Skip to main content

Ada-ada saja, FPI Bikin Ulah Lagi di Lokasi Longsor Pangalengan



Bukan FPI namanya kalau tidak bikin ulah. Ormas yang bermarkaz di jalan Petamburan III Jakarta ini memang terkenal kerap bikin heboh dengan aksi-aksinya. Kali ini mereka tertangkap kamera sedang membuat ulah di lokasi bencana longsor Pangalengan Jawa Barat.

Sekelompok orang dengan memakai atribut FPI terlihat sibuk mondar-mandir di lokasi longsor. Ada yang membawa sekop. Ada pula yang menenteng pacul di tangan. Sorotan mata mereka tajam. Menatap serius ke area bencana.

Dengan dikomando seorang pria, tiba-tiba mereka langsung terjun ke lokasi longsor. Aneh, padahal di sana tidak ada jablay. Tidak ada perjudian. Tidak ada penjual miras. Juga tidak ada perbuatan maksiat lain yang biasa menjadi obyek pemberantasan FPI. Lalu untuk apa di sana?

Ternyata Laskar FPI tersebut sedang melakukan Aksi Kemanusiaan. Membantu aparat mencari korban yang tertimbun longsor, mengevakuasi serta membantu para pengungsi korban bencana longsor Pangalengan.

Dua hari setelah longsor terjadi pada Selasa (5/5/2015) laskar FPI dari Bandung langsung meluncur ke lokasi. Mereka membuat posko kemanusiaan untuk mengkoordinasi relawan dan bantuan.

Sampai hari ini Laskar masih ada di lokasi. Rencananya, mereka akan bertahan hingga Rabu depan, mengingat masih ada tiga korban lagi yang belum ditemukan jasadnya.

Sebelumnya diberitakan, telah terjadi longsor di Bukit Bedil, Pangalengan Kabupaten Bandung, Selasa (5/5/2015). Korban meninggal yang berhasil ditemukan sampai Sabtu kemarin (9/5/2015) sebanyak enam orang.

(Tim News FPI)

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...