Cepatnya SBY Terpilih Jadi Ketum Demokrat, Demokratiskah Prosesnya?

Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat hanya selang berapa jam setelah kongres dibuka, Selasa (12/5) malam. Proses yang sangat kilat ini lantaran semua DPC dan DPD Partai Demokrat bulat inginkan SBY kembali memimpin.

Pimpinan sidang kongres EE Mangindaan menjelaskan, sebenarnya malam ini tidak ada agenda pemilihan ketua umum. Agenda tersebut sedianya digelar hari Rabu (13/5).

Namun, hal itu berubah ketika dilangsungkan agenda penyampaian pandangan umum dari DPD seluruh Indonesia. "Di samping pandangan umum, DPD juga menyampaikan semuanya mencalonkan kembali SBY untuk jadi ketum Demokrat periode 2015-2020," kata Mangindaan di lokasi Kongres IV Partai Demokrat, Hotel Shangrila, Surabaya.

Untuk memastikan keabsahan aspirasi tersebut, Mangindaan mengaku sudah berulang kali mengkonfirmasi kepada para peserta kongres. Hasilnya, ternyata para peserta kongres tetap kompak mendukung SBY

"Kami berkali-kali cek, minta semua yang setuju (SBY jadi ketua umum) dan ingin langsung ketok (disahkan) berdiri," ungkapnya.

Setelah mendapat konfirmasi, Mangindaan pun meninggalkan ruang rapat untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada SBY. Ketua umum incumbent itu menyanggupi dengan syarat semua peserta kongres harus berjanji untuk terus menjaga kebersamaan.

"Saya sudah tanyakan pada semua peserta sidang dan sudah sah. Maka kami ketok palu, ketua umum terpilih adalah SBY. Karena belum saatnya menentukan ketua umum, kami usulkan AD/ART jadi pemilihan ketua umum," pungkasnya. (sal/dil/jpnn)

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

maidanycom

Search This Blog