Skip to main content

Rezim Mesir Paksa 56 Pengungsi Palestina "Balik ke Suriah atau Penjara"


Pemerintah Mesir masih menahan sejumlah pengungsi Palestina dari Suriah. Mereka di dakwa sebagai pendatang ilegal diubah menjadi pengungsi perang oleh Pengadilan Umum Mesir.

Dalam laprorannya, Kelompok Kerja Palestina Suriah hari ini Ahad (10/5) menegaskan, sebanyak 56 pengungsi Palestina masih ditahan oleh pemerintah Mesir setelah mereka berusaha masuk ke Italia melalui pantai Turki pada 25 Januari lalu. Mereka menjadi korban dari penyelundup yang meninggalkan mereka di salah satu pulau di lepas pantai Mesir kemudian mereka ditangkap.

Sebelumnya, keamanan Mesir membebaskan semua tahanan Suriah dan masih menahan 56 warga Palestina setelah semua negara tetangga Suriah menolak mereka. Mereka dipaksa memilih antara kembali ke Suriah atau dipenjara.

Sementara itu, diketahui bahwa kondisi terakhir pengungsi Palestina di Suriah masih mengerikan. Seorang pengungsi Palestina Ahmad Mujbil dari kamp Khan Syekh di perkampungan Damaskus gugur akibat siksaan sehingga jumlah korban karena penyiksaan di penjara Suriah mencapai 386 orang.

Belum lagi serangan dan roket dijatuhkan. Malam jumlah lalu terjadi bentrokan sengit antara pasukan Basyar Asad dengan ISIS serta Jabhah Nushrah di poros jalan Yarmoyk dan jalan 30.

Kondisi kemanusiaan warga Yarmouk juga sangat memprihatikan karena kebutuhan bahan pokok tidak terpenuhi dan obat-obatan juga berkurang. Air bersih sudah terputus di sana sejak 242 hari, listrik putus sejak 751 hari.

Melihat kejadian terkini di Suriah, 56 Pengungsi Palestina yang kini di tahan di Mesir memang berada pada posisi dilematis. Jika mau pulang ke Suriah, sama saja dengan bunuh diri. Lantaran di Suriah situasinya masih dalam kondisi perang. Sementara jika mereka menolak pulang ke Suriah, maka rezim Mesir akan memenjarakan mereka. Sungguh pilihan yang menyakitkan. [sal/infopalestina]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...