Skip to main content

Rakyat Indonesia Muak dengan "Republik Bohongan dan Lucu-lucuan", Akhirilah!


Usia pemerintahan Jokowi-JK sudah masuk bulan ketujuh. Ibarat orang mau melahirkan usia ini sudah matang. Namun sayang, pemerintahan masih banyak kejanggalan, seperti partai-partai pendukung pemerintahan bertindak seperti oposisi, sedangkan parpol yang menjadi oposisi malah menjadi pendukung.

"Banyak hal yang tidak sesuai, bahkan terkesan lucu. Perbedaan presiden dan wakil presiden dipermukaan sangat nampak kentara. Misalnya soal reshufle kabinet, keduanya terlibat dalam perbedaan yang mencolok. Soal Novel Baswedan juga.

Lalu, bangsa ini akan dibawa kemana jika tidak adanya kesamaan visi antara pemimpin," ujar Bambang Soesatyo di Cafe Komando saat peluncuran bukunya yang berjudul Republik Komedi 1/2 Presiden, (Minggu, 10/5).

Politisi Golkar itu menambahkan, kelucuan-kelucuan dalam mengelola negara semakin terlihat dari munculnya keppres bodong yang entah siapa yang salah, di Sekneg, Seskab atau bahkan pucuk pimpinannya.

"Republik-republikan ini harus segera diakhiri. Mumpung perjalanan pemerintahan masih panjang ke depan," cetusnya anggota Komisi III DPR RI itu.

Bamsoet, begitu ia disapa, juga menambahkan banyak keluhan yang makin menyeruak ke permukaan, utamanya dari dunia usaha. Sumber ketidakpastian tersebut, menurutnya, berasal dari kabinet kerja yang kerjanya hanya bikin heboh saja, perilakunya tidak bisa jadi panutan.

"Ini bukan kabinet kerja, tetapi kabinet heboh. Sejak awal pemerintahan muncul kehebohan dari perilaku menteri wanita yang merokok di depan umum. Lalu ada menteri yang bikin heboh dengan melompat pagar. Menteri yang mengeluarkan keputusan tentang PPP dan Golkar seenaknya saja," katanya.

"Ada menteri yang melarang rapat di hotel. Menteri melarang menjual bir. Tujuan dari kebijakanya sebetulnya baik, tetapi yang diburu pencitraan saja, sehingga terkesan tidak substansial," lanjutnya. [sal/Rmol]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...