Duh, Pasangan Jokowi-JK Gagal Beri Kepastian Kesejahteraan Rakyat

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) berusia 100 hari pada 28 Januari mendatang. Sejak resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014 lalu.

Kalangan aktivis menilai, selama 100 hari ini, banyak kebijakan yang dibuat pemerintahan Jokowi-JK justru melenceng dari janji-janjinya ketika berkampanye di Pilpres 2014 dengan mengambil konsep Trisaksi dan dituangkan dalam program Nawacita.

Salah satunya kebijakan fenomenal yang berdampak luas adalah pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Ada logika yang keliru ketika Jokowi mengatakan bahwa subsidi BBM terlalu besar dan membebani APBN," kata koordinator Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) Lamen Hendra Saputra dalam jumpa pers di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (26/1).

Menurutnya, akar persoalan BBM adalah ketiadaan daulat negara dalam mengelola sektor hulu migas, dan pembiaran negara terhadap mafia migas yang menguasai sektor hilir.

Dia menjelaskan, meski pemerintah telah menurunkan kembali harga BBM pada 1 Januari dan 19 Januari namun dapat dilihat bahwa maksud terselubung dari kepentingan pencabutan subsidi BBM adalah sebagai pembuka jalan untuk melemparkan harga BBM kepada mekanisme pasar.

"Pelemparan harga kepada mekanisme pasar ini sejalan dengan arahan kebijakan pasar bebas seperti yang diinginkan oleh IMF (International Monetary Fund). Sehingga, ke depan kita akan menghadapi harga BBM tanpa subsidi yang sewaktu-waktu dapat naik turun sesuai dengan harga minyak dunia yang berlaku," beber Lamen.

Seiring dengan kebijakan pencabutan subsidi BBM, pemerintah juga memberlakukan kenaikan harga gas LPG 12 kilogram dan tarif dasar listrik (TDL). Kenaikan ini, secara langsung mengakibatkan naiknya harga bahan pokok yang sulit dijawab hanya dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk rumah tangga miskin.

"Sedikitnya ada 15,5 juta keluarga miskin calon penerima dana KKS, sementara yang baru dikeluarkan sebanyak 1 juta. Akibatnya, ada jutaan rumah tangga miskin yang tidak tercatat dan terancam tidak menerima program KKS. Kalau pemerintah betul-betul pro rakyat seharusnya mendata ulang jumlah rumah tangga miskin," demikian Lamen. [wid/rmol]

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog