Skip to main content

Aduh! Wartawan Pemprov DKI Jakarta Tak Digaji 5 Bulan


Tak hanya PNS di lingkungan Provinsi DKI Jakarta yang tak digaji, kini giliran wartawan yang berada di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika DKI Jakarta yang merasakan hal tersebut.

Mirisnya lagi, mereka sudah tidak digaji selama lima bulan belakangan ini. Tak sedikit dari mereka yang belum dibayarkan gajinya, harus rela menjual harta bendanya.

JK (26), salah satu wartawan beritajakarta.com mengatakan untuk menghidupi dirinya selama 5 bulan terakhir terpaksa harus meminjam dari anggota keluarganya yang lain.

Diketahui, banyaknya kebutuhan untuk pencarian berita membuat dia dan sejumlah rekan lainnya berada dalam kondisi memprihatinkan.

"Saya terpaksa berutang sejauh ini. Kebutuhan di lapangan untuk mencari berita begitu besar, sedangkan pemasukan sama sekali tidak ada," ungkapnya saat dikonfirmasi oleh VIVA.co.id, di Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Mei 2015.

Mereka berharap agar kantor tempatnya bernaung yakni media pemerintah DKI Jakarta agar segera bisa melakukan pembayaran gaji karyawan. Waktu yang sudah mencapai 5 bulan mereka nilai sudah cukup untuk tidak digaji.

"Kalau mau kerja kan kita butuh makan, butuh transportasi, butuh biaya komunikasi, kalau terus-terusan tanpa kepastian seperti ini saya yakin rekan-rekan yang lain akan tumbang semua," jelasnya.

Selain itu, JP(32), wartawan lainnya mengaku terpaksa meminjam sejumlah uang dari mertuanya. Bahkan tak sedikit sanak saudaranya menyarankan dirinya untuk mencari pekerjaan ditempat lain.

"Keluarga minta saya agar cari pekerjaan lain, soalnya saya sudah beberapa kali meminjam. Bahkan tak jarang saya bertengkar dengan istri terkait hal tersebut," kata dia. [Vivanews]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...