Skip to main content

Makin Rame, Kaukus Penyelamat Demokrat Ancam Gelar Kongres Tandingan


Kaukus Penyelamat Partai Demokrat mengancam akan menggelar kongres tandingan sebagai reaksi atas pengabaian protes dari sejumlah dewan pimpinan cabang yang pimpinannya diberhentikan oleh pusat.

"Kalau sampai pelaksanaan kongres tidak ada tanggapan terhadap protes kami, maka tidak menutup kemungkinan digelar kongres tandingan," ujar Sekretaris KPPD M Eksan kepada wartawan di Surabaya, Minggu (10/5/2015) malam.

KPPD memprotes kebijakan Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan usai memberhentikan pengurus DPC menjelang kongres yang dinilainya sewenang-wenang dan tidak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat. "Kami telah menyampaikan protes ke DPP, akan tetapi suara kami tidak didengarkan dan digubris," ucap mantan Ketua DPC Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah tersebut.

Menurut dia, seluruh surat pemberhentian 161 DPC dan pengangkatan pelaksana tugas (Plt) tidak sah dan karenanya harus batal demi hukum. "Kami harapkan kongres bisa mengoreksi keputusan Syarif Hasan agar dipulihkan sebelum dimulai. Kongres terancam ilegal kalau tidak mengikutsertakan kami sebagai peserta karena memiliki hak suara," ucapnya.

Sementara itu, KPPD juga mengaku kecewa karena tidak diperkenannya menggelar temu kangen dan silaturahim di salah satu hotel yang menjadi lokasi penginapan peserta kongres di kawasan Jalan Mayjen Sungkono Surabaya, Minggu malam.

"Sebenarnya Minggu malam KPPD mengadakan silaturahim dan menyikapi kongres. Tapi saat kami sore datang di hotel, ruangan sudah ditutup dan diberi garis larangan masuk," kata Juru Bicara KPPD Basuki.

Secara organisasi, lanjut dia, pihaknya mengaku cinta Demokrat dan merasa memiliki partai karena sudah menjadi kader sejak lama, sekaligus turut mendeklarasikan berdirinya Partai Demokrat di wilayahnya masing-masing. Pihaknya juga mengancam tetap mendatangi arena kongres di Hotel Shangri-la Surabaya untuk proses registrasi pada Senin, 11 Mei 2015. [sal/okezone]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...