Skip to main content

[Ekonomi Terpuruk] JK Salahkan Ekonomi Global, Istana Salahkan SBY


Karena sibuk mencari kesalahan, akhirnya pemerintahan Jokowi berbeda pendapat soal apa yang jadi penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kwartal I 2015. Diketahui bahwa ekonomi Indonesia di kuartal I-2015 melambat menjadi 4,7%. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi turun pada titik rendah.

"QI 2011 pertumbuhan ekonomi sempat mencapai 6,48%, Q3 2014 turun 4,92% dan Q1 2015 turun menjadi 4,71%,” kata Kepala BPS Suryamin dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Selasa (5/5/2015).

Seperti tak yakin dengan kesalahan kinerja pemerintahan Jokowi, mencari-cari faktor lain untuk di jadikan "kambing hitam" pun dilakukan.

Adalah Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden (Wapres) masih saja menyalahkan efek dari ekonomi global.

Menurut JK, faktor utama yang menyebabkan perekonomian Indonesia lesu pada tiga bulan pertama di tahun 2015 adalah faktor perekonomian global yang tengah mengalami pelambatan.

"Akibat ekonomi menurun tentu punya efek. Itu pasti," pungkasnya seperti dilansir okezone.

Anehnya, pernyataan JK tak seirama dengan Staf Kepresidenan Istana yang cendrung menyalahkan pemerintahan masa lalu, yaitu pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi kambing hitam.

"Tanpa banyak orang tahu, Pak Jokowi mewarisi ekonomi yang lambat. Mengubah pertumbuhan ekonomi itu tidak gampang. Jadi terbukti sudah usaha macam ini itu, tapi anggaran belum terlalu efektif, belum optimal, sehingga perlambatan jadi makin kelihatan. Jadi ini sampai bulan Maret," kata Deputi Kepala Staf Kepresidenan, Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/5/2015), dilansir detikcom

Kalau sudah begini yang terjadi, rakyat bisa dengan jeli bisa menilai bahwa pemerintahan Jokowi-JK memang suka menyalahkan faktor eksternal tanpa mau menilai kinerja pemerinatahan kedalam. Kalau pun memang mau menyalahkan pihak luar, harusnya kompak atau seirama, bukan berbeda pendapat. Kan gak lucu jadinya. [sal]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...