Skip to main content

Peningkatan di Era Jokowi-JK, Jumlah Pengangguran RI Meningkat 300.000 Orang



Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Februari 2015, dari 128,3 juta angkatan kerja, sekitar 7,45 juta orang diantaranya masih dalam posisi menganggur (belum diserap oleh pasar kerja), sedangkan 120,85 juta orang sudah bekerja. Angka pengangguran tersebut meningkat jika dibandingkan pada Februari 2014 dari 125,32 juta angkatan kerja, sekitar 7,15 juta orang diantaranya menganggur dan 118,17 juta orang sudah bekerja.

Kepala BPS, Suryamin mengatakan selama setahun terakhir tingkat pengangguran terbuka (TPT) meningkat dari 5,7 persen menjadi 5,18 persen. Dan jumlah penganggur bertambah sebanyak 300 ribu jiwa.

"Ini karena perlambatan ekonomi juga mempengaruhi peningkatan pengangguran," ujar Suryamin di kantor BPS Jakarta, Selasa (5/5).

Lebih lanjut dikatakan dia, pada Februari 2015 TPT terendah ada pada penduduk berpendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 3,16 persen, sementara TPT tertinggi pada jenjang pendidikan SMK sebesar 9,05 persen.

"Dalam setahun terkahir, TPT yang mengalami peningkatan yaitu pendidikan SMK (1,84 poin), Diploma I/II/III (1,62 poin), dan Universitas (1.03 poin)," jelas dia.

Sementara itu, kualitas tenaga kerja didominasi pekerja berpendidikan rendah (SMP ke bawah) yaitu mencapai 76,1 juta orang (62,95 persen). Sedangkan pekerja berpendidikan tinggi (Diploma dan Universitas) hanya sekitar 13,1 juta orang (10,89 persen).

"Artinya dalam setahun terakhir penduduk bekerja berpendidikan rendah turun dari 64,63 persen menjadi 62,95 persen, sedangkan penduduk bekerja berpendidikan tinggi naik dari 10,14 persen menjadi 10,89 persen," pungkasnya, demikian Aktualco mengabarkan. [sal]

Popular posts from this blog

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,