Video Wawancara Jokowi Saat Pilpres 'Janji Penguatan KPK' Bikin Ngakak

Jika kita kenang masa Pilpres 2014 lalu, maka, akan kita temukan banyak kejadian yang ada. Apakah kejadian yang membuat kita emosi atau yang lain.

Tentunya, bukan saja luapan emosi yang terjadi. Toh, tak sedikit rakyat yang mengabadikan kejadian unik bahkan menggelitik.

Nah, isu "Penguatan KPK" adalah jualan mereka yang bertarung di Pilpres 2014 kemarin. Adalah Jokowi yang kini menjadi Presiden pernah berjanji soal penguatan KPK tersebut. Dan berikut adalah cuplikan ulasan dan videonya yang berhasil di kutip dari laman Piyungan. Kabarnya, video tersebut membuat ngakak, betulkah? Selamat menyaksikan.

KPK ohhh.... KPK... nasibmu di era Presiden Jokowi makin tak menentu.

Padahal saat Pilpres, Jokowi saat itu menebar JANJI untuk KPK setinggi langit.

Berikut Wawancara Jokowi dengan NET TV saat Pilpres [Pliiiiisss... ketawanya jangan keras-keras saat menonton videonya :D]

Host TV: Bagaimana rencana Anda terkait dengan KPK yang selama ini merasa jumlah penyidik saja terseok-seok?

Jokowi: Ini masalah komitmen. Kita berkomitmen: penguatan KPK harus riil. Penguatan KPK harus riil..

Host TV: Seperti apa?

Jokowi: Tambah anggarannya. Dalam hitungan kami, kalau ekonomi tumbuh diatas 7%, bisa 10x lipat. Kemudian penyidiknya juga tambah. Kurang berapa, kurang 1000 penyidik? tambah 1000 penyidik. Memang harus tegas! Kalau kita mau serius ya memang harus seperti itu jangan ragu dan basa-basi. Harus tegas!

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog