Saat JK Alergi Bank Syariah, Indonesia Malah Butuh Ekonomi Alternatif Berbasis Syariah

Beberapa waktu yang lalu, dikabarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta istilah Arab di Bank Syariah di Indonesia di hapus atau di ganti.

Dilansir detikcom (10/03/2015 ), yang disampaikan oleh Ketua Umum DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Bambang Brodjonegoro yang juga menteri keuangan usai bertemu dengan JK di kantor Wapres, Kompleks Istana, Selasa (10/3/2015)

"Tadi Pak wapres juga arahannya supaya istilah instrumen yang sekarang pakai Bahasa Arab semua, mudarabah, wakalah itu bisa di-Indonesiakan. Supaya ini bunyinya adalah ekonomi Islam ala Indonesia bukan ala Timur Tengah," kata Bambang.

Akibatnya, JK pun menuai kritik dari publik. Sentimen JK terhadap istilah Arab dinilai tak rasional. Apatah lagi JK sendiri memakai nama dengan bahasa Arab, yakni Jusuf alias Yusuf.

Antinya JK terhadap istilah di Bank Syariah ternyata tidak membuat pertumbuhan Bank Syariah di tanah air meredup. Bahkan pertumbuhan memang dibutuhkan untuk memulihkan ekonomi Indonesia yang kini terpuruk di era pemerintahan Jokowi.

Dan memang tak bisa di pungkiri bahwa saat ini, kondisi ekonomi Indonesia sedang merosot sementara pengangguran meningkat. Karena itu dibutuhkan ekonomi alternatif.

Hal tersebut disampaiakan oleh Demikian disampaikan Direktur Utama Bina Sarana Informatika (BSI), Naba Aji Notoseputro, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 13/5), dilansir Rmol (13/5/15).

"Ekonomi syariah hadir memberikan solusi terhadap ekonomi bangsa. Ekonomi syariah saat ini harusnya yang kita kembangkan" ungkap Naba.

Karena itulah, lanjut Naba, BSI akan menggelar seminar dengan tema "Ekonomi Syariah Solusi Ekonomi Rakyat." Seminar itu akan dihadiri dua praktisi sekaligus akademisi ekonomi syariah, yakni CEO Alwayni Internasional Capital (AIC) Farouk Alwyn dan Direktur Bank Syariah Mandiri (BSM) Hanawijaya. [sal/rmol]

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog