Skip to main content

Mau Tanya Soal Buruh Ke Jokowi, Wartawan Wanita Di Cubit dan Di Lecehkan Orang Istana?


Media sebagai pilar demokrasi seharusnya mendapat penghargaan dari pemerintah. Anehnya, di era pemerintahan Jokowi hal tersebut tidak terjadi. Yang ada, selain media Islam di blokir, ada wartawan wanita (Wartawati) yang di cubit dan di bentak ketika hendak mengambil berita terkait presiden Jokowi. Meski yang mencubit bukan Jokowi, melainkan Albiner Sitompul selaku Kepala Biro Pers Istana, tetap saja cara tersebut mencerminkan kinerja pemerintahan Jokowi.

Atas kejadian tersebut, seperti dilansir Merdeka, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta mengecam Kepala Biro Pers Istana Albiner Sitompul karena mencubit dan melecehkan wartawan Suara.com, Wita Ayodya Putri saat melakukan peliputan peluncuran Program 35.000 MW oleh presiden Jokowi di Pantai Goa Cemara, Bantul, Senin (4/5).

Pada saat door stop, korban bermaksud menanyakan kepada Jokowi terkait dengan seorang buruh yang melakukan aksi bakar diri di GBK. Namun belum sempat bertanya, Kabiro Pers Istana menanyakan pada korban mau bertanya apa pada Jokowi. Saat tahu bahwa akan bertanya soal buruh yang bakar diri, dia membentak korban.

"Ngapain kok tanya-tanya soal buruh, tanya aja soal program ini," bentaknya.

Tidak hanya itu korban juga ditarik telinganya dan mengancam akan mencubit korban jika bertanya tentang buruh.

"Awas ya tak cubit kalau sampai tanya soal buruh," katanya sembari memegang pinggang korban hingga doorstop selesai.

Sementara itu korban hanya diam tanpa bisa melakukan apa-apa karena berada di bawah ancaman. Korban merasa malu karena diperlakukan semacam itu. Menanggapi kejadian tersebut ketua AJI Yogyakarta, Hendrawan Setiawan mengatakan perbuatan tersebut merupakan intimidasi dan mencoba menghalang-halangi kerja pers.

"Berdasarkan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Perbuatan itu jelas melanggar undang-undang," katanya, Selasa (5/5).

Dia pun meminta Kepala Biro Pers Istana Albiner Sitompul untuk meminta maaf secara tertulis kepada korban dan media tempatnya bekerja.

"Kami juga meminta Presiden Joko Widodo untuk mengganti Kepala Biro Pers istana dengan orang yang memahami UU Pers," tandasnya, demikian Merdeka mengabarkan.

Merespon tudingan yang merngarah kepadanya, Albiner Sitompul pun membantah. Berdasarkan laporan Kompas, Albiner menanggapi tudingan dan menyampaikan klarifikasinya. Ia meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Menurut dia, peristiwa yang terjadi tak seperti yang tertulis dalam kronologi AJI.

Albiner membantah menjewer Wita dan memegang pinggangnya.

"Saya sama sekali tidak menjewer, apalagi memegang pinggang jurnalis tersebut. Karena di samping tidak layak, juga tidak pantas," kata Albiner dalam pernyataan tertulisnya yang diterima wartawan.

Ia juga mengklarifikasi penilaian bahwa apa yang dilakukannya telah menghambat kerja jurnalistik, serta melakukan intimidasi.

"Saya tegaskan, sebagai Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi, saya sangat menghormati profesi wartawan. Oleh karena itu, saya mempermudah pekerjaan dengan memfasilitasi wawancara dan menyampaikan keinginan para wartawan kepada Presiden Joko Widodo," ujar dia.

Untuk mengungkap kebenaran memang tidak mudah. Namun jika ada bukti dan saksi semua bisa di tempuh jalur hukum. Misalnya, jika ada bekas cubit atau jewer di tubuh Wartawati tersebut, bisa dilakukan visum. Atau jika ada orang yang menyaksikan kejadian tersebut, bisa juga menjadi saksi.[sal]

Popular posts from this blog

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,