Skip to main content

Wow! 5 Hari Jabat Kabareskrim, Irjen Budi Waseso Tangkap Bambang Widjojanto


Belum sepekan dilantik menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Irjen Pol Budi Waseso langsung membuat heboh dengan kabar penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka sengeketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010.

Menariknya, ketika dilantik Budi mengaku belum memahami peta permasalahan yang akan dihadapi ke depan dalam memimpin Bareskrim."Saya belum tahu petanya kayak apa dan kondisinya seperti apa. Ini kan saya baru dilantik kemarin sore," terangnya di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (20/1/2015) lalu.

Saat itu Budi mengatakan, akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu dengan seluruh jajaran anggota di lingkungan Bareskrim agar memahami segala pekerjaan yang akan dijalankan.

Mantan Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri itu juga menyatakan siap melanjutkan pekerjaan rumah yang ditinggalkan kabareskrim sebelumnya, Komjen Pol Suhardi Alius.

"Nanti saya baru tahu apa yang menjadi beban kerja saya sebagai kabareskrim dan pekerjaan rumah yang masih ditinggalkan pejabat yang lama yang harus menjadi kewajiban saya. Tentu akan saya lanjutkan, pasti," tegasnya.

Budi juga menampik tudingan adanya perpecahan di tubuh Polri, khususnya di internal Bareskrim. Konsolidasi tersebut dilakukan dalam rangka memetakan pekerjaan yang menjadi prioritas sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu.

"Artinya, sekarang yang sedang berjalan berapa pekerjaan kita, mana yang belum dan sudah akan selesai. Terus semua tercatatkan, supaya nanti program-program itu tidak asal-asalan," pungkasnya. [hanter]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...