Skip to main content

Tak Penuhi Undangan SBY, Bukti Megawati Anggap Enteng SBY dan Demokrat


Perang dingin antara Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri hingga saat ini belum usai. Salah satu buktinya, Megawati absen dalam kongres Demokrat yang resmi dibuka, hari ini (Selasa, 12/5) di Surabaya.

"Tidak hadirnya Megawati dalam acara kongres partai Demokrat sama halnya dengan merendahkan SBY dan Demokrat secara terang-terangan," terang Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman dalam perbincangan dengan redaksi.

Seharusnya, menurut Jajat, sudah sewajarnya Megawati meluangkan waktu menghadiri kongres. Apalagi, Demokrat adalah partai yang pernah berkuasa sukses selama dua periode.

"Saat ini PDIP merupakan partai penguasa maka selayaknya Megawati juga bisa hadir dalam acara kongres Demokrat seperti waktu di PAN. Tentunya ini akan memberikan warna baru dalam perpolitikan Indonesia dengan menunjukan sikap dewasa dari para petinggi partai politik nya," terangnya.

Selebihnya, Jajat menambahkan, pendidikan politik sudah sewajarnya dimulai dari sikap dari para petinggi partainya.

"Jika antar petinggi partai aja tidak bisa menunjukan sikap legowo karena kalah dalam pemilu, bagaimana bisa memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat," tutup Jajat.

Sekjen PDIP, Hasto Kristianto sebelumnya membeberkan bahwa Megawati tak dapat menghadiri kongres Demokrat. Presiden Kelima RI itu mengutus Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga dan Ketua DPD PDIP Provinsi Jawa Timur, Kusnadi.

Hasto bilang, Mega tak bisa datang karena ada agenda lain yang menyangkut partai. Namun ini juga bukan berarti hubungan Megawati dan SBY masih meregang. Hasto meyakinkan, PDIP dan Demokrat selalu saling mendukung.  Dengan diutusnya kedua orang itu, menurut Hasto, justru menandakan Megawati sudah membuka komunikasi baik. [sal/rmol]

Popular posts from this blog

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,