maidanycom

Walau Jokowi baru saja mendapat gelar "Pendekar Utama" dari Prabowo, namun publik tidak bisa di tipu. Pria mantan Walikota Solo itu kini sedang di landa kegalauan. Makanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masukan ke sejumlah tokoh politik seperti Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan mantan Presiden RI, Bacharoeddin Jusuf Habibie, ihwal persoalan bangsa yang salah satunya disebut-sebut terkait polemik pelantikan calon Kapolri, Komjen Polisi Budi Gunawan. Menanggapi hal itu, pengamat politik The Sun Institute , Andrianto menilai, orang nomor wahid di Indonesia itu kini tengah bimbang. "Saya rasa Jokowi sedang galau tingkat dewa. Itu (melantik Budi Gunawan-red) sebuah keputusan yang sulit, bahkan teramat sulit. Bila keputusan tidak pas, maka akan mengakhiri kontraknya," ujar Andrianto saat berbincang dengan Okezone , di Jakarta, Sabtu (31/1/2015). Jika Jokowi melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri, lanjut Andrianto, maka mantan Gubernur DKI

Laman online yang bernama Kompas mengabarkan bahwa, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir mengatakan bahwa Thailand sudah memesan pesawat N219 yang risetnya tengah dikembangkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). "Riset N219 ini tengah dibuat, dilakukan. Harapannya, pada pertengahan tahun ini sudah bisa digelindingkan keluar hanggar, sudah bentuk bodi pesawat," katanya di Semarang, Jumat (30/1/2015) malam. Meski pesawat N219 masih dalam proses riset, dia mengatakan, sudah ada negara lain yang memesan pesawat penumpang berukuran kecil itu, yakni Thailand. Selain itu, ada juga negara lain yang menyatakan tertarik. "Sudah ada pemesanan N219 dari Thailand. Yang sudah melihat-lihat Filipina. Namun, yang sudah jelas memesan adalah Thailand. Diharapkan, akhir 2015, sudah bisa terbang, teruji," tuturnya. "Kalau semuanya sudah beres, termasuk sertifikasi pesawat, ditargetkan pada 2016 sudah bisa dilakukan produksi massal untu

Jika kita melihat dengan jeli, maka benang merah dapat di ambil untuk menyimpulkan apa - apa saja yang dilakukan Presiden Jokowi dalam menghadapi tekanan terkait kasus calon Kapolri Budi Gunawan (BG). Laman Rmol mengabarkan bahwa, Setidaknya ada empat strategi yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam menangani polemik pencalonan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kepala Polri. Empat strategi itu dipaparkan pengamat komunikasi politik, Gun Gun Heryanto, dalam diskusi Polemik, di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (31/1). Pertama, Jokowi lakukan buying time strategy . "Ketika paripurna DPR, minus Demokrat, secara mengejutkan mendukung BG. Ini kan jadi bola panas. DPR menyetujui, tapi publik resistensi. Ini dilema terhadap beragam kepentingan yang ada di sekeliling Jokowi. Buying time itu menunda pelantikan sebelum punya ajek mau berbuat apa," ujar Gun Gun. Strategi kedua, Jokowi melakukan prakondisi mengundang sembilan sosok senior yang dinamakan Tim Indepeden atau Tim 9

"Jualan politik" Jokowi ketika kampanye Pilpres 2014 selalu menyebutkan bahwa, "Dananya ada, tinggal kita mau kerja atau tidak." Perkataan tersebut disaksikan hampir seluruh rakyat Indonesia. Pasalnya, pria asal Solo menyatakannya pada acara live debat Pilpres 2014. Tapi ternyata itu hanya masa lalu, karena kini, ada menteri di kebinet kerja yang keluhkan masalah dana. Mengapa bisa? Laman Viva mengabarkan (31/1), Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengeluhkan sulitnya validasi data penerima Program Manfaat Perlindungan Sosial dalam 100 hari masa kerjanya di Kementerian Sosial, Jumat 30 Januari 2015. Tidak adanya dana dari APBN membuat ia harus mencari solusi lain untuk pemutakhiran data penerima program kartu perlindungan sosial, seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), maupun Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ia mengatakan sampai saat ini masih banyak ditemukannya inclusion of error dan exclusion of error penerima manfaat prog

