Mensos Tiru Swedia Berantas Prostitusi, Ahok Tiru Filipina Sertifikasi Prostitusi

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengharapkan Indonesia bisa mencontoh Swedia dalam upaya menurunkan angka dan peminat prostitusi.

"Angka prostitusi di Swedia bisa turun sampai 75 persen, dan laki-laki peminatnya turun sampai 80 persen dalam tiga tahun," kata Mensos di Tapin, Kalimantan Selatan, Ahad (3/5), dalam kunjungan kerjanya sekaligus menghadiri peringatan Harlah Ke-69 Muslimat NU se Kalimantan Selatan dan konferensi Cabang Muslimat NU Kabupaten Tapin 2015

Mensos mengatakan saat ini penanganan prostitusi di Swedia menjadi contoh. Dia mengatakan, turunnya angka prostitusi di negara tersebut karena memberikan hukuman yang cukup berat bagi orang yang menggunakan jasa prostitusi.

"Kita berdoa, masa di Swedia bisa kita tidak bisa," kata Mensos seraya mengajak tokoh agama dan ulama untuk berdoa bersama, demikian dilansir Republika.

Ide Mensos sangat berbeda dengan ide Ahok dalam mengatasi masalah prostitusi. Jika Mensos akan mencontoh Swedia, Ahok di kabarkan akan mencontoh Filipina, yakni PSK akan di beri sertifikat dan ada apartemen khusus.

Dilansir Merdeka, Ahok mewacanakan untuk membangun apartemen khusus untuk melakukan praktik prostitusi. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pihaknya akan melakukan pendataan penduduk apartemen yang ada di Jakarta.

"Ini juga akan kami lakukan penelitian soal idenya dari Pak Gubernur, adalah tower yang mana dilegalkan (prostitusi) di situ untuk urusan-urusan itu," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/4).

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini menegaskan, nanti PSK yang tinggal di apartemen ini akan mendapatkan sertifikat khusus, sehingga dapat membedakan mana warga yang berprofesi sebagai PSK.

"Kalau biasa ada 1 apartemen yang memang berizin profesi itu (PSK). Dia dikasih sertifikat gitu. Sertifikat seperti di Filipina. Jadi kalau dia memang profesinya itu. Dia punya sertifikat. Saya praktik begini karena saya punya sertifikat," kata Saefullah.

Nah, kenegara mana Indonesia harus belajar mengatasi masalah Prostitusi? Ke Filipina seperti ide Ahok atau ke negara Swedia seperti ide Menteri Sosial? [sal]

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog