Kecewa, Effendi Simbolon: Jangan Cuma NasDem Saja Yang Dapat Kursi

Sebenarnya wajar jika para politisi PDI Perjuangan (PDIP) banyak yang kecewa dengan porsi partai Nasdem yang mendapat banyak kursi di kebinet kerja Jokowi. Namun tidak semua berani memprotesnya. Dari sekian banyak kader PDIP yang kritis, cuma Effendi Simbolon yang secara terang-terangan sampaikan kekecewaannya kepada partai Nasdem di depan publik.

Seperti dilansir laman Beritajatim, bahwa PDI Perjuangan (PDIP) sebagai partai pengusung Jokowo merasa kecewa soal penyusunan kabinet pemerintahan.

Sebab, sebagai partai pemenang pemilu, PDIP tak cukup mendapat porsi dalam struktur kabinet di pemerintahan Jokowi.

Politikus PDIP, Effendi Simbolon mendorong agar Jokowi segera melakukan resuffle kabinet. Menurutnya, komposisi menteri dari PDIP harus secara mayoritas.

"Seyogyanya ini kan kabinet PDIP. Maka masterplain PDIP yang harusnya diimplementasikan," kata Effendi, usai diskusi publiki bertajuk "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK", di Jakarta, Senin (26/1/2015).

Sebab, kata Effendi, komposisi Kabinet Kerja justru didominasi oleh Partai NasDem. Hal tersebut yang berdampak pada kekacauan yang terjadi saat ini, dimana-mana terjadi protes atas kinerja kabinet.

"Secara politik saya kecewa. Ini kabinet apa. Jangan cuma NasDem yang dapat melulu," tegasnya.

Kata Effendi, sudah menjadi kewajaran jika PDIP mendominasi dari jumlah kursi di kabinet pemerintahan Jokowi. Karena dengan demikian, cita-cita dari PDIP yang dirancang sangat baik untuk membuat perubahan pada bangsa ini bisa terealisasi.

"Kalau separuh emang siapa yang larang. 20 orang juga enggak apa-apa. Misal dengan sisa yang ada, Gubernur BI ditaruh orang PDIP, jangan posisi Jaksa Agung malah dikasih ke orang Surya Paloh," tandasnya.

Selain itu, Effendi juga pernah mengeluarkan pernyataan bahwa presiden Jokowi tidak lama lagi akan lengser (Baca,disini )[beritajatim/pekanews]

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog