Skip to main content

Pilkada Depok, Gerindra & PKS Kompak Siapkan Dua Nama



Kota Depok siap menggelar pemilikan kepala daerah (Pilkada) serentak, pada Desember 2015. Beberapa partai politik pun mulai memunculkan sejumlah nama, sebagai jago yang akan diusung sebagai Wali Kota Depok berikutnya.

Seperti yang dilakukan Partai Gerindra, di mana membentuk "Tim Sepuluh", untuk menyiapkan dua nama dalam Pilkada Depok. Keduanya nama itu yakni Yetty Wulandari (Wakil Ketua DPRD Depok) dan Pradi Supriatna (Ketua DPC Gerindra Depok).

"Kami sudah siap bentuk tim sepuluh, untuk bangun komunikasi politik dan Partai Gerindra siap meramaikan peserta Pilkada. Kami bertekad, kami harus yakin optimis menangkan Pilkada," tegas Hamzah, Politisi Partai Gerindra Depok Hamzah.

Hamzah menjelaskan, nuansa pemilihan Presiden (Pilpres), masih terasa dan tak menutup kemungkinan, adanya koalisi di antara partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

Ia mengklaim pihaknya intens melakukan komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). "Tapi karena kita menang, sembilan kursi harus dari Gerindra, calon Wali Kotanya kami harus leader. Awal Juni kami siap deklarasi," sambungnya.

Sementara itu, PKS memberi sinyal jika sebelumnya sudah ada tiga nama yakni Suparyono (Wakil Ketua DPRD Depok), Imam Budi Hartono (Mantan Anggota DPRD Jawa Barat), serta Wakil Walikota Depok Idris Abdul Shomad, kini mengerucut ke dua nama.

Nama Idris Abdul Shomad kemungkinan tersingkir dan dirinya tengah menjajaki komunikasi politik dengan partai lain, semisal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP. "PDIP atau partai mana pun, siapa pun siap, selama dalam kemampuan saya," timpal Idris.

"Siapa pun itu memang bisa jadi tiket kendaraan. Secara struktur dengan PDIP belum ada komunikasi. Mungkin punya pertimbangan dengan survei yang tinggi. Namun komunikasi semua sudah dilakukan termasuk Partai Demokrat, PPP, PKS, Partai Golkar juga kan lagi konsolidasi internal, serta dengan PAN," tandasnya. [okezone]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...