Larang Sebagian Besar PKL Berjualan di Monas, Pemprov DKI Jakarta di Kecam

Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mengecam rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meniadakan PKL di kawasan Monas, Juni mendatang. Kebijakan itu dinilai melanggar hak azasi manusia dan hak konstitusional PKL sebagai warga negara Indonesia.

“Rencana tersebut juga melanggar Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Karena itu kami mengecam rencana tersebut dan akan segera melakukan advokasi hingga ke meja hijau,” ujar Ketua Umum DPP APKLI, Ali Mahsun, Senin (11/5).

Menurut Ali, selama ini sekitar 1.300 PKL mencari penghidupan di kawasan Monas. Karena itu, tidak mungkin Pemprov hanya memberi kesempatan pada 329 PKL menempati kios-kios di sebelah selatan Taman Monas.

“Kami mengingatkan Pemprov DKI tidak memancing di air keruh, tak bermain api di atas penderitaan rakyat yang semakin sulit penuhi kebutuhan hidup di tengah lesunya ekonomi nasional saat ini,” ujar Ali.

Menurut Ali, mencari penghidupan yang layak terkait langsung dengan perut rakyat. Maka siapapun, tak terkecuali Pemprov DKI, tidak boleh sembrono atau bertindak sembarangan.

“Kami mendesak Pemprov segera batalkan rencana tersebut dan mari duduk bersama menata dan memberdayakan 1300 PKL di kawasan Monas Jakarta. Kami juga menolak tegas kehadiran aparat keamanaan dari PT Sosro di kawasan Monas,” tegas Ali. (gir/jpnn)

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog