Skip to main content

Kecewa, Forum Gereja Papua Tolak Kedatangan Jokowi Lagi



Kalangan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Oikumenis Gereja Papua menyatakan menolak kehadiran Presiden Joko Widodo, yang akan kembali berkunjung ke Bumi Cendrawasih itu pada 10 Mei mendatang. Penolakan ini sebagai buntut buruknya konsistensi Jokowi terhadap aktivitas pelanggaran HAM dan sejumlah aksi kekerasan lainnya di Papua.

"Kami menolak kedatangan Presiden Joko Widodo ke Papua. Kami tidak melihat ada manfaat dari kunjungan kepala negara," ujar keterangan tertulis Forum Gereja Papua yang ditandatangani oleh Pendeta Benny Giay, Pendeta Dorman Wandikmbo dan Frederika Korain kepada VIVA.co.id, Selasa 5 Mei 2015.

Dari laporan warga ke forum gereja, diketahui seluruh warga Papua mengaku tertekan dengan sejumlah aksi petugas keamanan di daerah itu. Belum lama ini, pada 1 Mei 2015, hari yang sedianya dinamakan hari 'integrasi', justru diwarnai oleh aksi penangkapan dan penahanan serta penyiksaan ratusan warga di Merauke, Manokwari dan Jayapura.

Tak cuma itu, pada 29 April 2015 di Nabire, tiga orang yang diduga aktivis Organisasi Papua Merdeka, telah dilaporkan dibunuh dan hingga kini tak diketahui pasti penyebabnya.

"Represi yang berlangsung terus menerus di Papua nampaknya memang sengaja dikondisikan oleh pihak keamanan. (Sepertinya) dalam rangka mencapai tujuan tertentu," tulis Benny Giay.

Sebab itu, forum ini tetap bersikukuh menolak kehadiran Jokowi ke Papua. Selain akumultif dari kekecewaan, sikap dan keputusan Jokowi menunjuk Polri menyelidiki kekerasan Paniai yang sebelumnya diduga ditengarai oleh Polri, menjadi bukti konkrit bahwa Presiden tak memperhatikan aspirasi Papua.

"Sikap Presiden hanya memelihara Papua jadi situs kekerasan terus menerus," ujarnya, demikian Viva mengabarkan.

Popular posts from this blog

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,