Usai di bentuk - walau tanpa keppres - Tim Independen atau Tim 9 langsung bekerja cepat. Tidak butuh waktu lama, Tim yang diketuai Syafi'i Ma'arif itu pun memberikan beberapa rekomendasi terkait kisruh KPK vs Polri. Anehnya, Jokowi malah terkesan semakin bingung dan membingungkan publik. Padahal seharusnya Presiden Joko Widodo diharapkan melindungi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri dari upaya pelemahan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak menghendaki Indonesia bersih dari tindak pidana korupsi. "Hal itu dapat dilakukan dengan jalan membebaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri dari unsur-unsur politis dan kepentingan individual," kata Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Harsoyo di Yogyakarta, Jumat (30/1). Menurut Harsoyo, ketegasan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat dibutuhkan masyarakat agar polemik yang terjadi antara KPK dengan Polri segera berakhir. "Sebagai pemimpin negara, presiden memiliki tanggung jawab dalam menj

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum DPP Partai Nasdem dituding kerap mengintervensi Presiden Joko Widodo baik dalam penyusunan struktur kementerian maupun dalam membuat kebijakan. "Salahkah Surya Paloh dan Megawati?" ungkap anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, dalam keterangan persnya (Sabtu, 31/1). Adian menjelaskan, secara politik, partai berusaha "ikut campur" dalam pemerintahan dan parlemen bukan kesalahan. Pasalnya, perjuangan tertinggi partai bukan sekadar menaikan orang ke kursi Presiden dan Parlemen. Tapi memperjuangkan cita-cita, tujuan dan ideologi partai. "Dan untuk itulah partai memperjuangkan kader-kadernya duduk di kursi Presiden, Kabinet dan Parlemen, bahkan kalau bisa ikut merebut struktur paling bawah dari Ketua RT, RW dan Kepala Desa," jelas Adian. Bahkan menurutnya, keinginan untuk mengintervensi atau mempengaruhi pemerintahan bukan hanya dari partai tapi juga keinginan semu

”Anakku, Kau Kalau Pilih Cowok Usahakan Muslim, Minimal PKS!”. Itulah humor seorang budayawan sekaligus ‘pengamat politik’, Sujiwo Tedjo ketika memainkan perannya sebagai dalang pada Pembukaan Rapat Kerja (raker) Fraksi PKS, di Ruang Binakarna, Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (30/1). Sontak saja, humor Sujiwo disambut dengan gelak tawa seluruh peserta raker Fraksi PKS. Melalui pertunjukan wayang kulit yang singkat, Mbah Tedjo, demikian sapaan akrab Sujiwo Tedjo, menyampaikan harapan agar PKS menjadi partai yang disegani masyarakat dan menerima seluruh lapisan dari beragam latar agama. Mbah Tedjo mengaku, dirinya merasa terkejut ketika undangan yang datang padanya ternyata dari PKS. Namun, setelah dia mengecek kembali, barulah dia yakin undangan tersebut berasal dari PKS. “Saya tidak percaya diundang PKS, apalagi wayang yang imejnya masih ada kejawen-kejawennya, maka ketika diundang saya tolong minta dicek dua kali, ternyata benar PKS,” ungkapnya sambil tertawa ringan. Usai pe

Sebuah laman online mengabarkan bahwa Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono dilaporkan ke polisi terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Dusun Talangsari, Lampung, pada 1989. Laporan terhadap Hendropriyono dibuat oleh Azwar, seorang korban HAM dari peristiwa Talangsari, dan didampingi oleh tim advokasi dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Wakil Koordinator Bidang Advokasi Kontras Yati Andriyani mengatakan, Hendropriyono dilaporkan terkait hasil wawancaranya dengan jurnalis investigasi AS, Allan Nairn, pada Oktober 2014. "Bukti wawancara tersebut telah kami ajukan dalam laporan ke Bareskrim Mabes Polri," ujar Yati saat ditemui di Kantor Kontras, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2015) Dalam wawancara dengan Nairn, Hendropriyono menyebut bahwa ratusan masyarakat yang menjadi korban tewas dalam peristiwa Talangsari itu tewas akibat bunuh diri. Hendropriyono menyang

Sikap Effendi Simbolon yang suka mengkritik mendapat kritikan. Sebelumnya kritik itu datang dari politisi PDIP sendiri yang menyatakan Effendi sedang halusinasi. Walau sudah begitu, tampaknya Politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon tidak berhenti juga mengkritik kinerja pemerintahan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo seperti dalam hal penyelesaian konflik KPK-Polri. Kini giliran Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul menganggap kritik Effendi ini karena tidak mendapat jatah dari pemerintahan Jokowi. "Effendi itu hanya ingin mendapatkan kursi di pemerintahan Jokowi," kata Ruhut yang dihubungi Republika, Jumat (30/1). Ruhut menambahkan Effendi Simbolon adalah salah satu yang tidak mendapatkan kursi di pemerintahan Jokowi. Sebab itu menurut Ruhut, Effendi sering mengkritik pemerintahan Jokowi. Ruhut mengatakan, presiden banyak mendengarkan pendapat sebagai bukti kearifannya sebagai orang nomor satu di Indonesia. Jokowi juga tahu langkah apa yang harus diambil a

Di satu keranjang buah stroberi segar yang mengandung vitamin C tinggi, ada beberapa butir buah yang rusak. Sayangnya, ada seseorang dengan ‘kreativitas’ tingkat tinggi, kemudian fokus memberitakan, menceritakan, dan terus-menerus menginformasikan tentang beberapa butir buah busuk itu, ketimbang berbagi informasi dan fokus pada buah yang bagus dan menyehatkan, yang jumlahnya jauh lebih banyak di dalam keranjang tersebut. Itulah yang selalu dilakukan oleh Hanung Bramantyo, sutradara muda, yang sering sekali membuat film tentang keburukan seorang ‘Muslim’, sehingga Islam terlihat menjadi buruk dan tidak adil. ‘Perempuan Berkalung Sorban’ adalah satu dari beberapa film ‘Islami’-nya yang menggambarkan analogi buah stroberi tadi. Memantapkan dirinya, di mataku, sebagai sutradara penebar kebencian pada Islam. “Saya hanya ingin menyampaikan bahwa realita ini, ada di kalangan pondok pesantren.” katanya suatu ketika, ketika ditanya alasan mengapa film Perempuan Berkalung Sorban dibuat.

Tidak sedikit orang yang tertipu oleh akun Joko Widodo di Facebook. Selama ini akun itu dianggap sebagai akun resmi milik Presiden Joko Widodo. Apalagi, akun yang sudah disukai oleh 2,1 juta pengguna Facebook ini  sudah diverifikasi oleh Facebook. Yang tertipu bukan hanya masyarakat dan media di Indonesia. Media asing sekelas TIME pun ikut tertipu. Misalnya, dalam tulisan di edisi Rabu lalu (28/1), yang menyoroti fenomena pendarahan dukungan Jokowi, jurnalis TIME Yenni Kwok juga mengutip pernyataan dari akun palsu itu. "Hari Minggu lalu Presiden Indonesia Joko Widodo menulis di halaman Facebook miliknya: Suro Diro Joyonirat Lebur Dening Pangastuti," tulis Yenni Kwok. Kalimat singkat  itu berarti bahwa sikap keras kepala, picik dan amarah hanya dapat ditaklukkan dengan kebijaksaan, kebaikan dan kesabaran. Sejauh ini sudah lebih dari 84 ribu pengguna Facebook yang mengacungkan jempol untuk tulisan itu. Juga hampir 10 ribu yang memberikan komentar dan 1.400 membag

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana untuk mengusulkan Rancangan Undang-Undang Bela Negara dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Rencana itu muncul dalam rapat kerja fraksi yang digelar di Jakarta, Jum'at-Sabtu (30-31/1). RUU yang akan mengatur warga negara Indonesia untuk wajib militer ini akan diusulkan sebagai RUU usulan Fraksi ke Badan Legislatif (Baleg) DPR RI. Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Sidiq mengungkapkan RUU Bela Negara ini baru akan diusulkan menjadi judul RUU dalam prolegnas. Sehingga, belum ada draf rancangannya. PKS memandang RUU Bela Negara sangat sejalan dengan kemajuan suatu bangsa. Sebab, dari contoh negara maju, wajib militer mendidik warga untuk berdisiplin, bermental bagus dan dapat dimobilisasi untuk pertahanan nasional. Jadi wajib militer bukan sebagai iron stock militer, tapi lebih untuk diajari kedisiplinan, kerja tim, keberanian, tanggungjawab, dan menghadapi tantangan. "Tantangan terbesar Indonesia adalah SD

