Skip to main content

Hendropriyono: Jokowi Tak Akan Salah Pilih Tim Kerja. Betulkah?


Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi)sangat teliti dan bernyali dalam memilih orang-orang untuk bekerja pada masa pemerintahannya. Ia pun menepis anggapan, Jokowi kerap dibayangi sosok Megawati Soekarnoputri dan politikus parpol pendukung dalam mengambil keputusan.

“Sabagai orang yang kenal Jokowi, saya katakan bahwa dia pemimpin yang gagah berani,” ujar Hendropriyono kepada Okezone, Selasa (27/1/2014).

Hendro mencontohkan keberanian Jokowi melawan arus dan penolakan untuk mengangkat Luhut Binsar Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

“Dia berani menentang arus karena yakin Luhut orang yang tepat. Arus yang menentang, tentu saja menilai dari persepsi yang berbeda. Tapi sebagai Presiden, Jokowi berpendirian bahwa dialah yang paling benar untuk memilih orang sebagai pembantunya,” jelas Hendro.

Hendro juga menapik isu miring mengenai Jokowi yang dikabarkan sengaja menggunakan KPK untuk menjegal orang-orang ’titipan’ yang tak kuasa ditolaknya.

“Kalau dibilang Jokowi menggunakan KPK, merupakan kesimpulan yang sangat keliru. Jokowi tidak pernah menggunakan KPK atau lembaga apapun, dalam menentukan kebijakannya. Yang jelas, dia gunakan tokoh-tokoh masyarakat, untuk mencari fakta, sehingga berfungsi hanya memberi tambahan masukan saja kepada Presiden,” paparnya.

Jokowi selalu memilih Tim Pencari Fakta (TPF) yang terpercaya dan akurat. Hendro membeberkan, setiap anggota TPF harus bernilai A atau dapat dipercaya, artinya punya latar belakang yang mumpuni. Informasi yang sampaikan juga harus bernilai 1 artinya jujur dan dapat dikonfirmasi.

“Jika hal yang menyangkut anggota TPF ini benar, kita yakin Presiden akan memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Demikian pula tidak pernah ada saling lempar antara Kompolnas dengan Presiden. Bahkan yang telah terjadi justru kerja olahpikir yang sinergis dalam mempertimbangkan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Walaupun tentu semua itu tidak harus melalui prosedur formal, yang dalam situasi seperti ini dirasakan bertele-tele,” simpulnya.

Sementara itu, publik menyaksikan bahwa Jokowi angkat Jaksa Agung dari kader partai politik, kemudian calonkan tersangka korupsi jadi kapolri. Belum lagi ada mantan bos judi yang jadi watimpres. Jika ini bukan sebuah kesalahan Jokowi, maka benarlah apa yang di katakan Hendro, bahwa Jokowi tidak salah pilih tim kerja. [okezone/pekanews]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...