Demokrat Bali : Pembangunan Ekonomi era SBY dengan Jokowi Beda Jauh

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta

Rasa tak puas terhadap kinerja pemerintahan presiden Jokowi di lampiaskan oleh warga Bali sembari membandingkan dengan prestasi pembangunan ekonomi di era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Warga Bali yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta mengkritik dan membandingkan komitmen antara Jokowi dan SBY soal kinerja pembangunan ekonomi.

Dilansir Inilah (15/5/15), Mudarta menilai, komitmen Presiden Jokowi terhadap pembangunan ekonomi Bali berbeda jauh kala SBY masih menjabat sebagai Presiden. Mudarta mengaku bukan bermaksud menyanjung Ketua Umumnya, baginya SBY memiliki komitmen nyata atas pembangunan ekonomi Bali.

"Buktinya adalah even berskala internasional seringkali digelar di Bali yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di era Jokowi belum ada even skala internasional yang digelar di Bali," ucap Mudarta, Kamis (14/5).

Ia menuturkan, sebagai kecintaanya terhadap Bali, pasca terpilih jadi Ketum, mantan presiden dua periode itu hari ini kembali berlibur ke Pulau Bali.

"Setibanya di Bali, SBY menyempatkan diri berbelanja cinderamata di pusat oleh-oleh Krishna. Hari pertama liburan, SBY juga menikmati sunset di Pantai Pandawa. Filosofi Pantai Pandawa itu dari Panca Pandawa, spiritnya adalah pemimpin itu yang bijak, santun, mensejahterakan masyarakat," ungkapnya.

Setelah puas menikmati keindahan matahari tenggalam di Pantai Pandawa, SBY bersama keluarga menyempatkan diri santap malam di Jimbaran.

"Itu juga bentuk komitmen beliau (SBY) terhadap ekonomi kerakyatan. Beliau berupaya dan berkomitmen menghidupkan ekonomi Bali di tengah lesunya perekonomian nasional dan Bali," pungkas Mudarta.

[sal]

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

maidanycom

Search This Blog