Skip to main content

Waduh! Ketua DPP PAN: Maraknya Prostitusi "Online", Dampak Buruk Kinerja Jokowi


Maraknya praktik prostitusi online serta kasus-kasus narkoba, tidak terlepas dari dampak buruknya kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

"Kesulitan ekonomi yang makin parah dialami rakyat, membuat praktik kejahatan sulit terbendung karena orang terdesak dengan hidupnya. Praktik prostitusi online serta kasus-kasus narkoba terjadi, salah satunya karena faktor kesulitan ekonomi yang dialami oleh rakyat kita," kata Ketua DPP PAN, Noviantika Nasution, di Jakarta, Senin (11/5).

Ia meminta Presiden Jokowi harus bisa segera memperbaiki kondisi pemerintahannya, terutama di bidang perekonomian yang cenderung terus merosot.

"Presiden Jokowi jangan takut mengganti menterinya yang tak mampu menjalankan tugasnya secara baik," kata mantan anggota DPR periode 1999-2004.

Menurutnya, kinerja pemerintah dalam tujuh bulan ini, sangat tidak menggembirakan di hampir semua bidang. Hal itu, katanya, juga dibuktikan oleh berbagai survei yang dilakukan lembaga-lembaga survei.

Di bidang politik, kata Noviantika, berbulan-bulan pemerintahan Jokowi diombang-ambing oleh konflik ketidakpastian pencalonan kapolri, sementara saat ini berlanjut dengan ketidakpastian kinerja di Kementerian Olahraga terkait kebijakan soal PSSI.

Kemerosotan di bidang ekonomi yang paling dirasakan, kata Noviantika, di mana harga-harga yang makin mahal, membuat hidup rakyat semakin terhimpit.

"Situasi ini tak bisa dibiarkan, karena akan berdampak lebih parah pada aspek yang lain," ujar Noviantika, yang juga pernah lama menjadi politisi PDIP.

Penggantian anggota kabinet yang tak becus bekerja, menurut Noviantika, sebagai langkah yang tak bisa dielakkan demi memulihkan kinerja pemerintahan Jokowi-JK. [sal/beritasatu/suarapembaruan]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...