Skip to main content

Kecewa, Forum Gereja Papua Tolak Kedatangan Jokowi Lagi



Kalangan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Oikumenis Gereja Papua menyatakan menolak kehadiran Presiden Joko Widodo, yang akan kembali berkunjung ke Bumi Cendrawasih itu pada 10 Mei mendatang. Penolakan ini sebagai buntut buruknya konsistensi Jokowi terhadap aktivitas pelanggaran HAM dan sejumlah aksi kekerasan lainnya di Papua.

"Kami menolak kedatangan Presiden Joko Widodo ke Papua. Kami tidak melihat ada manfaat dari kunjungan kepala negara," ujar keterangan tertulis Forum Gereja Papua yang ditandatangani oleh Pendeta Benny Giay, Pendeta Dorman Wandikmbo dan Frederika Korain kepada VIVA.co.id, Selasa 5 Mei 2015.

Dari laporan warga ke forum gereja, diketahui seluruh warga Papua mengaku tertekan dengan sejumlah aksi petugas keamanan di daerah itu. Belum lama ini, pada 1 Mei 2015, hari yang sedianya dinamakan hari 'integrasi', justru diwarnai oleh aksi penangkapan dan penahanan serta penyiksaan ratusan warga di Merauke, Manokwari dan Jayapura.

Tak cuma itu, pada 29 April 2015 di Nabire, tiga orang yang diduga aktivis Organisasi Papua Merdeka, telah dilaporkan dibunuh dan hingga kini tak diketahui pasti penyebabnya.

"Represi yang berlangsung terus menerus di Papua nampaknya memang sengaja dikondisikan oleh pihak keamanan. (Sepertinya) dalam rangka mencapai tujuan tertentu," tulis Benny Giay.

Sebab itu, forum ini tetap bersikukuh menolak kehadiran Jokowi ke Papua. Selain akumultif dari kekecewaan, sikap dan keputusan Jokowi menunjuk Polri menyelidiki kekerasan Paniai yang sebelumnya diduga ditengarai oleh Polri, menjadi bukti konkrit bahwa Presiden tak memperhatikan aspirasi Papua.

"Sikap Presiden hanya memelihara Papua jadi situs kekerasan terus menerus," ujarnya, demikian Viva mengabarkan.

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...