Begitulah sebuah pribahasa yang di temukan pada sosial media twitter pasca bertemunya "dua pendekar" di Istana Bogor, Kamis 29/1/2015, siang jelang sore hari. Walau durasi pertemuan tidak sampai satu jam, -sekitar 45 menit- namun kejadian tak terduga itu begitu menguras perhatian ratusan juta mata rakyat Indonesia, termasuk dunia internasional. Ada banyak asumsi yang di hadirkan oleh pengamat atas pertemuan tersebut. Masing-masing asumsi ada yang subjektif, ada juga yang berusahan objektif. Untuk hal ini kembali kepada siapa yang memberikan asumsi atau penilaian. Seorang pengamat, Qodari sebut Jokowi mulai sadar, bahwa dalam mengelola kekuasaan didalam sebuah negara butuh kerjasama berbagai elemen bangsa. Tidak bisa hanya Koalisi Inodnesia Hebat (KIH) saja, sinergisitas antar KIH dan KMP amat sangat di butuhkan. Jadi, dalam konteks ini, Qodari ada benarnya. Ingat, Jokowi dulu sempat sumbar keluarkan pernyataan tidak butuh DPR, tapi akhirnya mulai sadar juga bahwa bapak

Publik media sosial riang mengetahui Prabowo Subianto memberi gelar pendekar pencak silat kepada Presiden Joko Widodo. Tweeps menilai, Prabowo dan Jokowi sama-sama tokoh pendekar yang memiliki sifat negarawan. Di Twitter, account @aris0507 terharu dan bangga mengetahui Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pendekar kepada Presiden Jokowi. "Inilah sang negarawan sejati. Ikhlas dan bersahabat. Kami rakyat mendukung pemimpin seperti kalian," pujinya. Account @samjenggot mengaku terharu dan senang melihat Prabowo dengan lantang menyebut Presiden Jokowi seorang pendekar. Dia berharap, ke depan hubungan kedua tokoh semakin harmonis. Benar-benar negarawan,” pujinya. Account @adiatma bilang, Prabowo setelah kalah Pilpres ikhlas dan berjiwa besar mengakui kekalahan. Sedangkan Ketua Umum PDIP Megawati setelah kalah Pilpres hanya bisa mengumpat sang pemenang. "Kalau Mega mana bisa kayak gini. Prabowo memang ikhla

Beredar kabar jika Presiden Joko Widodo akan melepaskan dirinya dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sebab, KIH selalu mendesak Jokowi segera melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Kabar tersebut semakin menguat setelah adanya pertemuan Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi di Istana Bogor. Adapun pertemuan itu dilakukan setelah banyak desakan dari pihak KIH ke Jokowi untuk segera melantin Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sementara Budi adalah tersangka di KPK. Wakil Ketua DPR Fadli Zoon menegaskan, pihaknya akan mendukung semua langkah yang dilakukan oleh Jokowi. Menurut dia, Koalisi Merah Putih (KMP) dengan senang hati menampung Jokowi jika keluar dari KIH. "Pokoknya kalau untuk kepentingan bangsa dan negara, apapun yang perlu kita lakukan akan kita lakuan," kata Fadli usai melakukan pertemuan bersama dengan petinggi KMP di Bakrie Tower, Jakarta, Kamis (29/1/2015) malam. Namun, Fadli mengingatkan pada Jokowi tidak gusar dengan desakan itu. Pasalnya, sebagai pr

