Skip to main content

Jokowi, Anak dan Istri Tiba di Papua, Gubernur Tidak Ada


Kali ini, dengan menggunakan Pesawat TNI VVIP Boeing 737-400 dari Ternate, Presiden Joko Widodo alias Jokowi tiba di Bandara Sentani untuk memulai kunjungan kerja pukul 20.25 WIT Jumat (8/5).

Seperti dilansir Suara Pembaruan (8/5), Saat turun dari pesawat, Presiden dan Ibu Negara Iriana disambut Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, Bupati Jayapura Mathius Awitao, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G Siahaan, Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende dan tokoh setempat Lennis Kogoya.

Ketidakhadiran Gubenur Papua Lukas Enembe sempat menjadi pertanyaan dan bisik-bisik di kalangan awak media karena mereka tak mengetahui di mana gubernur berada ketika itu.

Bahkan sejumlah wartawan yang biasa bertugas di kantor pemerintah provinsi Papua juga tak tahu.

"Gubernur sudah seminggu lebih tak ada di Jayapura," kata seorang wartawan yang tak bersedia disebutkan namanya.

Selain Presiden dan istrinya, tampak juga dalam rombongan putri mereka Kahiyang Ayu.

Rombongan kerja presiden juga berisi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Basuki Hadimujiono, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Kepala Sekretariat Presiden Djarot Sri Sulistyo.

Netizen pun berikan komentar terkait kunjungan Jokowi ke Papua, "Gubernur Papua tdk ada berarti dia tolak Jokowi ke Papua," tulis bernama Billy.

Sedang di laman Twitter, ada netizen yang mengomentari anaknya Jokowi yang selalu ikut saja.

"anaknya ngitil melulu..jd mentri ya?," tulis akun @amloek. [sal]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...