"Bukti Merakyat" Jokowi di Papua Akan Dikawal 6.000 Tentara

Sekitar 6.000 personel TNI-Polri akan mengamankan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada 8-11 Mei 2015. Panglima Komando Daerah Militer XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Fransen Siahaan mengatakan, angka itu dari dari 3.260 prajurit TNI di bawah Kodam XVII Cenderawasih dan 2.700 polisi dari Polda Papua dan Papua Barat.

Fransen mengatakan, personel akan disebar di lokasi yang akan dikunjungi Presiden, yakni Sentani, Kota Jayapura, dan Merauke, di Provinsi Papua, serta Manokwari dan Kota Sorong di Papua Barat. Lokasi kunjungan terbanyak berada di Kota Jayapura dan Sentani,elas Fransen usai memimpin serah terima jabatan perwira Kodam XVII Cenderawasih di Makodam Cenderawasih, Selasa (5/5/2015).

Setiba di Sentani, Jumat (8/5/2015), Presiden akan meninjau pembangunan Pasar Pharaa yang peletakan batu pertamanya dilakukan akhir Desember 2014 lalu. Selanjutnya pada Sabtu (9/5/2011), Presiden akan meresmikan kabel fiber optik bawah laut PT Telkom, mengunjungi Pasar Hamadi Entrop, meninjau Jembatan Holtekam, meninjau Kampus IPDN di Bumi Perkemahan Waena, dan melakukan peletakan batu pertama pembangunan fasilitas PON XX.

Setelah kegiatan tersebut, Presiden akan langsung terbang ke Merauke untuk melakukan panen raya bersama petani di Bapeko. Jika memungkinkan, Presiden akan langsung terbang ke Biak berganti pesawat.

Jika tidak, mungkin bermalam di Merauke,ungkap Fransen. Keesokan harinya, di Manokwari Papua Barat, Presiden Jokowi akan meninjau pembangunan industri petrokimia dan pembangunan pembangkit listrik proyek Tangguh di Bintuni.

Pada hari Senin (11/5/2015) akan melanjutkan lawatan ke Sorong untuk meresmikan kabel fiber optik PT Telkom dan peresmian Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN),jelas Fransen.

Terkait adanya suara sumbang penolakan kedatangan Presiden ke Papua, menurut Fransen, hal ini tidak akan mengubah rencana Kepala Negara. Jika ada upaya mengganggu kunjungan tersebut, Fransen mengaku akan menindak tegas.

Tidak ada toleransi jika ada yang mencoba mengganggu kunjungan Presiden ke Papua dan Papua Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemerintah kabupaten dan provinsi menindaklanjuti program dari pemerintah pusat, ungkap Fransen.(Baca, Kecewa, Forum Geraja Papua Tolak Kedatangan Jokowi)

Diterjunkannya personel TNI besar-besaran di Papua untuk mengamankan Jokowi mengisyaratkan jiak sosok ini memang bukan presiden pilihan rakyat, karena dianggap banyak musuhnya. Jika Jokowi benar-benar presiden pilihan rakyat maka dia tidak perlu takut dengan rakyatnya sendiri.(rz/eramuslim)

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog