Skip to main content

Jokowi Ajak Nonton Film Indonesia, Kok Malah Nonton Film Hollywood The Avengers?



Presiden Joko Widodo memborong 10 tiket untuk menonton film The Avengers: Age of Ultron bersama istrinya, Iriana di XXI, Solo Paragon Mal. Kesepuluh tiket tersebut digunakan Jokowi keluarga, ajudan dan sejumlah Paspampres.

"Pak Jokowi membeli 10 tiket seharga @ Rp 50 ribu untuk menonton di studio 4. Belinya tadi siang, tapi kami tidak tahu kalau yang beli itu untuk presiden," ujar Chief Marcom Paragon Mal Veronica Lahji kepada merdeka.com, Sabtu (2/5).

Sementara itu usai keluar dari Studio 4, Jokowi enggan berkomentar sepatah kata pun. Demikian juga saat ditanyakan tentang cerita film yang ditonton, Jokowi hanya membalas dengan senyuman.

"Maaf ini acara keluarga," ujar salah satu anggota Paspampres yang mengawal mantan wali kota Solo tersebut, demikian Merdeka (2/5) mengabarkan.

Diketahui bahwa film The Avengers: Age of Ultron adalah sebuah film fiksi alias bukan kisah nyata yang diproduksi oleh negara Asing (Hollywood). Padahal dulu, Jokowi di Peringatan Hari Film Nasional di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Senin (30/3/2015) pernah mengajak rakyat Indonesia untuk menonton film Indonesia.

Seperti dilansir detikcom (30/03/2015), Presiden Jokowi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menonton film Indonesia. ‎Film Indonesia harus menjadi tuan di rumah sendiri daripada film-film asing.

"Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia, sebelum nonton film dari luar nonton terlebih dahulu film Indonesia. Ayo nonton film Indonesia! " seru Jokowi dalam sambutan Peringatan Hari Film Nasional di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Senin (30/3/2015).

Jokowi menegaskan bahwa film Indonesia harus menjadi tuan di rumah sendiri. Jangan sampai film-film asing menguasai pasar film di Indonesia.

‎"Jangan sampai industri perfilman Indonesia tidak menguasai pasar. Tapi dari luar, hollywood, bollywood, Korea, Jepang yang menguasai pasar," imbuhnya.

Apa Jokowi sudah lupa dengan seruannya itu? Padahal tidak sampai dua bulan berlalu seruannya untuk menonton film Indonesia. Mengapa ketika di Solo (2 Mei 2015), Jokowi dan keluarga menonton film The Avengers: Age of Ultron buatan asing?

Oh, bisa jadi pada saat yang sama, tidak ada film Indonesia di tayangkan oleh XXI. Apa iya begitu? Fakta berkata tidak, ada film Indonesia yang berjudul "Toba Dreams" yang menurut informasi tayang mulai 30 April 2015 di bioskop. Dan, Wakil Presiden Jusuf Kalla dikabarkan sudah menonton film Toba Dreams dan memberikan pujian.

"Filmnya bagus dan luar biasa. Banyak sisi yang ditampilkan, ada sisi keteguhan, kepahlawanan, sisi cinta, humanisnya juga, harmoni agama. Ini misinya bagus, kompleks," ujar Jusuf Kalla kepada wartawan usai nobar film Toba Dreams di Djakarta Theater XXI, Jakarta Pusat, Kamis (30/4) malam.

Atau jika Jokowi tidak suka dengan film Toba Dreams, pastinya ada film Indonesia lainnya yang juga tayang, yang harus menjadi prioritas untuk di tonton sesuai dengan seruannya Jokowi dulu. Ini kok malah borong 10 tiket untuk menonton film Asing. Apakah Jokowi selain 'sales' Bolt, juga 'sales' film The Avengers? [sal]

***

Note: Silahkan cek pada laman 21cineplex.com untuk lihat jadwal film Indonesia di wilayah Solo, Surakarta.
Labels:

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...
Read more

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...
Read more

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...
Read more