Racuni Bibi Sendiri, Kim Jong-un Dilaporkan

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dilaporkan telah memerintahkan pejabat senior pemerintahannya untuk meracuni bibinya sendiri tahun lalu.

Informasi itu dibocorkan seorang mantan pejabat Korut kepada CNN, Senin (11/5).

Kim memberikan perintah untuk membunuh bibinya, Kim Kyong Hui, pada Mei 2014, hanya beberapa bulan setelah Kim mengeksekusi pamannya, Jang Song-thaek, kata mantan pejabat senior Korut yang identitasnya dirahasiakan.

Pernyataan ini menjawab spekulasi mengenai keberadaan bibinya yang menghilang sejak September 2013 setelah suaminya kehilangan jabatannya sebagai tangan kanan Kim Jong-un.

"Kim Kyong-hui sangat marah atas kematian suaminya," kata sumber tersebut.

"Dia menghilang dari publik. Para aparat berjaga-jaga di rumahnya dan dia menghabiskan berbulan-bulan menyatakan kemarahannya."

Paman Kim dibunuh pada Desember 2013 di sebuah ruang bawah tanah setelah diduga menyarankan pembangunan ekonomi berskala besar dibandingkan membangun kolam renang dan resor ski yang diinginkan Kim, menurut sumber itu.

Sekitar 30 penasihat dan pembantu Kim kemudian dieksekusi. Sebagian dari mereka menjalani eksekusi mati dengan menghadapi penembak jitu.

Kim telah mengeksekusi mati 15 pejabat senior pada 2015, menurut sumber intelijen Korea Selatan seperti dilansir CNN.

"Berbagai laporan itu adalah fitnah yang jahat," kata Park Yong-chol, wakil direktur Republik Demokrasi Rakyat Korea bagi Penelitian untuk Reunifikasi Nasional.

"Sangat normal bagi negara manapun menghukum dan mengeksekusi pihak yang berseteru," tambahnya.

Febriamy Hutapea/FEB/Beritasatu
NY Daily News, CNN

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog