Sebut "Rakyat Nggak Jelas", Menteri Tedjo dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Rakyat

Pernyataan Menko Polhukam, Tedjo Edhy Purdijatno, yang mendiskreditkan masyarakat pendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbuntut serius.

Sabtu lalu 24 Januari 2015 di Kompleks Istana Presiden, Tedjo menyebut KPK kekanak-kanakan karena terkesan memprovokasi masyarakat untuk melawan Polri. Tedjo juga menunjuk massa di KPK yang menuntut penghentian penyidikan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto, sebagai "rakyat yang tidak jelas".

Karena celotehnya itu, hari ini Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) melaporkan politisi Partai Nasdem tersebut ke Bareskrim Polri.

Ketua Fakta, Azas Tigor Nainggolan, menyatakan laporan ini dilancarkan karena pernyataan Tedjo telah menghina masyarakat.

Meski Tedjo sudah mengklarifikasi, namun hal tersebut tidak diiringi permintaan maaf sehingga perlu gugatan pidana.

"Saya dan teman-teman advokat publik melaporkan Menko Polhukam Tedjo Edhy, karena sebagai menteri dia telah melakukan penghinaan terhadap rakyat Indonesia," ungkap Tigor di Bareskrim Polri.

Tigor mengaku membawa alat bukti berupa pernyataan Tedjo di berbagai media dan juga bukti foto dirinya yang ikut serta dalam unjuk rasa di Gedung KPK pada hari Jumat lalu 23 Januari 2015.

"Saya sebagai pengacara, aktivis anti korupsi, merasa terhina. Kami pasal penghinaan, pasal 310 dan 311 KUHP," pungkasnya. [rmol]

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog