Terkait penangkapan yang dilakukan Pihak Kepolisian kepada Penyidik KPK Novel Baswedan, Presiden Jokowi langsung memerintahkan kepolisian melepaskan Novel.
"Saya sudah perintahkan kepada Kapolri, agar tidak ditahan. Saya juga minta agar proses hukum yang transparan dan adil," ujar Jokowi, kepada wartawan, usai melakukan salat Jumat di Masjid Kottabarat, Solo, Jumat (1/5).
Namun, yang membuat aneh adalah, Jokowi memerintahkannya cuma melalui lisan saja, tanpa tertulis. Padahal idealnya, perintah atau Instruksi Presiden bisa punya kekuatan hukum jika tertulis.
Hal tersebut lah yang dilakukan mantan Presiden Susilo bambang Yudhoyono (SBY) ketika mengatasi konflik KPP vs Polri dalam kasus yang sama, yakni di tangkapnya Novel Baswedan oleh Polisi. Kala itu, SBY mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres).
“Harusnya seperti SBY. Panggil Kapolri lalu minta penjelasan, sehabis itu keluarkan instruksi. Presiden punya wewenang seperti tiu,” ujarnya Mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua kepada Okezone, Sabtu (2/5/2014).
Sayang, Jokowi tidak mau mencontoh kebaikan dari SBY tersebut. Makanya tak salah jika publik menilai Presiden dalam membela Novel Baswedan tidak menggunakan otak. Jika Jokowi menggunakan akal sehat dan pikiran yang jernih, mana mungkin cuma menggunakan lisan saja.
Selain itu, Prof. Yusril Ihza Mahendra -juga- merasa kaget dengan aksi Jokowi yang intervensi hukum terkait kasus Novel Baswedan. Untuk kesekian kalinya, Yusril "menyentil" Jokowi melalui laman Twitter. Berikut isi "sentilannya" dan selamat membaca.
***
"Kewenangan Aparatur Menegakkan Hukum Bersumber dari UU, Bukan dari Presiden" by @Yusrilihza_Mhd
1. Presiden bisa mempunyai kebijakan dalam penegakan hukum sebagai implementasi dari program Presiden
2. Namun kebijakan itu bersifat umum, bukan kasus demi kasus atau menyangkut orang2 tertentu
3. Penangangan perkara yg sdh menyangku kasus2 yg melibatkan orang2 tertentu sepenuhnya menjadi kewenangan aparatur penegak hukum
4. Kewenangan aparatur (polisi dan jaksa) dlm menegakkan hukum bersumber pada undang2, bukan bersumber dari Presiden
5. Walaupun secara struktural Kapolri dan Jaksa Agung dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden
6. Karena itu kalau Presiden melakukan tindak pidana, polisi dan jaksa berwenang untuk menyidik Presiden
7. Sebab itulah Presiden tidak bisa lakukan intervensi terhadap aparatur penegak hukum yg melaksanakan tugas dan kewenangannya
8. Kalau presiden bisa perintah aparatur penegak hukum agar seorang tersangka jangan ditahan, presiden juga bisa perintahkan sebaliknya
9. Karena itu Presiden tidak bisa campuri penegakan hukum dalam penangangan kasus2 yg kongkrit
10. Presiden juga tidak bisa intervensi penyelidikan, penyidikan atau penuntutan kasus2 yg kongkret
11. Waktu saya mewakili Presiden mengajukan dan membahas RUU Kejaksaan dan RUU Polri hal ini kami bahas mendalam dg DPR
12. Kedua RUU yang saya wakili pembahasannya di DPR itu sampai sekarang msh berlaku sbg UU Kejaksaan dan UU Polri
13. Demikian twt saya. Salam
***