Skip to main content

Di Tahan KPK, Jero Wacik: Pak Jokowi, Pak JK, Pak SBY Tolong Saya...


Bekas Menteri ESDM Jero Wacik langsung ditahan oleh penyidik KPK. Politikus Partai Demokrat itu ditahan usai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian ESDM.

Namun dia menolak menandatangani berita acara penahanan. Sebab ia menilai tindakan penahanan yang dilakukan KPK tergolong tak adil. Dimana sebelum menjalani pemeriksaan dia sudah memohan penangguhan untuk tidak ditahan pada hari ini.

Dengan begitu, Jero meminta bantuan pada Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk membantu kasus yang membelitnya. Pasalnya, ia mengaku tak mengetahui apa yang harus dilakukan setelah ditahan oleh penyidik KPK.

"Saya mohon Pak Presiden Jokowi, bapak mengenal saya dengan baik. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Pak wapres, Pak JK, lima tahun saya dibawah bapak," kata Jero sebelum ditahan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/5/2015).

Jero yang mengenakan baju tahanan KPK berwarna orange menyampaikan permintaan ini dengan muka sedikit memelas. Bahkan ia juga meminta pertolongan ke Ketua Umum Partainya untuk terun gunung membantu dan menyelesaikan kasus tersebut.

"Pak SBY juga, pak presiden ke-6. Karena saya diperlakukan seperti ini, saya mohon dibantu. Saya tak tahu apa yang mesti dilakukan. Saya merasa ini ketidakadilan," ujar Jero dengan nada sedikit gemetar.

Menurut Jero, seharusnya KPK tak menahan dirinya yang sudah kooperatiif. "Seharusnya warga negara semua sama diperlakukan. Itu mengapa saya tidak mau menandatangani Berita acraa penahanan," ujar Jero.

Diketahui, Jero Wacik langsung digelandang ke rumah tahanan Cipinang. Politisi Demokrat itu ditahan usai diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan di lingkungan KESDM.

"Ditahan di tumah tahanan Cipinang. Ditahan untuk 20 hari pertama. Penahanan untuk kepentingan penyidikan," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/5/2015).

Diketahui, Jero telah dipanggil penyidik KPK beberapa kali. Namun, Jero tak pernah hadir. Dia selalu beralasan bahwa sedang dalam proses gugatan praperadilan. Kali ini penyidik langsung mengupayakan penahanan pada saat pertama kalinya diperiksa sebagai tersangka usai gugatan praperadilan ditolak.

Seperti diketahui, Jero terjerat dua kasus di KPK. Pertama, dia disangka dalam kasus dugaan korupsi dengan modus pemerasan di Kementerian ESDM. Jero diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan pemerasan dan pengarahaan untuk mendapatkan dana operasional menteri (DOM) yang lebih besar saat menjadi menteri ESDM.

Dalam kasus di ESDM, Jero Wacik diduga melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP.

Sementara di kasus yang ke dua, Jero ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum saat menjabat sebagai menteri Kebudayaan dan Pariwisata (2008-2011). Dugaan korupsi terkait penggunaan anggaran di Kemenbudpar. [fad/inilah]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...