangat kecil di KPK si Novel ini." Bekas Kapolda Gorontalo menambahkan, KPK seharusnya dapat lebih positif dalam menanggapi penangkapan Novel. Sebab, jika dibandingkan dengan p...

Instruksi Presiden Jokowi agar Polri melepaskan Novel Baswedan tidak digubris. Setidaknya sampai detik ini, Novel masih berada 'dibawah' pengawasan Polri di Bengkulu untuk proses rekontruksi. Namun Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala menilai ada beberapa alasan bagi Polri untuk tidak 'manut' pada perintah presiden. "Harusnya polri mengatakan kepada presiden ini bukan pilihan (menahan atau melepas), tapi hukum yang berbicara," kata Adrianus dalam diskusi Polemik Sindoradio bertajuk teleNOVELa KPK-Polri di Warung Daun, Sabtu (2/5). Selain itu kata Adrianus, Polri juga bisa beralasan bahwa Novel masih menjalani proses rekontruksi sehingga status tahanan Novel masih bisa diperdebatkan. "Bisa juga pengertian 'bebaskan' dari presiden itu tidak bebas sepenuhnya. Bisa tahanan kota," ungkapnya. Sehingga kata Adrianus, tidak bijak jika publik terlalu cepat menilai bahwa Polri tidak menuruti perintah presiden untuk membebaskan Novel. s...

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sengaja melemahkan KPK dengan penangkapan penyidik lembaga antirasuah itu Novel Baswedan. “Jokowi sedang memainkan sandiwaranya. Ia sengaja obok-obok dan akhirnya jadi pahlawan. Itu sudah terbaca,” kata pengamat politik Ahmad Yazid kepada intelijen, Jumat (1/5). Menurut Yazid, Jokowi itu dalam mengelola negara seperti bermain sinetron atau film di mana ia menjadi peran utama dan harus populer. “Jokowi pemain watak. Makanya ia tidak mau ada juru bicara agar selalu muncul di media. Walaupun kemunculannya kadang-kadang bikin pusing rakyat,” jelas Yazid. Kata Yazid, selama ini, Jokowi merasa yakin dalam mengelola negara itu dengan caranya sendiri. “Lihat saja, ia memberikan pernyataan salah terkait utang IMF. Padahal salah. Jokowi cuek saja. Baginya yang terpenting populer dan masuk media,” pungkas Yazid. Ini Dia Bukti Jokowi Restui Penangkapan Novel Baswedan  Ada indikasi kuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui penangkapan aparat kep...

sebaiknya pimpinan KPK mengetahui dan memahami batas-batas kewenangannya dalam mencampuri kewenangan penyidik Polri dalam kasus Novel ada perbedaan besar antara status pimpinan KPK dan pegawai KPK (novel cs) tdk bisa digeneralisasi. tdk ada imunitas didepan hk sy setuju sepenuhnya tindakan kabareskrim terhdp org yg mangkir tanpa alasan untuk diperiksa sdh sesuai KUHAP! tidak ada imunitas didepan hukum terhadap siapapun jika dipanggil penyidik sesuai kuhap. kpk juga perlakukan sm thd tsk. sebaiknya plt pimpinan kpk menahan diri u slalu intervensi kewenangan penyidik polri ketka terkait pimpinan/pegawai kpk. intervensi pimpinan KPK bentuk tindakan obstruction of justice yg dpt diancam pidana-hati-hati plt pimpinan kpk! kepada bareskrim polri lanjutkan dan buktikan di pengadilan kesalahan novel baswedan! pimpinan kpk hrs hormati penyidik polri, intervensi bentuk "obstruction of justice" klo setiap pimpinan/pegawai kpk bermslh disidik oleh polri dan slalu inte...

Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dijemput oleh KPK. KPK menjemput Luthfi di Kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang Jakarta, Rabu (30/1/2013) malam. Apakah akan ditahan? Penjemputan itu dilakukan sekira pukul 23.30 WIB. Sebanyak kurang lebih delapan penyidik KPK datang ke kantor pusat PKS. Penjemputan itu dipimpin oleh Kompol Novel Baswedan. KPK sudah datang ke kantor Pusat PKS sejak pukul 23.00 WIB. Mereka langsung naik ke ruang rapat pimpinan. Namun mereka tidak langsung membawa Luthfi. Penyidik membiarkan Luthfi menggelar jumpa pers di depan wartawan, demikian dilansir Jaringnews. Nah, apa yang dilakukan Novel Baswedan dulu terhadap LHI, sepertinya malah terjadi kepada dirinya sendiri, hukum alam memang selalu terjadi dengan apik. Ya, pihak penyidik kepolisian menjemput paksa Novel Baswedan di rumah pada tengah malam, yakni pukul 23.59 wib lewat, hampir pergantian hari, Kabareskrim sudah ada di lokasi rumah Novel untuk menangkap. Berikut kronologi penangkapan Novel Baswedan...

Penangkapan Ustad Muhammad Basri Pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Qur’an pada Jum’at lalu menyisakan sisi lain dari bobroknya penegakan hukum di Indonesia. Aksi penangkapan yang dinilai sangat tidak manusiawi dan melanggar hak asasi tersebut banyak mendapat kecaman dari berbagai kalangan. Belakangan ramai dibicarakan terkait dengan kitab suci umat Islam yang dijadikan salah satu barang bukti oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88). Direktur Eksekutif SNH Advocacy Center, Sylviani Abdul Hamid mengingatkan pemerintah dalam hal ini Densus 88 untuk segera meminta maaf kepada umat Islam yang telah menjadikan Al-Qur’an sebagai barang bukti apabila informasi ini benar adanya. Lebih lanjut Sylvi mengatakan, dalam Pasal 40 KUHAP disebutkan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana sebagai barang bukti. “Kalau kita mengacu Pasal 40 KUHAP, maka Al-Qur’an dianggap oleh Densus 88 merupakan salah ...