Skip to main content

Waduh! Ketua DPP PAN: Maraknya Prostitusi "Online", Dampak Buruk Kinerja Jokowi


Maraknya praktik prostitusi online serta kasus-kasus narkoba, tidak terlepas dari dampak buruknya kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

"Kesulitan ekonomi yang makin parah dialami rakyat, membuat praktik kejahatan sulit terbendung karena orang terdesak dengan hidupnya. Praktik prostitusi online serta kasus-kasus narkoba terjadi, salah satunya karena faktor kesulitan ekonomi yang dialami oleh rakyat kita," kata Ketua DPP PAN, Noviantika Nasution, di Jakarta, Senin (11/5).

Ia meminta Presiden Jokowi harus bisa segera memperbaiki kondisi pemerintahannya, terutama di bidang perekonomian yang cenderung terus merosot.

"Presiden Jokowi jangan takut mengganti menterinya yang tak mampu menjalankan tugasnya secara baik," kata mantan anggota DPR periode 1999-2004.

Menurutnya, kinerja pemerintah dalam tujuh bulan ini, sangat tidak menggembirakan di hampir semua bidang. Hal itu, katanya, juga dibuktikan oleh berbagai survei yang dilakukan lembaga-lembaga survei.

Di bidang politik, kata Noviantika, berbulan-bulan pemerintahan Jokowi diombang-ambing oleh konflik ketidakpastian pencalonan kapolri, sementara saat ini berlanjut dengan ketidakpastian kinerja di Kementerian Olahraga terkait kebijakan soal PSSI.

Kemerosotan di bidang ekonomi yang paling dirasakan, kata Noviantika, di mana harga-harga yang makin mahal, membuat hidup rakyat semakin terhimpit.

"Situasi ini tak bisa dibiarkan, karena akan berdampak lebih parah pada aspek yang lain," ujar Noviantika, yang juga pernah lama menjadi politisi PDIP.

Penggantian anggota kabinet yang tak becus bekerja, menurut Noviantika, sebagai langkah yang tak bisa dielakkan demi memulihkan kinerja pemerintahan Jokowi-JK. [sal/beritasatu/suarapembaruan]

Popular posts from this blog

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,