Skip to main content

Licik, Hamas: Israel Gunakan Isu Armenia untuk Tutupi Kejahatan di Gaza


Hamas pada Rabu kemarin (13/5/2015) menyatakan bahwa anggota parlemen Israel yang mendesak pemerintah untuk secara resmi mengakui peristiwa 1915 sebagai genosida terhadap warga Armenia.

Dan langkah tersebut menurut Hamas sebagai upaya untuk menyembunyikan kejahatan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.

“Tuntutan oleh pembicara Knesset ke pemerintah Israel untuk secara resmi mengakui genosida Armenia bertujuan untuk menutupi kejahatan Israel terhadap Jalur Gaza, rakyat Palestina dan semua bangsa di wilayah ini,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

Dikatakan juga permintaan itu bertujuan untuk mengubah opini publik internasional melawan Turki, yang mendukung rakyat Palestina sejak lama, Anadolu Agency melaporkan dikutip Islampos.

Pada hari Selasa, anggota Knesset Israel, Edelstein dilaporkan mendesak pemerintah Israel untuk meninjau kembali posisinya dengan secara resmi mengakui adanya genosida Armenia.

Seperti diketahui, kejahatan yang di lakukan oleh Zionis Isreal di Palestina hampir sama dengan kejahatan yang di lakukan oleh Nazi Hitler. Hal tersebut disampaikan oleh Tayyib Recep Erdogan,

"Anak-anak Gaza tidak bisa merayakan Idul Fitri dan tewas dengan cara yang sangat mengenaskan, akibat tindakan pengecut Zionis-Israel  yang menyerang  sekolah, rumah, rumah sakit, kantor, dan masjid, serta tempat yang menjadi tempat berlindung warga Palestina" ucap Erdogan.

Oleh sebab itu, kejahatan tak bermoral  Zionis-Israel melakukan genosida (pembantaian) terhadap warga Palestina  di Gaza, mengingatkan kekejaman Holocaust oleh Adolf Hitler menurut Erdogan.

[Sal/IP/VI]

Popular posts from this blog

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,