Skip to main content

Hendropriyono: Jokowi Tak Akan Salah Pilih Tim Kerja. Betulkah?


Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi)sangat teliti dan bernyali dalam memilih orang-orang untuk bekerja pada masa pemerintahannya. Ia pun menepis anggapan, Jokowi kerap dibayangi sosok Megawati Soekarnoputri dan politikus parpol pendukung dalam mengambil keputusan.

“Sabagai orang yang kenal Jokowi, saya katakan bahwa dia pemimpin yang gagah berani,” ujar Hendropriyono kepada Okezone, Selasa (27/1/2014).

Hendro mencontohkan keberanian Jokowi melawan arus dan penolakan untuk mengangkat Luhut Binsar Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

“Dia berani menentang arus karena yakin Luhut orang yang tepat. Arus yang menentang, tentu saja menilai dari persepsi yang berbeda. Tapi sebagai Presiden, Jokowi berpendirian bahwa dialah yang paling benar untuk memilih orang sebagai pembantunya,” jelas Hendro.

Hendro juga menapik isu miring mengenai Jokowi yang dikabarkan sengaja menggunakan KPK untuk menjegal orang-orang ’titipan’ yang tak kuasa ditolaknya.

“Kalau dibilang Jokowi menggunakan KPK, merupakan kesimpulan yang sangat keliru. Jokowi tidak pernah menggunakan KPK atau lembaga apapun, dalam menentukan kebijakannya. Yang jelas, dia gunakan tokoh-tokoh masyarakat, untuk mencari fakta, sehingga berfungsi hanya memberi tambahan masukan saja kepada Presiden,” paparnya.

Jokowi selalu memilih Tim Pencari Fakta (TPF) yang terpercaya dan akurat. Hendro membeberkan, setiap anggota TPF harus bernilai A atau dapat dipercaya, artinya punya latar belakang yang mumpuni. Informasi yang sampaikan juga harus bernilai 1 artinya jujur dan dapat dikonfirmasi.

“Jika hal yang menyangkut anggota TPF ini benar, kita yakin Presiden akan memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Demikian pula tidak pernah ada saling lempar antara Kompolnas dengan Presiden. Bahkan yang telah terjadi justru kerja olahpikir yang sinergis dalam mempertimbangkan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Walaupun tentu semua itu tidak harus melalui prosedur formal, yang dalam situasi seperti ini dirasakan bertele-tele,” simpulnya.

Sementara itu, publik menyaksikan bahwa Jokowi angkat Jaksa Agung dari kader partai politik, kemudian calonkan tersangka korupsi jadi kapolri. Belum lagi ada mantan bos judi yang jadi watimpres. Jika ini bukan sebuah kesalahan Jokowi, maka benarlah apa yang di katakan Hendro, bahwa Jokowi tidak salah pilih tim kerja. [okezone/pekanews]

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi