PDIP Ungkap Ambisi Abraham Samad jadi Cawapres Jokowi di Pilpres 2014

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto membenarkan kabar yang berkembang yang menyebut Ketua KPK Abraham Samad sempat melobi para petinggi partai banteng moncong putih itu agar bisa menjadi calon Wakil Presiden mendamping Joko Widodo.

Hasto mengatakan hal tersebut, menanggapi tulisan "Rumah Kaca Abraham Samad" yang membeber mengenai ambisi Abraham Samad itu.

"Terhadap berita "Rumah Kaca Abraham Samad", maka kami menyatakan bahwa berita sebagaimana tertulis di dalam Rumah Kaca itu sebagian besar benar adanya," kata Hasto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/1).

Pernyataan Hasto itu sekaligus membantah Abraham yang menyatakan bahwa tulisan "Rumah Kaca Abraham Samad" tidak benar.

"Dengan demikian pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Abraham Samad bahwa itu fitnah sangatlah tidak tepat," ujarnya.

Karena itu, Hasto meminta Abraham ya‎ng memimpin KPK untuk berani mengakui pertemuan dengan para petinggi PDIP dan Nasdem dalam kaitan dengan proses pencalonannya sebagai calon wakil presiden pada Pemilu Presiden tahun 2014 adalah benar.

Pertemuan itu, sambung Hasto, merupakan inisiatif dari tim sukses Abraham berinisial D1 dan D2. Hasto mengatakan D1 berasal dari kalangan swasta. Namun, ia tidak mengungkapkan tim sukses berinisial D2.

Salah satu contohnya adalah pertemuan dilakukan di salah satu apartemen mewah di dekat Pasific Place.

"Dalam pertemuan pertama itu dikatakan salah satu anggota kami yang dikenakan proses hukum hasilnya bisa seperti itu karena bantuan Abraham Samad," ujarnya.

Pada pertemuan kedua, Hasto menuturkan tim dari Abraham secara khusus memohon agar Abraham bisa dijaring menjadi calon wapres. "Timnya aktif komunikasi melalui Blackberry, tidak hanya ke saya tapi juga ke yang lain," tuturnya.

‎Hasto berharap masyarakat dapat membedakan ataupun menarik garis pembatas bahwa apa yang menjadi misi besar KPK di dalam pemberantasan korupsi. Sehingga, atas tugas mulianya tersebut KPK mendapatkan kewenangan yang sangat besar.

"Di tingkat prakteknya ada oknum dari institusi tersebut yang belum dapat melepaskan diri dengan kepentingan politik di luarnya," tandas Hasto.‎ [gil/jpnn]