Skip to main content

Aduh! Wartawan Pemprov DKI Jakarta Tak Digaji 5 Bulan


Tak hanya PNS di lingkungan Provinsi DKI Jakarta yang tak digaji, kini giliran wartawan yang berada di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika DKI Jakarta yang merasakan hal tersebut.

Mirisnya lagi, mereka sudah tidak digaji selama lima bulan belakangan ini. Tak sedikit dari mereka yang belum dibayarkan gajinya, harus rela menjual harta bendanya.

JK (26), salah satu wartawan beritajakarta.com mengatakan untuk menghidupi dirinya selama 5 bulan terakhir terpaksa harus meminjam dari anggota keluarganya yang lain.

Diketahui, banyaknya kebutuhan untuk pencarian berita membuat dia dan sejumlah rekan lainnya berada dalam kondisi memprihatinkan.

"Saya terpaksa berutang sejauh ini. Kebutuhan di lapangan untuk mencari berita begitu besar, sedangkan pemasukan sama sekali tidak ada," ungkapnya saat dikonfirmasi oleh VIVA.co.id, di Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Mei 2015.

Mereka berharap agar kantor tempatnya bernaung yakni media pemerintah DKI Jakarta agar segera bisa melakukan pembayaran gaji karyawan. Waktu yang sudah mencapai 5 bulan mereka nilai sudah cukup untuk tidak digaji.

"Kalau mau kerja kan kita butuh makan, butuh transportasi, butuh biaya komunikasi, kalau terus-terusan tanpa kepastian seperti ini saya yakin rekan-rekan yang lain akan tumbang semua," jelasnya.

Selain itu, JP(32), wartawan lainnya mengaku terpaksa meminjam sejumlah uang dari mertuanya. Bahkan tak sedikit sanak saudaranya menyarankan dirinya untuk mencari pekerjaan ditempat lain.

"Keluarga minta saya agar cari pekerjaan lain, soalnya saya sudah beberapa kali meminjam. Bahkan tak jarang saya bertengkar dengan istri terkait hal tersebut," kata dia. [Vivanews]

Popular posts from this blog

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,