Ternyata benar adanya, yang membuat Jokowi tidak maksimal dalam bekerja bukan pihak dari lawan politknya. Prabowo pada Kamis (29/1) menegaskan akan mendukung pemerintahan Jokowi. Yang terjadi saat ini, Jokowi lemah karena pendukung dan relawannya sendiri. Dan pertemuan Prabowo dengan Jokowi di Istana Bogor di sinyalir sebagai upaya Jokowi untuk menambah power politiknya. Padahal sesungguhnya Presiden Joko Widodo bisa dengan mudah menyelesaikan friksi antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi cukup menggunakan hak prerogatif-nya, dan bisa menyudahi rivalitas dua institusi itu. "Namun, Presiden tidak leluasa menggunakan kekuasaannya itu. Sebab, Presiden dipaksa harus mendengar dan memenuhi kepentingan para pendukungnya. Persoalan pun berkembang menjadi makin rumit," kata Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, beberapa saat lalu (Jumat, 30/1), dilansir Rmol . Lebih lanjut, Bambang menilai, bertele-telenya penyelesaian friksi Polri ddan KP

Tampaknya siapa yang salah terkait dengan pencalonan Budi Gunawan (BG) jadi Kapolri tidak pernah usai. Sebelumnya, nama Megawati selalu disalahkan karena lakukan intervensi kepada Jokowi dalam pilih calon kapolri. Kemudian, ada juga yang menyalahkan lembaga DPR mengapa "keukeuh" tetap jalankan fit and proper test padahal sudah tahu BG jadi tersangka KPK. Tidak sampai disitu saja, kini Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Adrianus Meliala, mengatakan, sebenarnya dia sangat kaget ketika pengajuan nama-nama calon Kapolri jadi berakhir polemik seperti saat ini. "Harapannya, udah bisa ikut pelantikan, happy-happy, ternyata gini," ujarnya di Jakarta, Kamis 29 Januari 2015. Sebenarnya, kata Adrianus, jika ingin menyalahkan atas situasi ini ya salahkan Presiden. Sebab, menurut Adrianus, Presiden terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan dalam memilih Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. "Ya ini kalau mau nyalah-nyalahin ya kita

Presiden Jokowi baru menggelar pertemuan dengan bekas rivalnya di Pemilu Presiden 2014, Prabowo Subianto, di Istana Bogor, Kamis ini. Pengamat politik Indobarometer, M Qodari, memandang pertemuan keduanya memberikan sinyal Jokowi mulai menyadari pentingnya pengelolaan kekuasaan. "Pertemuan dengan Prabowo sinyal bahwa Jokowi mulai menyadari dia harus memikirkan persoalan pengelolaan kekuasaan. Dia harus mampu mengendalikan kekuasaan politik," kata Qodari, di Jakarta, Kamis. Menurut Qodari, posisi Jokowi saat ini tidak cukup mencerminkan kesuksesan dalam konteks mewujudkan sistem pemerintahan presidensial sesungguhnya. Dia menjelaskan dalam sistem pemerintahan presidensial yang dapat diartikan sebagai wujud konstitusional dari sebuah kerajaan, maka presiden seharusnya adalah raja. Presiden harus mampu memikul dan mengambil keputusan atas segala macam urusan kenegaraan dan permasalahannya. "Dari situ ada benang merah, bahwa Jokowi saat ini tidak cukup powerfu

Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Bogor. Banyak hal penting dibahas dalam pertemuan tersebut. Dalam pertemuan tersebut Prabowo menyampaikan dukungan penuh kepada pemerintah. Prabowo dan Jokowi juga akan bertemu lagi pada bulan Februari mendatang. Berikut isi pertemuan yang digelar di Istana Bogor, Kamis (29/1/2015), sesuai konferensi pers Jokowi dan Prabowo usai pertemuan: Prabowo Subianto Assalamualaikum... Saudara sekalian dari media, baru saja saya diterima Bapak Presiden, dan pertemuan singkat, intinya adalah saya ingin membalas kunjungan beliau ke saya, waktu beliau mau dilantik beliau berkunjung ke rumah saya di Kebayoran. Dan sebagai orang Timur kita harus memberi tata krama, saya mohon untuk diterima beliau, di kediaman resmi beliau sebagai presiden. Saya menyampaikan komitmen saya untuk mendukung usaha bersama kita sebagai eksekutif, kami di luar eksekutif sama untuk membangun bangsa menjaga keut

Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, memprediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan melemah hingga empat tahun ke depan. Untuk itu, BI mengimbau pemerintah perlu menjaga defisit neraca perdagangan dalam negeri tetap aman, yakni sebesar 2,5-3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Di samping itu, Bank Indonesia menegaskan siap mengintervensi mata uang rupiah bila terjadi gejolak. "Dolar tetap menguat tiga sampai empat tahun ke depan," kata Agus, di Jakarta, Kamis 29 Januari 2015. Menurut dia, melemahnya nilai tukar rupiah tersebut membuat pemerintah dan swasta harus berhati-hati dalam menarik utang asing. Sebab, akan mempengaruhi utang luar negeri untuk mata uang rupiah. "Utang luar negeri Indonesia, pemerintah dan swasta, jumlahnya terjadi peningkatan cukup tinggi, bukan hanya swasta, tapi juga BUMN (Badan Usaha Milik Negara)," ujarnya. Menurut Agus, bank sentral tahun ini turut meminta pemerintah agar mampu menjaga stabilitas

Akhirnya, Jokowi mau bertemu dengan Prabowo setelah sekian lama publik menganggap mereka "perang dingin" pasca pilpres 2014 lalu. Laman Viva mengabarkan bahwa, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto tiba-tiba datang ke Istana Bogor, Jawa Barat. Dia datang sekitar pukul 14.00 WIB pada Kamis 28 Januari 2015. Prabowo mengatakan, dia datang ke Istana Bogor hanya untuk bersilaturahmi dengan Jokowi. Sebab, sejak Jokowi dilantik menjadi Presiden, Prabowo belum pernah mengunjunginya. "Dalam rangka silaturahmi jadi waktu beliau mau dilantik beliau datang ke rumah saya, saya belum sempat datang ke tempat beliau, terus saya minta waktu ketemu beliau, beliau jadi ingin ketemu saya," kata Prabowo di Istana Bogor. Menurut dia, silaturahmi ini dilakukan hanya berdasarkan dua warga negara Indonesia. "Dua pimpinan ya saling berhubungan baik," kata dia. Namun, ketika ditanya soal apakah keduanya akan membahas soal KPK dan Polri, Prabowo tak menjawab.

Ternyata masih ada pendukung Jokowi yang masih setia menemani dan memberikan dukungan dalam menjalankan pemerintahan ditengah perpecahan yang terjadi. Seperti dikabarkan, bahwa ada sejumlah organisasi relawan pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla membentuk Sekretariat Bersama Partisipasi Indonesia, Kamis (29/1/2015). Sekber ini dibentuk untuk merespons situasi yang terjadi belakangan ini. Melalui pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com , Sekber menyatakan bahwa kisruh politik hukum yang terjadi mereka nilai dilatari kepentingan politik partai yang berada di belakang Jokowi. Oleh karena itu, para relawan kembali berkumpul untuk menyatakan dukungan agar Jokowi mampu mengatasi segara persoalan yang terjadi. "Kami tidak akan biarkan Jokowi sendirian," demikian pernyataan Sekber relawan. Ada tujuh organisasi relawan besar yang tergabung di dalamnya, yakni Projo, Seknas Jokowi, Duta Jokowi, Relawan Penggerak Jakarta Baru, Pusat Informasi Relawan, Jaringan Nasional Indo

Sebelumnya, diam-diam Pemerintahan Jokowi berikan perpanjangan izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia. Artinya, di atas konflik KPK vs Polri ada kepentingan asing yang di selamatkan alias di untungkan. Tapi, selain Freeport, ada seorang yang juga di untungkan atas konflik KPK vs Polri. Orang itu adalah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri.   Seperti dilansir dari laman Inilah , bahwa konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri menjadi kontroversi. Konflik tersebut juga memunculkan berbagai macam spekulasi politik. Pengamat Politik dari UIN Jakarta, Zaki Mubarak mengatakan, munculnya konflik antar kedua institusi penegak hukum itu tidak terlepas dari kepentingan PDI Perjuangan (PDIP) sebagai partai penguasa untuk mengamankan Megawati Soekarnoputri. Zaki mengatakan, kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang hendak diselidiki KPK menjadi pemicu kemarahan PDIP. "Ini dalam rangka mengamankan Ibu Mega

Akibatnya banyak blunder kepada Jokowi sendiri. Pernyataan Istana yang sebut presiden Joko Widodo tidak punya akun di sosial media - Facebook dan Twitter - menimbulkan banyak pertanyaan publik. "Presiden tidak memiliki atau memegang akun apapun baik itu Twitter atau Facebook," kata Andi di Jakarta, Selasa 27 Januari 2015. Lantas, siapa orang yang selalu menjawab pernyataan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono? Diketahui, SBY sering memberi pernyataan terkait kondisi bangsa, meski sudah tidak menjabat sebagai Presiden. Kedua tokoh itu pun kerap saling sindir di media sosial. Terakhir, pernyataan SBY di akun sosial yang disambut oleh Jokowi di Facebook adalah soal Polri Kita. SBY mengungkapkan isi hati sekaligus keprihatinan dengan kondisi Polri saat ini. Termasuk menyinggung soal adanya isu soal "pembersihan orang-orang SBY" di Polri. Pernyataan SBY itu tak lama langsung disambut oleh Jokowi melalui akun Facebook Joko Widodo. "Tidak ada itu isti

Kebijakan pemberian izin ekspor mineral mentah oleh PT Freeport Indonesia dianggap melanggar hukum. Menurut Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iskan Qolba Lubis, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah melanggar pasal 170 UU 4/2009 tentang Minerba. Dalam UU Minerba, jelas Iskan, perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia hanya boleh mengekspor mineral yang sudah melewati proses pemurnian. "Jadi ini pelanggaran terhadap UU karena ada klausul memperpanjang izin ekspor tanpa proses pemurnian," kata Iskan dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 29/1). Kebijakan itu, menurut Iskan juga menunjukkan telah terjadi diskriminasi perlakuan antara perusahaan asing dengan perusahaan milik warga Indonesia. "Jika perusahaan asing macam Freeport diizinkan, kenapa eksportir dalam negeri justru tidak mendapatkan?" demikian Iskan, dilansir Rmol . Sementara itu, satu hari sebelum pernyataan dari politisi PKS tersebut, Pemerintahan

Wakil Presiden Jusuf Kalla terlihat tiarap menghadapi kasus-kasus krusial yang belakangan ini terjadi, termasuk perseteruan KPK dan Polri. Padahal saat ia menjadi wakil dari Presiden SBY semasa Kabinet Indonesia Bersatu I, tokoh yang akrab disapa JK itu aktif. Menurut pengamat politik, Gun Gun Heryanto, JK memang sedang membatasi diri untuk berbicara banyak. "JK lagi ngerem. Padahal kalau di zaman SBY kalau ada kasus krusial dia bicara lantang sebagai problem solver. Slogan lebih cepat lebih baik JK tidak bisa dimunculkan lagi oleh dirinya," kata Gun Gun dalam diskusi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta (Rabu, 28/1). Posisi JK, kata Gun Gun sedang wait and see. JK sadar betul jika posisinya tak sebesar di zaman SBY, dimana dia menjabat Ketua Umum Partai Golkar. "JK tak punya kendaraan politik, tidak powerfull seperti (saat dia memimpin) Golkar di zaman SBY. Walaupun JK pasti usaha untuk ambil pengaruh itu di Golkar," kata Gun Gun. Makanya, kata

Presiden Joko Widodo punya banyak janji kepada rakyat Indonesia sebagaimana ia sampaikan pada masa kampanye Pilpres 2014 kemarin. Bahkan, janji tersebut disampaikan sangat detail. "Misalnya ada (janji membangun) 50 ribu puskesmas, pelabuhan dan lain-lain," jelas Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat menyambangi redaksi Rakyat Merdeka di gedung Graha Pena, Jalan Kebayoran Lama, Jakarta petang ini. Selain Fadli, juga turut hadir Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Namun sampai 100 hari masa kerja pemerintahan saat ini, belum terlihat tanda-tanda Presiden Jokowi merealisasikan janji-janji tersebut.  "100 hari ini kita tidak melihat tanda-tanda (janji-janji itu) bisa terealisasi dengan mudah," ungkapnya. Malah, dalam amatan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini, Jokowi berhasil dalam menambah kesulitan rakyat. Karena kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik dan elpiji. Meski belakangan harga BBM turun lagi. Karena

Tim Independen atau Tim 9 memberikan lima rekomendasi ke Presiden Jokowi. Rekomendasi tersebut berisi tentang nasib calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. "Kami telah menyampaikan rekomendasi kami kepada Presiden," kata ketua tim 9, Buya Syafii Maarif usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (28/1/2015). Ada lima rekomendasi yang diberikan oleh tim 9 ke Presiden. Berikut lima rekomendasi tersebut, 1. Presiden seyogyanya memberi kepastian terhadap siapapun penegak hukum yang berstatus tersangka untuk mengundurkan diri dari jabatannya menjaga marwah institusi penegak hukum baik polri maupun KPK. 2. Presiden seyogyanya tidak melantik calon Kapolri dengan status baru Kapolri agar institusi polri segera dapat memiliki kapolri yang definitif. 3. Presiden seyogyanya menghentikan segala upaya yang diduga merupakan kriminalisasi terhadap penegak hukum siapapun, baik polri maupun KPK dan masyarakat pada umumnya. 4. Presiden seyogyanya memerintahkan kepada Pol

Tim Independen memberikan saran tegas kepada Presiden Jokowi dalam menyelesaikan kisruh KPK-Polri. Tim yang diketuai Ahmad Syafi'i Ma"arif itu meminta Presiden tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. "Usulan kami, BG (Budi Gunawan) jangan dilantik. Harus ada calon baru. Kapolri gimana kok tersangka," ucap Syafi'I Ma'arif usai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (28/1). Kata Buya Syafi'i, demikian ia kerap disapa, ada beberapa pihak yang menyarankan BG dilantik dulu kemudian diberhentikan. Tim Independen tidak setuju dengan usulan. "Bagaimana kalau dia nanti menyusun kekuatan, tidak mau diberhentikan? Saran kami bulat, BG jangan dilantik," jelasnya. Respons Jokowi saat menerima saran itu baik. Menurut Buya, Jokowi akan mempertimbangkan saran yang disampaikan tim. "Akan dipertimbangkan. Pokoknya secepatnya. Mudah-mudahan bulan ini selesai," tandas

Diberi kesempatan naik mimbar gereja, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan mengaku bangga karena merasa diberikan kehormatan untuk menyampaikan sambutan kepada jemaat di Gereja Sinar Kasih, Ambon, Ahad (25/1/2015) sore. "Saya sering ke gereja. Saya sering berdialog, tetapi baru kali ini saya berdiri di mimbar gereja," ungkap Anies seperti dikutip Kompas.com. Anies mengaku baru pertama kali naik mimbar gereja, karena itu akan menjadi sejarah yang tak akan dilupakannya. Dia pun memberikan apresiasi yang tinggi kepada warga gereja yang telah memberikan sebuah kehormatan dan sejarah baru baginya. "Ini baru pertama kali saya berdiri di atas mimbar. Jadi, seumur hidup saya akan ingat selalu bisa berdiri di atas mimbar gereja ini," ujarnya. "Berdiri di mimbar gereja ini yang pertama, jadi pertama itu bukan kedua kalinya, pertama itu baru sekali," kata Anies yang disambut tepuk tangan para jemaat. Dalam sambutannya, Anies me

Masih ingat film Drunken Master? Dalam film yang populer di masa lalu itu aktor kondang Jackie Chan menggunakan jurus mabuk untuk mengalahkan musuhnya. Kini politikus PDIP Effendi Simbolon bak menggunakan jurus serupa untuk menyerang Presiden Jokowi, entah apa persoalannya. Entah apa alasan Effendi kerap memilih sikap berbeda dengan Jokowi meskipun PDIP jelas di belakang Jokowi-JK. Effendi sudah menunjukkan sikap tak cocok dengan Jokowi sejak Jokowi belum jadi capres PDIP. "Dia kan dipilih rakyat, jadi kita akan kawal mandat itu untuk dia laksanakan tugas kampanye sampai tuntas, kan Jakarta butuh Jokowi," kata Effendi kepada detikcom, Rabu 1 Mei 2013 silam. Setelah Jokowi terpilih menjadi presiden pun Effendi selalu berseberangan dengan sang presiden. Pada saat Jokowi menaikkan harga BBM, Effendi Simbolon bersikukuh menolak. Namun kini saat harga BBM sudah turun lagi Effendi Simbolon tak menghentikan kritik dan seolah terus mencari kesalahan Jokowi. Kali ini Jokowi