Soal KPK Vs Polri, Menteri Tedjo Bikin Tambah Runyam

Direktur Pusaka Trisakti, Fahmi Habsyi menyesalkan pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijanto yang menyebut pendukung Komisi Pemberantasan Korupsi adalah rakyat tak jelas. Menurut Fahmi pernyataan Tedjo berpotensi memanaskan situasi tegang antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri.

Fahmi meminta pemerintah menjaga situasi masyarakat agar tetap kondusif. "Jangan sampai terpancing tidakan yang merugikan pemerintahan Jokowi-JK," kata Fahmi dalam keterangan tertulis, Sabtu 24 Januari 2015.

Menurut Fahmi, pemerintah harus konsisten menyelamatkan program Nawacita Jokowi-JK. "Itu juga berarti penyelamatan KPK dan Polri menjadi prioritas," kata dia.

Dari catatan Tempo, setidaknya ada tiga pernyataan Menteri Tedjo yang dianggap menyerang KPK. Pertama saat Tedjo meragukan kebenaran dugaan kasus korupsi yang disidik KPK, termasuk soal rekening gendut Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Menurut dia, kepolisian adalah lembaga hukum yang kredibel dan patut didengar. "Lagi pula, apakah KPK pasti benar?" ujar dia.

Kedua, Tedjo menyatakan kalau KPK ingin menggagalkan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. "Ini kelihatan sekali, seolah-olah hanya ingin menggagalkan Budi Gunawan. Kalau memang bukti sudah ada, ayo, segera diproses," kata Tedjo. (Baca, Ini 'Serangan' Netizen kepada Menteri Tedjo)

Ketiga, Tedjo menilai KPK kekanak-kanakan. Menteri Tedjo mengatakan KPK melanggar kesepakatan dengan kepolisian untuk tidak mengeluarkan pernyataan tendesius. "Jangan membakar massa (dengan orasi) 'Ayo rakyat. Kita harus begini-begitu’. Pernyataan itu adalah sikap kekanak-kanakan," ujar Tedjo. [tempo]

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog