Skip to main content

Mau Tanya Soal Buruh Ke Jokowi, Wartawan Wanita Di Cubit dan Di Lecehkan Orang Istana?


Media sebagai pilar demokrasi seharusnya mendapat penghargaan dari pemerintah. Anehnya, di era pemerintahan Jokowi hal tersebut tidak terjadi. Yang ada, selain media Islam di blokir, ada wartawan wanita (Wartawati) yang di cubit dan di bentak ketika hendak mengambil berita terkait presiden Jokowi. Meski yang mencubit bukan Jokowi, melainkan Albiner Sitompul selaku Kepala Biro Pers Istana, tetap saja cara tersebut mencerminkan kinerja pemerintahan Jokowi.

Atas kejadian tersebut, seperti dilansir Merdeka, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta mengecam Kepala Biro Pers Istana Albiner Sitompul karena mencubit dan melecehkan wartawan Suara.com, Wita Ayodya Putri saat melakukan peliputan peluncuran Program 35.000 MW oleh presiden Jokowi di Pantai Goa Cemara, Bantul, Senin (4/5).

Pada saat door stop, korban bermaksud menanyakan kepada Jokowi terkait dengan seorang buruh yang melakukan aksi bakar diri di GBK. Namun belum sempat bertanya, Kabiro Pers Istana menanyakan pada korban mau bertanya apa pada Jokowi. Saat tahu bahwa akan bertanya soal buruh yang bakar diri, dia membentak korban.

"Ngapain kok tanya-tanya soal buruh, tanya aja soal program ini," bentaknya.

Tidak hanya itu korban juga ditarik telinganya dan mengancam akan mencubit korban jika bertanya tentang buruh.

"Awas ya tak cubit kalau sampai tanya soal buruh," katanya sembari memegang pinggang korban hingga doorstop selesai.

Sementara itu korban hanya diam tanpa bisa melakukan apa-apa karena berada di bawah ancaman. Korban merasa malu karena diperlakukan semacam itu. Menanggapi kejadian tersebut ketua AJI Yogyakarta, Hendrawan Setiawan mengatakan perbuatan tersebut merupakan intimidasi dan mencoba menghalang-halangi kerja pers.

"Berdasarkan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Perbuatan itu jelas melanggar undang-undang," katanya, Selasa (5/5).

Dia pun meminta Kepala Biro Pers Istana Albiner Sitompul untuk meminta maaf secara tertulis kepada korban dan media tempatnya bekerja.

"Kami juga meminta Presiden Joko Widodo untuk mengganti Kepala Biro Pers istana dengan orang yang memahami UU Pers," tandasnya, demikian Merdeka mengabarkan.

Merespon tudingan yang merngarah kepadanya, Albiner Sitompul pun membantah. Berdasarkan laporan Kompas, Albiner menanggapi tudingan dan menyampaikan klarifikasinya. Ia meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Menurut dia, peristiwa yang terjadi tak seperti yang tertulis dalam kronologi AJI.

Albiner membantah menjewer Wita dan memegang pinggangnya.

"Saya sama sekali tidak menjewer, apalagi memegang pinggang jurnalis tersebut. Karena di samping tidak layak, juga tidak pantas," kata Albiner dalam pernyataan tertulisnya yang diterima wartawan.

Ia juga mengklarifikasi penilaian bahwa apa yang dilakukannya telah menghambat kerja jurnalistik, serta melakukan intimidasi.

"Saya tegaskan, sebagai Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi, saya sangat menghormati profesi wartawan. Oleh karena itu, saya mempermudah pekerjaan dengan memfasilitasi wawancara dan menyampaikan keinginan para wartawan kepada Presiden Joko Widodo," ujar dia.

Untuk mengungkap kebenaran memang tidak mudah. Namun jika ada bukti dan saksi semua bisa di tempuh jalur hukum. Misalnya, jika ada bekas cubit atau jewer di tubuh Wartawati tersebut, bisa dilakukan visum. Atau jika ada orang yang menyaksikan kejadian tersebut, bisa juga menjadi saksi.[sal]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...